Monday, May 20, 2019
Home Chatting Regulasi IMEI Efektif Tekan Peredaran Ponsel BM

Regulasi IMEI Efektif Tekan Peredaran Ponsel BM

(Wawancara Mochamad Hadiyana, Direktur SPPI, Kominfo)

-

Jakarta, Selular.ID – Dibalik harga murah, ponsel Black Market (BM) sesungguhnya menjadi momok bagi masyarakat, vendor smartphone, dan pemerintah. Keberadaan ponsel BM jelas merugikan bagi banyak pihak.

Tidak ada sertfifikasi dan garansi resmi merupakan kerugian yang dialami oleh pengguna smartphone. Terutama jika ponsel mengalami kerusakan, hilang dan sebagainya, tentu pengguna akan merasa kesulitan. Di sisi vendor smartphone, peredaran ponsel BM mengakibatkan kerugian yang tak sedikit karena kompetisi berlangsung tidak fair.

Maraknya peredaran ponsel BM, sesungguhnya bukan hanya merugikan masyarakat karena tidak mendapat garansi resmi dan juga pemerintah yang tidak memperoleh pendapatan dari pajak. Dalam satu kesempatan, Menperin Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa, total kerugian negara akibat peredaran ponsel BM bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun.

Guna meredam peredaran ponsel BM Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan sejumlah upaya. Definisi ponsel illegal menurut Kominfo adalah ponsel yang tidak bersertifikat SDPPI. Merujuk UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

Kominfo akan melakukan sertifikasi untuk memverifikasi apakah perangkat telekomunikasi yang akan beredar di pasar memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifkasi dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Kominfo, validitas nomor IMEI merupakan syarat diterbitkannya sertifikat. Produk yang lulus sertifikasi wajib dibubuhi label sertifikat SDPPI.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) adalah kode unik yang terdiri dari 15 digit yang dimiliki setiap ponsel. Ponsel yang memiliki 2 SIM card dengan 2 transceiver yang berbeda memiliki 2 IMEI yang unik. Tentunya masing-masing IMEI berbeda satu sama lain.

Mochamad Hadiyana, Direktur SPPI, Kominfo
Mochamad Hadiyana, Direktur SPPI, Kominfo

Redaksi Selular.ID menghubungi Mochamad Hadiyana, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (SPPI), Kominfo, tentang upaya menangani peredaran ponsel BM yang dinilai sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Berikut nukilannya.

Upaya apa saja yang dilakukan Kominfo dalam meredam peredaran ponsel BM? 

Kominfo sejauh ini telah melakukan sejumlah cara untuk menekan jumlah peredaran ponsel BM. Misalnya menetapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30%, market surveillance, aplikasi SIRANI dan kelak regulasi IMEI.

Untuk aturan TKDN, ponsel yang dirakit di Indonesia saat ini masih menggunakan komponen lokal sebesar 30%. Sisanya sekitar 70% komponen Handphone Komputer Genggam dan Tablet (HKT) masih diimpor dari luar.

Impor perangkat HKT dalam bentuk jadi memang menurun drastis. Namun impor komponen HKT bertambah karena Indonesia belum mempunyai basis yang kuat untuk memproduksi komponen seperti printed circuit board (PCB), layar Touch Display Module (TDM), baterai, vibration motor, speaker & earpeace, dan lain-lain.

Mochamad Hadiyana, Direktur Standardisasi Perangkat dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Mochamad Hadiyana, Direktur Standardisasi Perangkat dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Kominfo juga melakukan market surveillance atau terjun langsung ke pasar untuk memantau peradaran perangkat telekomunikasi di pasar secara rutin. Jika di pasar ditemukan perangkat illegal maka pemasoknya akan dikenai sanksi sesuai UU 36 Tahun 1999 yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000.

Di sisi lain, Kominfo belum lama ini meluncurkan aplikasi SIRANI yang memuat informasi ponsel resmi dan ilegal. Sejauh ini aplikasi SIRANI hanya memuat daftar ponsel resmi dan non resmi berdasarkan IMEI. Untuk mengetahuinya, para pengguna masih harus memasukan dan mencari IMEI secara manual.

