Selular.ID – Kasus peretasan PDN (Pusat Data Nasional) membuat Kominfo bergejolak. Teranyar, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Aptika Kominfo) Semuel A Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya.
Pria yang akrab dipanggil Semmy itu beralasan, pengunduran diri dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai pengelola teknis PDN.
“Jadi, saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan saya suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo,” kata Semmy, Kamis (4/7/2024).
Menurut Semmy, kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah merupakan tanggung jawab dirinya sebagai pengampu dalam proses transformasi pemerintahan.
“Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya juga menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik,” ujar Semmy.
Keputusan yang diambil Semmy terbilang mengejutkan. Pasalnya, ini adalah kali pertama pejabat setingkat dirjen di Kementerian Kominfo mengundurkan diri.
Mundurnya pejabat di Indonesia memang langka. Sebelum Semmy, pengunduran diri terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Lihat Juga:
Saat itu Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto memutuskan untuk pensiun dini pada pertengahan Juni 2017 lalu.
Meski tidak langsung menyelesaikan masalah, bagaimana pun, mundurnya Semmy perlu kita apresiasi. Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab dan harga diri.
Publik tentu lebih menghormati sikap pejabat seperti itu, sebab bisa menjadi contoh bahwa pejabat yang nota bene digaji oleh rakyat, harusnya memiliki integritas dan bertanggung jawab atas tugasnya.
Langkah yang ditempuh Semmy patut diapresiasi. Karena jarang sekali pejabat publik di Indonesia yang berlaku sportif. Mau mengakui kesalahan dan rela mengambil keputusan mundur sebagai bentuk dari pertanggung jawaban.
Bagi pemimpin yang memiliki integritas dan keluhuran sikap, jabatan sejatinya bukanlah tujuan utama dalam hidup, karena pengabdian bisa dilakukan di mana saja.
Baca Juga: Dirjen Aptika Kominfo Jadi Tumbal Kasus Peretasan Pusat Data Nasional
Budi Arie Kekeuh Tak Mundur
Kontras dengan Semmy, hal sebaliknya justru diperlihatkan oleh atasannya, Menkominfo Budi Arie Setiadi. Padahal, mundurnya Semmy seharunya menjadi tamparan keras bagi pria berusia 55 tahun itu.
Padahal, sejak kasus tersebut mencuat, Budi Arie Setiadi menghadapi seruan untuk mengundurkan diri. Pasalnya, serangan ransomware terhadap PDN telah mempengaruhi 239 institusi, termasuk 30 kementerian dan lembaga pemerintah.
Kuatnya desakan masyarakat agar Budi Arie mundur, tercermin dari petisi Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 18.000 tanda tangan sejak diluncurkan beberapa waktu lalu oleh organisasi masyarakat sipil Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang berbasis di Bali.
Ketika terjadi serangan siber ke PDN, Budi Arie tidak terbuka ke publik. Padahal, ketika itu, serangan siber sudah berlangsung selama tiga hari.
“Serangan siber dan dampaknya seharusnya termasuk informasi yang terbuka sehingga publik bisa mengetahui dengan segera,” demikian isi petisi.
Petisi tersebut dengan tegas menyatakan, sebagai menteri yang membawahi langsung PDN, bahwa Budi harus bertanggung jawab atas rontoknya keamanan siber tersebut.
Dalam catatan SAFEnet, serangan ke PDN bukan serangan siber pertama. Selama dua tahun terakhir berturut-turut telah terjadi 113 kali kebocoran data pribadi. Sebanyak 36 kali pada 2022 lalu. Lalu, 77 kali kebocoran data pribadi pada 2023.
Terkait seruan untuk meletakan jabatan sebagai wujud tanggung jawab sebagai pejabat publik, Budi menolak mengomentari petisi tersebut.
“Itu hak masyarakat untuk bersuara”, katanya.
Alih-alih mengundurkan diri, sebagai bentuk dari sikap ksatria, Budi Arie malah melakukan manuver.
Melalui Projo (Pro Jokowi), ormas yang saat ini masih menempatkan dirinya sebagai ketua umum, petisi yang digagas oleh SAFEnet dinilai bermotif politik.
“Dari pantauan tim, tokoh (di balik petisi) adalah mereka yang menentang politik dalam rangka Pilpres 2024,” kata Sekjen Projo Handoko, Minggu (30/6).
