Selular.ID – Thailand dilaporkan telah menangguhkan pembangunan 49 pusat data dan membekukan persetujuan untuk 117 fasilitas lain yang direncanakan.
Moratorium itu sejalan dengan langkah pemerintah dalam menangani kekhawatiran yang meningkat mengenai potensi dampak fasilitas-fasilitas yang sangat boros energi ini terhadap masyarakat dan sumber daya setempat.
Menurut laporan Bloomberg, moratorium sementara ini bertujuan memberikan waktu bagi pemerintah Thailand untuk menyusun peraturan industri baru yang komprehensif, demi menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan bagi pengembangan pusat data.
Danucha Pichayanan, Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, mengumumkan keputusan tersebut pada Jumat (4/9) setelah pertemuan pertama komisi pengawas pusat data Thailand, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas.
Peraturan baru tersebut diperkirakan akan rampung dalam waktu satu bulan ke depan.
Thailand berencana menerapkan sistem pengawasan yang seragam bagi pusat data yang sudah beroperasi maupun yang sedang dalam tahap pembangunan.
Operator yang sudah ada akan diberikan masa transisi untuk memastikan fasilitas mereka memenuhi standar baru tersebut.
“Keputusan hari ini tidak berarti Thailand menutup pintu bagi investasi pusat data, karena industri ini sangat penting bagi daya saing negara,” ujar Ekniti sebagaimana dikutip oleh Bloomberg.
“Kami hanya ingin menetapkan standar yang jelas dan konsisten untuk memastikan industri ini dapat tumbuh secara berkelanjutan”, tambahnya.
Seperti banyak negara tetangganya di Asia Tenggara, Thailand secara aktif mengupayakan investasi di sektor pusat data di tengah pesatnya pertumbuhan beban kerja terkait kecerdasan buatan (AI).
Hanya dalam paruh pertama 2026, Dewan Investasi Thailand menyetujui 88 proyek AI dan pusat data senilai sekitar 886 miliar baht Thailand (sekitar US$27 miliar).
Otoritas Thailand mengungkapkan, saat ini terdapat 35 pusat data yang beroperasi di seluruh negeri.
Baca Juga: Kalah Bersaing di Pasar Action Camera, GoPro Banting Stir Ke Bisnis Pusat Data dan Pertahanan
Kebocoran Minyak Pusat Data
Pemerintah Thailand memutuskan untuk menunda pembangunan pusat data baru di tengah kekhawatiran yang meningkat mengenai dampak lingkungan.
Keputusan ini diambil pada minggu yang sama saat sebuah pusat data yang belum dibuka di Bangkok kedapatan membuang limbah yang terkontaminasi minyak ke dalam saluran pembuangan.
Media setempat melaporkan bahwa DAMAC Digital Thailand sedang melakukan uji coba sistem pendingin di pusat data BKK01 milik mereka.
Berdasarkan informasi awal yang disampaikan kepada pejabat pemerintah, seorang kontraktor yang disewa pada Juli lalu, untuk menguji generator cadangan, telah menempatkan wadah bahan bakar di dekat bak penampungan air limbah.
Tumpahan yang tidak disengaja menyebabkan bahan bakar mengalir ke tanah dan masuk ke sistem saluran pembuangan umum.
Insiden ini menimbulkan kekhawatiran bahwa air yang terkontaminasi dapat mencapai Kanal Rama IX dan berdampak pada permukiman warga.
Departemen Pengendalian Polusi (PCD) negara tersebut dilaporkan bekerja sama dengan kantor distrik Huai Khwang untuk mengawasi operasi pembersihan di pusat data BKK 01 milik DAMAC yang berlokasi di distrik Rama IX, Bangkok.
Menurut laporan Bangkok Post, operator pusat data tersebut telah menunjuk General Environmental Conservation (Genco) untuk mengolah dan membuang seluruh limbah yang terkontaminasi.
PCD akan melakukan uji lanjutan terhadap senyawa organik yang mudah menguap (VOC), hidrogen sulfida, dan batas bawah ledakan (lower explosive limits) guna memastikan aspek keselamatan.
Sementara itu, Departemen Bisnis Energi Thailand dilaporkan telah mengajukan laporan polisi terhadap operator pusat data tersebut atas dugaan penyimpanan lebih dari 200.000 liter bahan bakar diesel tanpa izin yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pengendalian Bahan Bakar.
Baca Juga: PDG Raih Pendanaan US$856 Juta untuk Bangun Pusat Data Hyperscale di Indonesia
