Sabtu, 2 Maret 2024
Selular.ID -

Kominfo Sebut Satelit Internet Starlink Belum Ajukan Izin Masuk ke Indonesia

BACA JUGA

JAKARTA, SELULAR.ID – Satelit internet Starlink milik Elon Musk belum mengajukan izin membuka layanan di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kominfo Aju Widya Sari dalam acara Selular Business Forum atau SBF 2023, Senin (27/11/2023).

“Belum, belum ada, dokumen resmi sampai dengan penyelenggaraan masih belum,” kata dia di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Menurut laman resminya, Starlink menuliskan bahwa mereka menargetkan untuk menyediakan layanan di Indonesia mulai 2024.

TONTON JUGA:

Namun sejauh ini, Aju mengatakan Starlink masih mengajukan surat izin Hak Labuh Satelit (Landing Right), atau izin satelit asing untuk beroperasi di Indonesia, yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran.

Sementara untuk beroperasi secara komersial atau membuka layanan internet satelit di Indonesia, diperlukan izin tambahan yakni izin penyelenggaraan.

Baca juga: ATSI Usulkan ke Kominfo Supaya Satelit Internet Untuk B2B

“Sepanjang semua persyaratan itu dipenuhi, bisa beroperasi, landing right, tapi kan itu belum sampai ke penyelenggaraan telekomunikasi, jadi komersialnya, operasionalnya dan segala macam itu ada di izin penyelenggaraan,” Aju menjelaskan.

Lebih lanjut, Aju menerangkan bahwa syarat perizinan layanan telekomunikasi cukup banyak dan mendetail.

Selagi izin Hak Labuh Satelit sedang diproses oleh Kemkominfo, Aju menyebut beberapa syarat lain juga belum dipenuhi oleh perusahaan milik Elon Musk tersebut, seperti menggunakan gateway dan IP Address Indonesia.

Adapun tahapan perizinan yang harus dilalui Starlink terbilang lengkap mulai dari hal yang paling dasar seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), membangun pusat operasional di Indonesia, hingga melewati tiga pengujian yaitu mencakup Internet Service Provider (ISP), Network Acess Point (NAP), dan Very Small Aperture Terminal (VSAT).

Seluruh proses perizinan itu harus melewati tahapan yang diajukan lewat sistem perizinan usaha terintegrasi (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca juga: Guru Jadi Profesi yang Paling Banyak Gunakan Pinjol

Sebelumnya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemkominfo Wayan Toni Supriyanto juga mengingatkan Starlink untuk bisa memenuhi komitmen melakukan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia.

“Nah tantangannya sekarang Starlink ini masih ingin cara kerja seperti Over The Top (OTT), sehingga dia ingin berbisnis tapi tidak menyerap pegawai di Indonesia. Maka dari itu ini masih didiskusikan lebih lanjut,” ujar Wayan.

Baca juga: Revisi UU ITE Bisa Pidanakan Perusahaan Pinjol hingga Debt Collector

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

INDEPTH STORIES

BERITA TERBARU