Friday, September 20, 2019
Home Insight Lelang Frekuensi Antagonis

Lelang Frekuensi Antagonis

Penulis A. Alamsyah Sargih (Komisioner Ombudsman RI)

-

alamsyahSetelah tertunda cukup lama, Kementerian Kominfobergegas melakukanlelang spektrum frekuensi 2.1 dan 2.3 GHz.Penundaan berlarut lelang frekuensi ini diperkirakan telah berpotensi menghilangkan peluang penerimaan negara triliunan rupiah yang bersumber dari upfrontfee dan BHP beberapa tahun ke belakang.

Jika tak diatur dengan baik lelang ini bisa menghadapi gugatan di kemudian hari selain nilai penawaran yang rendah dari pemenang lelang karena jumlah peserta tak banyak.Untuk itu uji publik Peraturan Menteri Kominfo tentang lelang frekuensi digelar.

Lelang memiliki dua tujuan, yakni meningkatkan kapasitas pelayanan existing operator di 5 kota besar, dan memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor telekomunikasi. Namun tampaknya pengaturan lelang masih memerlukan perbaikan karena mengandung konsep yang antagonis.

Ambigu

Dengan alasan tujuan lelang untuk mengatasi masalah kesenjangan kapasitas di sejumlah kota besar, maka peserta hanya boleh memenangkan lelang untuk salah satu pita frekuensi. Sepintas alasan ini cukup masuk akal dengan maksud mencegah dominasi penguasaan pita frekuensi oleh salah satu peserta sehingga persaingan bisnis telekomunikasi yang sehat kemudiantetap terjaga.

Namun jika diselami lebih jauh, argumen kapasitas ini mengandung ambigu. Lisensi frekuensi yang akan dilelang memiliki cakupan nasional, sementara konsep lelang ditujukan hanya untuk mengatasi kesenjangan kapasitas di lima kota besar. Cakupan nasional berkonsekuensi membatasi operator lain untuk menggunakan spektrum tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Itu sebabnya pemberian lisensi nasional sangat relevan disertai komitmen untuk membangun di kawasan kurang terlayani.

Evaluasi rekam jejak komitmen pembangunan menjadi penting. Sampai saat ini Kementerian Kominfo masih menutup rapat informasi hasil evaluasi komitmen pembangunan para operator. Informasi ini perlu dibuka sebagai bentuk akuntabilitas publik. Informasi dapat dibatasi hingga satuan wilayah kabupaten/kota agar persaingan bisnis yang sehat tetap terjaga. Bagaimanapun frekuensi adalah sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara.

Jika alasan lelang adalah untuk memperbesar kapasitas pelayanan di wilayah padat, mengapa izin yang diberikan tidak hanya pada wilayah yang telah memiliki kepadatan tinggi? Hal ini tak terjelaskan dengan baik pada kerangka pengaturan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Menteri.Kebijakan ini dapat mengancam salah satu tujuan Indonesia Broadband Plan.

Persaingan Semu
Konsekuensi lain dari tujuan peningkatan kapasitas pelayanan iniadalah operator yang belum menjadi pengguna teknologi seluler dan operator seluler yang kapasitas terpakainya masih rendah tak bisa mengikuti lelang. Diperkirakan hanya akan ada empat operator yang akan mengikuti lelang kali ini, yakni XL, Indosat, H3I dan Telkomsel.

Diperlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk memastikan dua tujuan lelang tetap terjaga: yakni meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kualitas layanan. Pada spektrum frekuensi 2.1 GHz lelang dilakukan untuk dua blok yang masing-masing berjumlah 5 MHz.Adapun untuk spektrum frekuensi 2.3 MHz akan dilelang satu blok dengan lebar pita 15 MHz.

Keempat operator di atas telah memiliki lisensi di spektrum frekuensi 2.1 GHz ini, Telkomsel dan XL masing-masing 15 MHz, Indosat dan H3I masing-masing 10 MHz. Sifat lelang ini lebih tepat untuk penambahan kapasitas yang telah ada. Namun karena lelang di spektrumfekkuensi 2.1 GHz akan dilakukan lebih dulu dan pemenangnya tak boleh mengikuti lelang di spektrum frekuensi 2.3 GHz.

Banyak pihak berspekulasi bahwa hanya Indosat dan H3I yang akan mengikuti lelang di dua blok pada spektrum frekuensi 2.1 GHz. Sementara XL dan Telkomsel akan mengambil di spektrum frekuensi 2.3 GHz. Dalam kondisi yang sedang menghadapi kendala kapasitas keuangan XL sepertinya tak akan mungkin bisa menyaingi Telkomsel, kecuali jika ada strategi yang tak terduga.

Kondisi di atas menyebabkan banyak pihak menganggap lelang kali ini adalah lelang semu. Operator akan memberikan penawaran tak jauh dari harga yang dibuka oleh pemerintah. Tujuan untuk meningkatkan penerimaan di atas harga dasar tak akan memberikan hasil yang menggembirakan.

Kepastian Metode
Lelang berencanamenerapkan aplikasie-auction. Operator bahkan sudah diajak melakukan simulasi. Secara teknis hal ini sudah biasa dilakukan di beberapa negara. Namun pengaturan mengenai penggunaan metode ini tak eksplisit dimuat dalam Rancangan Peraturan Menteri. Risiko pengembalian mekanisme lelang ke model konvensional sewaktu-waktu dapat terjadi.

Kementerian Kominfo berencana menerapkan dua tahapan, bukan multi tahapan. Dengan multi tahapan memang memungkinkan operator untuk bersaing melampaui kemampuan sehingga akan menyisakan masalah finansial dikemudian hari. Namun sisi positifnya negara dapat memaksimumkan penerimaan.

Untuk efektifitas, e-auction harus diterapkan dengan jumlah kompetitor yang memadai. Dampak negatif akibat operator mengambil harga di luar kemampuan adalah frekuensi terlantar. Hal ini dapat diatasi dengan menerapkan penalti yang keras dan BHP progresif terhadap kapasitas terpasang yang tidak dimanfaatkan optimal dalam tempo tertentu.
Lelang frekuensi sudah tertunda cukup lama dan menyebabkan hilangnya peluang penerimaan bukan pajak beberapa tahun ke belakang. Rancangan Peraturan Menteri yang menjadi dasar hukum operasional lelang ini perlu diperbaiki agar tidak bersifat antagonis dan menambah kumuhperkembangan industri telekomunikasi nasional.

Latest