Monday, August 19, 2019
Home News Akses Medsos dan Pesan Instan Dibatasi, Indonesia Masuki Masa Kelam?

Akses Medsos dan Pesan Instan Dibatasi, Indonesia Masuki Masa Kelam?

-

Jakarta, Selular.ID – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, melakukan pembatasan sebagian akses platform media sosial dan pesan instan. Hal itu ditujukan untuk membatasi viralnya informasi hoaks yang berkaitan dengan aksi damai 22 Mei 2019.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan sejauh mana efektivitas pembatasan yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir viralnya informasi hoaks.

Menurut Heru Sutadi, Pengamat Telekomunikasi, kebanyakan dari pengguna media sosial dan aplikasi pesan instan saat dibatasi mengakses media sosial dan pesan instan, mereka banyak pakai VPN. Hal ini membuat pembatasan tersebut tidak efektif.

“Mengenai pembatasan itu, saya melihat kemarin ada yang terblok dan ada yang tidak,”ujar Heru melalui pesan singkat di Jakarta (23/05/19).

Dijelaskan Heru, soal pembatasan akses, ini harusnya dilakukan evaluasi, dipertimbangkan kembali. Hal ini menurut Heru, agar tidak terjadi anggapan bahwa pemerintah saat ini memasuki masa kelam membatasi akses ke saluran informasi yang diatur dan tertulis UUD 45 Pasal 28.

“Kalaupun diblok bisa dilakukan orang per orang yang memprovokasi, menyebar hoax dan ujaran kebencian. Dan kenapa baru sekarang, padahal kan jelang Pemilu harusnya itu dilakukan agar pembelahan tidak kian tajam,” tutur Heru.

Dikatakan dia, kalaupun ada pembatasan akses atau blokir, untuk menjalankan UU ITE No. 19/2016, yang terpenting adalah pembatasan atau blokir tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, dilakukan secara transparan dan setelah mendapat masukan yang cukup dari publik dan ahli.

Untuk membatasi,Heru berpendapat Kominfo harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Pasalnya sebelumnya Kominfo didukung dengan tim yang mengatasi masal itu, namanya Tim Panel.

“Tapi Sekarang dihilangkan padahal lembaga itu penting supaya Kominfo juga tidak dianggap abuse of power,” tutur Heru.

Heru pun berpendapat pembatasan yang dilakukan pemerintah dapat merugikan pengguna layanan data karena ada sistem paket media sosial, tapi tidak bisa menggunakan. Operator jugadinilainya rugi khususnya yang jual paket kuota karena akses dibatasi.

Latest