Tuesday, April 7, 2020
Home News Kronologis Polemik Interkoneksi Hingga Terbentuknya Panja Oleh DPR

Kronologis Polemik Interkoneksi Hingga Terbentuknya Panja Oleh DPR

-

Suasana RDP Komisi I DPR RI dengan Operator Selular
Suasana RDP Komisi I DPR RI dengan Operator Selular

Jakarta, Selular.ID – Perubahan tarif baru interkoneksi sempat menimbulkan kegaduhan di industri telekomunikasi indonesia. Bahkan hingga sekarang ini persoalan tersebut belum mempunyai ujung penyelesaiannya. Untuk ikut menyelesaikan persoalan ini pun akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Kerja (Panja) Interkoneksi.

Beberapa waktu yang lalu DPR memang telah memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika RI dan juga seluruh petinggi operator yang ada di Indonesia untuk menjelaskan duduk persoalan polemik ini sehingga terdengar sangat gaduh.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan interkoneksi ini redaksi berusaha menyusun kronologis polemik ini.
Awal tahun 2016 Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika berencana menurunkan tariff interkoneksi operator selular. Rudiantara berharap tariff ini dapat turun 10 persen dari Rp250 menjadi Rp225.

Terkait rencana ini operator berbeda pendapat yang akhirnya membuat operator terpecah menjadi dua kubu, yakni Telkom Group (Telkom dan Telkomsel) yang menolak rencana penurunan tarif dan kubu yang setuju dengan adanya penurunan tarif (Indosat Ooredoo, XL Axiata, Hutchinson Tri Indonesia dan Smartfren).

Telkom Group yang menolak rencana penurunan tarif ini beralasan bahwa tarif interkoneksi ini merupakan biaya pembangunan jaringan dan dalam penghitungan tarif interkoneksi tidak boleh ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Jika tarif ini turun maka Telkom Group akan dirugikan mengingat penurunan tarif tersebut tidak bisa mengcover biaya pembangunan yang dilakukannya dimana tarif interkoneksi dihitung berdasarkan biaya jaringan masing-masing operator yang terdiri dari beberapa variabel seperti coverage operator, pelanggan, trafik bicara, trafik internet dan investasi elemen jaringan. Oleh karena itu biaya interkoneksi masing-masing operator akan berbeda tergantung dari jangkauan dan kapasitas jaringannya.

Bagi kubu yang setuju dengan rencana penurunan tarif ini beranggapan bahwa dengan teknologi yang ada sekarang, biaya jaringan bisa lebih efisien sehingga tarif interkoneksi bisa diturunkan.

Pro kontra tarif interkoneksi ini pun berlanjut pada kampanye perang tarif yang dilakukan oleh operator. Kampanye ini bahkan terkesan brutal karena operator satu menjelekkan operator lain dalam materi kampanye marketingnya.

Perdebatan dan spekulasi berapa besarnya tarif interkoneksi baru yang akan diterapkan pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Kominfo mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan Interkoneksi (Penyelenggara) yaitu SE Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 tertanggal 2 Agustus 2016. SE tersebut berisi penurunan tarif inbterkoneksi yang secara agregat turun sebesar 26 persen.

Keluarnya SE ini pun tidak lantas membuat polemik menjadi berhenti bahkan makin membuat suasana makin keruh. Demonstrasi menentang kebijakan ini bermunculan karena dianggap dapat merugikan keuangan negara mengingat Telkom sebagai BUMN akan sangat terpengaruhi pendapatannya.

Suasana makin keruh, DPR pun memanggil semua stake holder industri ini untuk mendapat kejelasan permasalahan yang dihadapi industri telekomunikasi ini.  pada saat itu DPR RI langsung berencana akan membuat Panita Kerja (panja) untuk atasi polemik interkoneksi.

24 Agustus 2016 Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan informasi yang lengkap sebelum memberlakukan Peraturan Menteri soal interkoneksi yang akan ditetapkan pada 1 September 2016. Komisi I merasa perlu mendapatkan informasi yang berimbang dari Menkominfo, terkait kebijakan penurunan biaya interkoneksi sebesar 26%.

1 September 2016 Kementrian Komunikasi dan Informatika berencana menetapkan kebijakan revisi biaya interkoneksi sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang pernah dikirimkan kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan Interkoneksi (Penyelenggara) pada tanggal 2 Agustus 2016. Namun demikian, penetapan tersebut akhirnya harus mengalami penundaan mengingat kebijakan ini terus menuai polemik yang cukup menyita perhatian banyak pihak.

Hingga berakhirnya tahun 2016, kebijakan tarif interkoneksi ini belum juga ditetapkan hingga akhirnya DPR menetapkan membuat Panja Interkoneksi untuk menyelesaikan polemik ini. Menkominfo menjanjikan akhir 2014 akan ada ketetapan tarif baru interkoneksi.

TERBARU

Demi Turunkan Harga Z Flip, Samsung Siap Produksi Layar...

Jakarta, Selular.ID - Samsung dikabarkan berencana untuk memproduksi kaca layar lipat miliknya sendiri. Langkah...

iPhone 12 Pro Akan Hadir dengan Dukungan Teknologi Lidar

Jakarta, Selular.ID - Apple sedang bersiap menghadirkan iPhone 12 flagship tahun ini. Bocoran mengungkapkan...

Layanan Broadband Telkomsel Naik 16% Selama Pandemi Covid-19

Jakarta, Selular.ID - Sejak masyarakat dan pelaku industri mulai menjalankan himbauan dari Pemerintah RI...

Latest