Jakarta, Selular.ID – Kasus perdagangan dan pengiriman barang ilegal ZTE dan pemerintah Amerika Serikat telah mengalami titik terang. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump bersama pihaknya sedang berupaya menyelesaikan kasus ZTE ini dengan pemerintah Tiongkok.

Sebelumnya, ZTE dikenakan sanksi ditutup sementara waktu sampai raksasa teknologi Tiongkok ini membayar denda dan mereshuffle karyawannya.

Dilansir laman MobileWorldLive, denda sebesar USD1,3 miliar atau setara Rp18 triliun telah dibayarkan ZTE. Donald Trump selaku Presiden AS sudah mengizinkan ZTE beroperasi kembali setelah membayar denda dan merubah formasi manajemennya.

BACA JUGA:
Permudah Mencari Tautan, Google Hadirkan Fitur Your Related Activity

Dalam cuitan Twitter nya, Trump akan merubah peraturan pemerintahan sebelumnya. Dikatakannya, Presiden Obama tidak tegas dan tidak memberlakukan pemeriksaan keamanan terhadap ZTE.

Pemerintah Tiongkok meminta pemrintah AS mencabut pemblokiran pasokan komponen ZTE di sejumlah perusahaan AS. Dalam kesepakatan baru ini pemerintah AS akan mengawasi segala kegiatan operasional ZTE.

Setelah kesepakatan tersebut dipatuhi ZTE, barulah Departemen Perdagangan AS akan mencabut larangan impor.

BACA JUGA:
Google Duo Bakal Bisa Video Call Grup hingga Tujuh Orang

Trump sebelumnya mengklaim perubahan sikapnya ditujukan untuk melindungi perusahaan Tiongkok dari kasus serupa ZTE.

Tak hanya ZTE, nama besar lain seperti Qualcomm dan Google selaku pemasok utama ZTE disinyalir ikut terlibat.

ZTE diyakini telah menghabiskan USD2,3 miliar atau setara Rp32 triliun untuk ekspor komponen hardware mereka ke AS dari 211 pemasok pada tahun 2017. Dari mereka, vendor membayar ke Qualcomm, Texas Instruments dan Intel dengan total masing-masing lebih dari USD100 atau setara Rp1,4 triliun.

BACA JUGA:
Jepang Larang Pemerintah Beli Produk Huawei dan ZTE?

Oleh karena itu, tak heran bahwa Trump sekarang bersikeras ZTE harus membeli bagian AS. Namun usaha Trump untuk menyelamatkan ZTE dari kebangkrutan akan sia-sia tanpa persetujuan kongres. Mengingat isi Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS akan menyulitkan Gedung Putih untuk membatalkan pembatasan pada ZTE.