Senin, 15 Juli 2024
Selular.ID -

Kejagung Wajib Datang di Sidang Praperadilan Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo

BACA JUGA

JAKARTA, SELULAR.ID – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) hadir dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Rencananya, sidang praperadilan kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo di PN Jaksel dan wajib Kejagung hadir berlangsung pada hari Senin (21/8/2023) ini.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) PN Jaksel, sidang beragendakan pemanggilan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Panggil termohon dengan peringatan,” tulis laman SIPP PN Jaksel yang Selular kutip Senin (21/3/2023).

TONTON JUGA:

Pemanggilan dengan peringatan tersebut, lantaran Kejagung selalu pihak termohon tidak menghadiri dua kali sidang sebelumnya.

Sementara itu, pihak turut termohon lainnya sudah memenuhi panggilan pada dua sidang sebelumnya.

Termohon lainnya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Jika Kominfo Tak Segera Lelang Spektrum 700 MHz Bisa Akibatkan Kerugian Negara

Lalu ada pemohon Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang sudah hadir.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana belum bisa memberikan kepastian terkait kehadiran Kejagung.

Malahan, ia meminta untuk menanyakan ihwal kehadiran kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel.

“Tanyakan Kejari Selatan,” kata Ketut, Minggu (20/8/2023) malam.

Terkait praperadilan ini, sebelumnya sudah teregister dengan tiga nomor, yakni 79-81/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL

Dari ketiganya, pemohon meminta agar Kejaksaan Agung tak menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan tower BTS ini.

Kejaksaan Agung diminta untuk terus mengusut, termasuk terhadap tiga klaster, yakni: pemborong, pengawas, dan pengamanan perkara.

“Jemy Sutjiawan mewakili cluster pemborong, Nistra & Sadikin cluster pengawas, Dito cluster pengaman,” kata Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho.

Dalam permohonan nomor 79/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, LP3HI menilai Kejaksaan Agung tidak mendalami dana korupsi BTS yang dugaanya mengalir ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

“Menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum, yang dilakukan dengan cara tidak mendalami aliran uang hasil tindak pidana korupsi BTS Bakti Kominfo kepada Dito Ariotedjo,” sebagaimana tertera dalam permohonan.

Kemudian permohonan nomor 80/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, Kejaksaan Agung dinilai telah menghentikan penyidikan atas klaster pemborong pekerjaan utama, yakni Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan.

Menurut pemohon, Kejaksaan Agung semestinya menetapkan Jemy sebagai tersangka dalam perkara pokok maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum, yang dilakukan dengan cara tidak menetapkan Jemy Sutjiawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta tidak melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, beserta akibat hukumnya,” katanya di dokumen permohonan praperadilan.

Adapun permohonan nomor 81/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, pemohon meminta agar Kejaksaan Agung memanggil paksa dua kurir saweran, yakni Nistra Yohan dan Sadikin.

Dalam dokumen permohonan, Nistra Yohan diduga sebagai kurir saweran ke oknum Komisi I DPR, sementara Sadikin ke oknum BPK.

“Menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum, yang dilakukan dengan cara tidak menerbitkan perintah bawa paksa kepada Nistra Yohan dan Sadikin.”

Baca juga: Masih Ada Dua Tersangka Kasus BAKTI Kominfo yang Belum Masuk Persidangan

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU