Duh! RUU PDP Mandek, Pembahasan Lanjut di 2022

RUU PDP

Selular.ID – Peristiwa bocornya data institusi pemerintah dari Polri, BPJS Kesehatan, e-HAC, dan banyaknya peretasan pada web pemerintah contohnya Sekretariat Kabinet (Setkab), DPR, diharapkan bisa ditekan pada tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia.

Itu sebabnya Pratama Persadha pakar keamanan siber menggaris bawahi pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi dapat untuk bisa selesai segera pada tahun 2022. “padahal RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2021, tapi hingga saat ini masih belum nampak untuk disahkan,” terang  chairman lembaga riset keamanan siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC).

Baca juga: Hambat Pembahasan RUU PDP, Sebenarnya Seberapa ‘Penting’ Polemik Badan Keamanan data Pribadi?

Kendalanya yaitu karena RUU PDP saat ini adalah di Komisi PDP itu sendiri, belum ada kesepakatan antara DPR dan Kominfo.

“Kemenkominfo sendiri masih kekeuh untuk Komisi PDP berada dibawah Kementrian Kominfo, sedangkan Komisi 1 DPR serta elemen masyarakat termasuk CISSReC ingin Komisi PDP berdiri sendiri seperti Komisi negara lainnya,” tegas Pratama.

Dan sepengamatan Selular, RUU PDP memang bakal mandek dan pembahasanya tidak akan rampung di 2021. Indikasi ini mengacu pada laporan DPR yang telah mengesahkan 40 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022, yang dimana RUU PDP masuk lagi dalam program legislasi nasional tersebut.

Baca juga: Perkuat Peran Pinjol legal, Asosiasi Singgung RUU PDP Hingga Izin Akses Biometrik Dukcapil

Sebagai catatan pula isu keamana siber memang sudah sangat krusial, belum lagi isu metaverse, ini menjadi tantangan serius. Dan apakah negara punya cukup regulasi untuk mengatur metaverse nantinya.

“Karena ini kan seperti tanah wilayah tapi di wilayah siber. Bagaimana regulasinya, apakah kita siap atau tidak, masih ada waktu 1-2 tahun untuk negara siap menghadapi ini.  Karena bila negara tidak siap, maka masyarakat akan secara otodidiak dan otomatis masuk tanpa bekal apapun. Ini berbahaya karena bisa menyedot potensi ekonomi kita, transaksi terjadi di metaverse misalnya tanpa melewati negara,” tandasnya.