Kedepannya kami akan menambahkan sejumlah peningkatan dan fitur baru dari SIRANI. Salah satunya menambah fitur yang memungkinkan SIRANI untuk mendeteksi nomor dan sertifikasi IMEI. Kominfo akan menerapkan regulasi dan sistem IMEI pada akhir 2018 dan implementasinya dilakukan pada 2019 mendatang.

Sejauhmana aturan TKDN mampu meredam peredaran ponsel BM?

Tujuan dari regulasi TKDN HKT yang menggunakan teknologi long term evolution (LTE) atau 4G adalah untuk menumbuhkan industri dalam negeri sehingga Indonesia dapat menguasa teknologi 4G, memproduksinya dan menciptakan lapangan kerja.

Sebelum adanya regulasi TKDN HKT 4G ini hanya ada 1 hingga 2 perakit handphone 2G dan 3G.

Setelah dikeluarkannya peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution (LTE) tercatat 25 manufaktur yang memberikan electronic manufacturing service kepada 39 pemilik merek yang saat ini menghasilkan 53 merek perangkat HKT di Indonesia.

Selain menciptakan 13.000 lapangan kerja, regulasi TKDN ini juga telah menurunkan impor perangkat HKTyang pada tahun 2014 bernilai USD 3.567.084.834 menjadi USD 2.280.330.625. Nilai impor komoditas HKT ini turun lebih jauh menjadi USD 773.842.293 pada tahun 2016. Kemudian pada 2017 nilai impor perangkat HKT melorot menjadi USD 450.294.528,54.

Mengapa akhirnya Kominfo menerapkan aturan IMEI?

Memang saat ini Kominfo sedang menyiapkan regulasi IMEI. Di banyak negara, pendafataran IMEI terbukti lebih efektif dalam menekan peredaran ponsel BM.

Regulasi tersebut akan membuat ponsel illegal tidak dapat digunakan dalam jaringan telekomunikasi seluler. Jika konsumen nanti tidak mau membeli ponsel illegal karena tahu ponsel tersebut tidak bisa digunakan dalam jaringan telekomunikasi seluler maka ponsel illegal tidak akan laku. Sebagai akibatnya para pengedar ponsel BM akan berpikir dua kali untuk memasok ponsel illegal.

Bagaimana mekanisme dari regulasi tersebut?

Draft regulasi memuat berbagai hal yang harus dilakukan Pemerintah seperti membangun system identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat yang terdiri dari database yang dilengkapi kemampuan untuk membuat daftar identitas ponsel legal yang dibolehkan tersambung dengan jaringan telekomunikasi seluler.

Sistem identifikasi, registrasi dan pemblokiran perangkat ponsel ini digunakan oleh Kominfo untuk memberikan layanan perlindungan konsumen yang memiliki ponsel BM bahkan kehilangan atau kecurian ponsel dapat dilaporkan kepada Kominfo untuk memblokirnya. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi kasus ponsel BM dan pencurian ponsel.

Dalam draft regulasi juga disyaratkan bahwa database IMEI harus dapat diakses oleh konsumen atau penjual retail untuk memverifikasi bahwa ponsel yang akan dibelinya adalah legal atau terdaftar dalam database.

Sistem identifikasi, registrasi dan pemblokiran perangkat ponsel ini dimungkinkan untuk digunakan oleh Kominfo untuk memberikan layanan perlindungan konsumen yaitu bahwa konsumen yang kehilangan atau kecurian ponsel dapat melaporkan kepada Kementerian Kominfo atau yang ditunjuk untuk memblokir ponselnya.

Dengan demikian ponsel curian tidak dapat digunakan oleh pencuri karena terblokir dari jaringan telekomunikasi selular.Dengan cara ini diharapkan angka pencurain HP termasuk dengan kekerasan dapat diminimalisir.

