Wednesday, July 17, 2019
Home News BRTI: Besaran Tarif Interkoneksi Baru Tak Lagi di Tangan Pemerintah

BRTI: Besaran Tarif Interkoneksi Baru Tak Lagi di Tangan Pemerintah

-

ketua-brtiJakarta, Selular.ID – Untuk sementara polemik soal interkoneksi sudah sedikit mereda. Hal itu setelah surat bernomor S-1668/M.KOMINFO/PI.02.04/11/2016 tanggal 2 November 2016 hal Penyampaian Penetapan Perubahan DPI Milik Telkom dan Telkomsel Tahun 2016 dan Implementasi Biaya Interkoneksi dilayangkan kepada para operator selular.

“Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Utama Telkom, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Hutchison 3 Indonesia, Smart Telecom, Smartfren Telecom, Sampoerna Telekomunikasi, dan Batam Bintan Telekomunikasi,” tulis Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Noor Iza dalam keterangannya.

Alhasil, biaya interkoneksi lintas operator (offnet) masih menggunakan skema lama Rp 250, atau belum diturunkan 26% menjadi Rp 204.

Terkait penundaan penetapan tarif baru interkoneksi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia mengakui bahwa hal itu lantaran tidak ada kata sepakat di antara para pihak.

“Operator itu ada yang mau Rp204 (simetris), tapi ada juga yang mau Rp285. Karena itu tidak sepakat, kita bahas berkali-kali, kita pertemukan juga mereka semua untuk membahas itu (interkoneksi) tapi juga tidak menemukan angka yang sama,” kata Ahmad M Ramli, selaku Ketua BRTI ketika ditemui di acara Seminar Nasional ‘Mendorong Efisiensi Berkeadilan Industri Telekomunikasi Nasional yang digelar oleh INDEF hari ini (3/11).

Oleh karena tidak ada kesepakatan, akhirnya bola kembali ke BRTI. Dan BRTI, seperti dikatakan Ahmad M Ramli ingin menempatkan satu angka yang paling pas untuk semua, angka yang paling adil untuk semua, serta angka yang secara ekonomi tidak merugikan.

“Dan itu kita minta verifikator independen untuk menghitung besaran biaya yang paling pas dan sistem apa yang paling pas. Nah itu kita kasih waktu tiga bulan,” kata Ahmad M Ramli.

Soal besaran angka yang akan digunakan nanti, BRTI sepenuhnya menyerahkannya ke pihak verifikator independen.

“Jadi, tidak lagi pemerintah yang menentukan angka itu, tapi verifikator. Hasil dari verifikator akan menjadi putusan,” tandasnya.

Latest