telegram

Jakarta,Selular.ID – Telegram sepertinya mulai gerah dengan anggapan bahwa aplikasi layanan pesan ini sebagai tempat aman bagi teroris dalam berkomunikasi. Sehingga Telegram disebut-sebut memperbarui kebijakan privasinya.

Seperti dilaporkan Mashable, Telegram memperbolehkan alamat IP dan nomor telepon untuk diserahkan ke pihak pengadilan, jika si pengguna teridentifikasi sebagai terduga teroris.

Kabarnya, mempersempit ruang gerak terorisme bukan menjadi alasan satu-satunya. Perubahan ini dibuat untuk mematuhi hukum General Data Protection Regulation (GDPR) oleh komite Uni Eropa, yang memang sempat menjadi momok para perusahaan media sosial untuk beroperasi di benua biru.

BACA JUGA:
Untuk Polling, Telegram Hadirkan Alat Khusus

Tidak hanya itu, menurrut Amlan Mohanty, advokat teknologi asal India, kebijakan privasi ini dipandang sebagai taktik Telegram untuk merespon pengadilan Rusia bulan April lalu. Salah satu pengadilan Rusia meminta Telegram untuk membuka kunci enkripsi Telegram guna melacak hal-hal berbau terorisme di aplikasi tersebut. Karena menolak permintaan tersebut atas nama menjunjung keamanan privasi data pengguna, akhirnya Telegram diblokir di negaranya sendiri.

Roskomnadzor atau badan regulator telekomunikasi Rusia mempertimbangkan kemungkinan untuk membuka blokir Telegram hanya jika kunci enkripsi diserahkan ke pemerintah. Tuntutan tersebut membuat Telegram hanya memiliki dua opsi, berkompromi dengan privasi pengguna yang dijunjung tinggi, atau mengubah susunan sistem privasinya.

BACA JUGA:
Untuk Polling, Telegram Hadirkan Alat Khusus

Jika Telegram memilih opsi pertama, tentu akan menjadi preseden untuk negara dan platform lain. Selain di Rusia, Telegram sempat dicekal di beberapa negara, termasuk Indonesia karena dianggap mejadi medium komunikasidan koordinasi pelaku terorisme.

Sebagai informasi,beberapa waktu lalu pengadilan tinggi di daerah Moscow, Rusia, memutuskan untuk memblokir aplikasi perpesanan instan Telegram karena menolak untuk memberikan akses kepada kepolisian setempat.

Yuliya Smolina, yang merupakan hakim di pengadilan setempat menyebutkan bahwa Telegram merupakan platform penyebar informasi di Rusia. Maka dari itu, pihak Telegram harus memberikan akses kepada pemerintah setempat yang akan digunakan untuk melacak hal-hal yang berbau terorisme.

BACA JUGA:
Untuk Polling, Telegram Hadirkan Alat Khusus

Namun, pihak Telegram rupanya tidak mematuhi regulasi yang pemerintah buat, mereka tidak memberikan kunci enkripsi kepada kepolisian Federal di negara tersebut.

Pavel Durov, sang empunya Telegram, bersikeras untuk tidak akan memberikan akses kepada pemerintah Rusia karena dinilai melanggar privasi. Durov juga berdalih bahwa privasi merupakan salah satu bagian dari hak azasi manusia yang tidak dapat diperjualbelikan.