RUU PDP Segera Dibahas, DPR RI Tunggu Formulasi Lembaga Pengawas Data Pemerintah

Lembaga pengawas

Selular.ID – Komisi I DPR RI kini sedang menunggu formulasi Lembaga pengawas data pribadi besutan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), guna melanjutkan pembahasan Rancanan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP) di 2022.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menuturkan jika sampai saat ini Kominfo belum sama sekali memberikan formulasi seperti apa bentuk lembaga tersebut.

“Karena secara hierarki, bagaimana mungkin lembaga pengawas data pribadi di bawah kementerian harus mengawasi lembaga pengendali data setingkat kementerian,” tuturnya.

Terlebih lanjut Bobby, kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga merupakan lembaga pengendali data, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga demikian, mereka tercatat memiliki aplikasi lindungi WNI.

Baca juga: Pembahasan RUU PDP Segera Berlanjut, Kominfo: Pemerintah Kini Menunggu Jadwal dari Komisi I

“Sehingga dari hal-hal tersebut bentuk formulasi kelembagaan pengawas data di RUU PDP ini perlu di sampaikan pemerintah, agar bisa sesuai dengan aspirasi publik yang diterima Komisi I,” tegas Bobby.

Secara garis besar, Komisi I DPR RI hampir seluruhnya sepakat untuk membangun kelembagaan independen dari pengawas data pribadi pada RUU PDP.

“Semua fraksi di Komisi I sepakat ingin lembaga data pribadi itu sifatnya independen, karena di dalamnya itu ada keterlibatan publik,” ujarnya.

Secara fungsi Bobby menceritakan jika lembaga pengawas data ini akan memiliki fungsi seperti memberi rekomendasi pemberian sanksi, penetapan standar terhadap sertifikasi sekaligus pengawasan yang dilakukan harian.

Baca juga: Hambat Pembahasan RUU PDP, Sebenarnya Seberapa ‘Penting’ Polemik Badan Keamanan data Pribadi?

“Nantinya setiap hari lembaga pengawas data itu akan melakukan tugasnya seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang diamanahkan  oleh UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. yang pada inti tugasnya memastikan hak masyarakat soal kemanan data agar benar-benar dilaksanana melalui kewajiban lembaga pengawas data itu,” tutupnya.