Baca Juga: Kominfo Akan Paksa TikTok hingga WhatsApp Buat Pusat Data di Indonesia
Budi Arie Minim Prestasi dan Diberi Predikat Menteri Give Away
Serang siber yang merontokkan PDN, sejatinya membuka mata publik terhadap melempemnya kinerja Budi Arie sebagai Menkominfo.
Untuk diketahui, sejak dilantik oleh Presiden Jokowi pada 17 Juli 2024, Budi Arie minim prestasi. Sebagai menteri yang menaungi sektor telekomunikasi, sejauh ini tak ada terobosan yang dilakukan untuk membenahi industri strategis ini.
Padahal industri telekomunikasi, khususnya selular, tidak sedang baik-baik saja. Hal itu tercermin dari pertumbuhan yang kini menukik tajam, hanya berkisar 5% – 6% per tahun.
Padahal dua dekade lalu, saat basic service (voice dan SMS) masih medominasi, pertumbuhan mampu mencapai double digit.
Malahan pada 2018, akibat perang tarif data yang memuncak, industri yang kini menjadi pilar ekonomi digital ini terjungkal. Tumbuh negatif, yaitu minus 6,4%.
Selain tarif data yang rendah, masalah besar dibalik menurunnya kinerja operator adalah tingginya regulatory charge.
GSMA, asosiasi operator selular global, menyebutkan komposisi rata-rata BHP terhadap pendapatan di Asia Pasifik mencapai 8,7%, sedangkan secara global hanya sebesar 7%.
Sementara di Indonesia, regulatory charge yang dibayarkan operator kepada pemerintah, terutama dalam bentuk lisensi spectrum terbilang tinggi, melebihi indeks global.
Dalam catatan ATSI, regulatory charge rata-rata berkontribusi 20% sampai 25% dari total biaya operasional (opex).
Otomatis beban BHP di Indonesia itu sudah terlampau tinggi, serta sudah masuk pada fase tidak mendukung keberlanjutan industri.
Wajar jika investasi operator kini semakin terbatas. Dampaknya pembangunan jaringan tidak menyebar ke seluruh Indonesia.
Masyarakat yang tinggal di remote area, khususnya kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar), hingga kini masih banyak yang kesulitan memperoleh layanan selular.
Nasib 5G malah tidak menggembirakan. Penggelaran jaringan terbilang mandek. Meski telah resmi diluncurkan sejak pertengahan 2021, operator terlihat ogah-ogahan menggelar layanan 5G.
Selain tidak adanya spektrum yang khusus dialokasikan oleh pemerintah, operator dihadapkan pada beban investasi yang sangat besar. Namun pendapatan yang diraih tidak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan.
Rendahnya pertumbuhan operator dan terbatasnya investasi khususnya penggelaran jaringan, menunjukkan industri selular sedang bermasalah.
Alhasil, sejumlah kalangan menyuarakan agar pemerintah bergerak cepat, agar industri ini tidak semakin semaput.
Menkominfo Budi Arie Setiadi, pun berusaha tidak tinggal diam. Tercatat, sejak Oktober 2023, Budi telah menggaungkan empat program yang bisa membantu pemulihan industri strategis ini.
Keempatnya adalah: lelang spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz, pemangkasan regulatory charge, pemberian insentif 5G, dan mendorong langkah merger XL Axiata dengan Smartfren.
Sayangnya, selain merger XL Axiata dengan Smartfren yang mulai menunjukkan tanda-tanda hilal, tiga program lainnya, hingga kini tak ada satu pun yang terealisasi.
Padahal, pemerintahan periode kedua Jokowi tinggal menghitung hari. Sekedar diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru akan dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Dengan minimnya prestasi, wajar jika media terkemuka Singapura, CNA (Channel News Asia), memberikan predikat kepada Budi Arie sebagai menteri “give away”.
Julukan ini merujuk pada pernyataan Direktur eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum.
Ia menuduh Budi diberi jabatan sebagai Menkominfo karena ia mendukung Presiden Joko Widodo, saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 201 dan 2019.
“Jangan terus-terusan melakukan “give away” seperti ini. (Peran) ini posisi yang sangat strategis, apalagi kita tidak bisa lepas dari dunia digital,” cetus Nenden, Kamis (27/6).
Baca Juga: Gegara PDN Rontok, Media Terkemuka Singapura Sebut Budi Arie Sebagai Menteri “Give Away”