Ponsel ilegal diluar daftar tersebut disampaikan kepada operator telekomunikasi selular untuk diblokir dari jaringan milik mereka. Kriteria legal di sini mewajibkan ponsel memiliki identitas yang valid yaitu IMEI harus sama dengan yang diterbitkan oleh Global System for Moble Communications Association (GSMA) atau Asosiasi Ponsel seluruh dunia.

Kriteria tersebut mencakup IMEI unik berbeda dengan yang lain, IMEI ponsel tersertifikasi SDPPI, IMEI ponsel memenuhi ketentuan Kementerian Perindustrian, IMEI yang tidak diminta diblokir oleh pemilik ponsel dan IMEI ilegal yang dipasangkan dengan identitas lain untuk pemutihan sebelum regulasi berlaku.

Dalam penerapannya nanti, Regulasi IMEI tersebut akan melibatkan siapa saja?

Tentu saja peranan operator telekomunikasi sangat penting dalam mendukung regulasi IMEI tersebut. Karena yang dapat melakukan pemblokiran ponsel atau IMEI adalah para operator telekomunikasi, maka dalam draft regulasi disyaratkan adanya transfer file antara database IMEI tersebut dengan equipment identity register (EIR) milik para operator telekomunikasi.

Draft regulasi yang sudah disusun memuat database yang dapat didistribusikan ke GSMA, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, para pemasok ponsel tersertifikasi, operator dan konsumen. Pihak lain yang harus terlibat dalam kebijkan IMEI ini adalah Kementerian Perindustrian dan brand ponsel itu sendiri.

Regulasi ini hanya dapat berjalan jika para pemasok perangkat ponsel dan para operator telekomunikasi seluler dapat bekerjasama dengan Kementerian Kominfo dan Kementerian Perindustrian untuk berupaya agar ponsel illegal tidak dimasukkan ke pasar Indonesia untuk dijual dan disambungkan dengan jaringan milik para operator. Para operator juga harus mempersiapkan teknologi Equipment Identity Register (EIR) yang mendukung fungsi sistem identifikasi, registrasi dan pemblokiran ponsel.

Selain Regulasi, apakah dibutuhkan sistem atau teknologi yang dapat mendeteksi IMEI? 

Selain Regulasi, dibutuhkan teknologi yang dapat mendeteksi IMEI yakni Equipment Identity Register (EIR). EIR sendiri merupakan sebuah sistem yang terdiri dari software dan hardware yang dapat mendeteksi IMEI sebuah ponsel.

Para provider harus memiliki teknologi EIR ini untuk mendeteksi IMEI. Namun untuk menerapkan teknologi EIR ini, para provider membutuhkan biaya yang cukup besar.

Setelah mendeteksi IMEI, EIR akan mengelompokkan ponsel legal dan ilegal berdasarkan IMEI yang terdaftar. Nantinya, daftar tersebut akan memuat sejumlah smartphone yang resmi dan tidak resmi.

Data ponsel resmi dan ilegal tersebut akan diserahkan kepada pemerintah dan provider. Jika terbukti ilegal, ponsel tersebut akan diblokir.

Teknologi EIR ini terbukti telah meredam peredaran ponsel BM di beberapa Negara seperti India, Pakistan dan lainnya.

Apakah regulasi IMEI berdampak terhadap jumlah pelanggan operator?

Dampak awalnya mungkin operator tidak mendapatkan tambahan jumlah pelanggan. Kalau jumlah pelanggan provider yang sudah ada pasti tidak akan berkurang. Jika pelanggan sudah menggunakan operator tertentu pasti mereka masih menggunakan provider yang sama di ponsel yang berbeda.

Begitu pun dengan pendapatan. Dalam waktu singkat mungkin menurun. Namun, tidak terlalu besar. Kemudian setelah semua telah terkondisikan dengan baik, pendapatan provider akan kembali normal.

Subscribe to Selular Newsletter

Dapatkan berita menarik seputar harga smartphone terbaru dan informasi telekomunikasi Indonesia.

Latest