BTS 22Jakarta, Selular.ID – Tahun 2017 Industri Selular Indonesia mengalami dinamika yang cukup “seru”. Perang tarif pun masih mewarnai industri ini meski sebagian besar operator masih tertatih mencoba bertahan ditengah revenu yang terus tergerus akibat perubahan industri.

Belum lagi isu regulasi terkait revisi Peraturan Pemerintah No.52 dan 53 yang membuat operator terbagi menjadi beberapa kubu, ditambah polemik tarif interkoneksi yang hingga kini belum selesai juga mewarnai komopetisi yang terjadi dalam industri telekomunikasi Indonesia.

Mengawali tahun 2018 rumor merger dan akuisisi perusahaan telko pun kembali berhembus kencang. Memang konsolidasi operator ini menjadi prioritas bagi Menkominfo dalam rangka menyehatkan industri.

Dengan jumlah operator yang terbilang surplus, industri selular di Indonesia sudah mengalami perlambatan. Sejak 2010, rata-rata pertumbuhan industri per tahun hanya 9%. Padahal periode sebelumnya mampu mencetak pertumbuhan hingga 20% per tahun.

Menkominfo Rudiantara mengakui, jumlah operator yang terlalu banyak membuat industri selular, seolah tak lagi prospektif. Menurut Rudiantara, untuk kembali sehat operator sebaiknya segera mempercepat langkah konsolidasi. Semakin sedikitnya pemain di industri ini, maka akan jauh lebih sehat. Saat ini, terdapat 11 operator selular yang mengantongi izin. Dia berharap, nantinya jumlah operator menyusut drastis.

Baca Juga:  Smartfren : Andromax Masih Jadi Andalan Untuk Tingkatkan Jumlah Pelanggan

“Harapan saya ada operator yang mau konsolidasi dan nantinya tersisa tiga atau empat operator selular,” jelas pria yang akrab disapa Chief RA ini saat berbicara dalam seminar nasional bertema “Mencari Tarif Data yang Ideal” yang digelar oleh ITF (Indonesia Technology Forum), di Jakarta, (26/7/2017).

Sebelumnya sempat tersiar kabar Sinarmas Group bakal membeli Indosat Ooredoo dan pembicaraan intensif pun telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun hingga kini kabar tersebut belum nampak kejelasannya.

Di awal tahun ini berdasarkan penelusuran yang dilakukan Selular dan rumors yang berkembang di Pasar Modal, ada potensi terjadinya merger dan akuisisi tiga arah yang akan terjadi di tahun 2018 ini antara Indosat (ISAT), Hutchinson Tri Indonesia dan Smartfren.

Baca Juga:  Video Ngobral “Saatnya Beralih ke Mobile Photography” di Kampus Budi Luhur

Dalam rencana merger tiga perusahaan ini dikabarkan Ooredoo bersedia melepas seluruh kepemilikannya walaupun mungkin terasa berat karena Indosat merupakan penyumbang revenue yang signifikan bagi Ooredoo. Tetapi dengan international aset-to-asset swap sepertinya bisa menjadi pemanis kesepakatan.

Harga yang dtawarkan ke Ooredoo pun dikabarkan cukup menguntungkan dari harga pembelian Qatar Telecom (sekarang Ooredoo) tahun 2008 lalu. Harganya diperkirakan di kisaran 7500 – 8300 per lembar saham

Proses merger tiga operator ini pun dikabarkan akan melibatkan entitas Indonesia sebagai pengendali utama (dengan akses pendanaan dari luar negeri). Hal ini sepertinya sejalan dengan janji kampanye Joko Widodo pada saat pemilihan presiden. Pada saat itu Jokowi menjanjikan “Pembelian Kembali ISAT”. Tentunya “Buyback” melalui negara atau entitas Indonesia dapat dianggap sebagai “buyback/asset comeback” untuk negara.

Jika merger tiga operator ini terlaksana, maka hanya akan ada tiga operator di Indonesia sesuai yang diinginkan oleh Menkominfo. Lalu bagaimana peta persaingan yang akan terjadi.

Baca Juga:  iPhone 7 dan iPhone 7 Plus Mulai Pre-Order, Ini Harganya

Bagi Telkom Group, Merger tiga operator ini mungkin lebih baik ketimbang jika merger yang terjadi adalah antara Indosat dan XL mengingat H3I memiliki keterbatasan frekuensi yang dimiliki. Beda halnya jika merger yang terjadi antara Indosat dan XL, selain penguasaan pasar yang dominan, gabungan dua operator ini juga menguasai spektrum yang sangat besar.

Persoalan kepemilikan frekuensi ini juga sepertinya akan menjadi perhatian dalam proses merger tiga operator ini. Pasalnya, jika kepemilikan frekuensi operator hasil merger ini menguasai 50 persen dari total frekuensi yang ada akan berdampak pada indikasi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Memang dalam UU No.5 tentang Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur secara rinci mengenai kepemilikan frekuensi tetapi yurisprudensi mergernya XL dan Axis bisa menjadi acuan dimana XL harus mengembalikan frekuensi milik Axis kepada Negara.