JAKARTA, SELULAR.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi bergerak cepat dengan melakukan tugas usai seminggu menjabat. Dalam waktu seminggu, Kementerian Kominfo melaporkan telah memblokir 11 ribu konten bermuat perjudian online.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang yang dimuat dalam UU No11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah ke melalui UU No 19 tahun 2016 U ITE pasal 27 ayat 2. Di mana menjelaskan setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau dapat dimuat akses data informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
TONTON JUGA:
Selain judi online, sejumlah tugas juga harus Menkominfo tuntaskan dalam waktu kurang dari satu setengah tahun ini. Pasalnya sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantiknya di Istana Negara, Budi Arie hanya memiliki waktu yang singkat untuk membenahi dan mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya sebagai Menkominfo.
Melihat banyaknya tugas itu yang akhirnya membuat Jokowi juga melantik Wakil Menkominfo, Nezar Patria untuk membantu tugas Budie Arie. Keduanya harus secara matang menyelesaikan setiap tugas pekerjaan rumah supaya selesai sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir.
Lalu apa saja tugas berat Menkominfo Budi Arie Setiadi yang harus segera dia selesaikan dalam waktu dekat ini? Berikut lima tugas yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Menkominfo yang baru.
1. Tuntaskan proyek BTS
Kasus proyek BTS yang akhirnya membuat eks Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka membuat Jokowi meminta Budi untuk segera menuntaskan proyek yang sempat mangkrak. Jokowi pun meminta agar proyek BTS ini menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan.
“Kita hanya punya waktu yang sangat pendek sekitar 1,5 tahun kurang (dalam masa jabatan). Sehingga saya ingin agar yang pertamakali dituntaskan Komindo adalah penyelesaian proyek BTS. Itu harus diutamakan,” ungkap Jokowi usai acara pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Senin (17/07/2023) kemarin.
Baca juga: Kominfo Beberkan Negara yang Jadi Basis Judi Online di Indonesia
2. Bentuk satgas percepatan digitalisasi
Tak hanya itu, demi meningkatkan pelayanan jaringan internet dan mendukung era digitalisasi yang kian berkembang, Jokowi pun meminta kepada Budi untuk segera membentuk satgas percepatan digitalisasi. “Tadi pak Presiden juga sudah menyampaikan pesan bahwa nanti kita diminta untuk membentuk satgas percepatan digitalisasi. Proyek BTS dan pengembangan akses digital ini akan terus jalan,” ungkap Budi Arie pasca upacara serah terima jabatan di Kantor Kemenkoinfo, Jakarta Pusat, Senin (17/07/2023) kemarin.
Di sisi lain, Presiden Jokowi pun sempat menyampaikan bahwa perkembangan teknologi artificial intelligence juga akan menjadi tugas Kominfo untuk segera dirampungkan. “Kominfo sudah kita perkuat dengan adanya wakil menteri, agar perkembangan yang berkaitan dengan kedaulatan data, artificial intelligence, frekuensi, maupun satelit semuanya bisa segera dirampungkan. Kita bantu juga dengan ada satgasnya juga nanti,” lanjut Jokowi.
3. Awasi platform e-commerce berkedok media sosial
Munculnya beberapa e-commerce berkedok media sosial ini pun juga menjadi masalah besar di Kominfo. Pasalnya, segala bentuk e-commerce di Indonesia berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan dengan aturan penjualan dan pembelian barang, serta aturan ekspor dan impor.
“Untuk masalah e-commerce memang sudah banyak, tapi ya tadi ada Kementerian atau lembaga lain khususnya Perdagangan yang harus mengawasi. Karena untuk jual-beli barang atau ekspor impor itu ada aturan dari Kementerian Perdagangan. Nanti mungkin di satgas percepatan digitalisasi itu akan segera kita rumuskan bersama sinergi antar sektor, termasuk kasus e commerce ini,” tutup Budi.
Baca juga: Layar iPhone 15 Pro Max Buat Apple Pusing Tujuh Keliling
4. Berantas hoaks dan Pemilu Damai
Tidak berhenti sampai di sana, Budi Arie dan Nezar Patria juga mendapat tugas dari Jokowi untuk memberantas informasi bohong alias hoaks. Jumlah kabar hoaks menjelang Pemilu ini juga semakin meningkat.
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo menyebut disinformasi dan misinformasi pada periode Januari hingga Juni 2023 cenderung meningkat jauh lebih banyak dengan periode yang sama pada tahun 2022. Kementerian Kominfo juga mencatat, ada peningkatan sebanyak 29 konten hoaks yang berkaitan dengan pemerintah.
Baca juga: AI Bisa Ancam Proses Pemilu 2024, Mahfud MD: Sudah Kita Siapkan!
5. BHP telekomunikasi
Tugas sebenarnya yang juga menyangkut bangsa Indonesia terkait beban biaya hak penggunaan (BHP) telekomunikasi. Tingginya BHP telekomunikasi di Indonesia ini membuat sejumlah operator seluler gulung tikar hingga melakukan merger demi keberlangsungan perusahaannya.
Banyak operator yang juga berteriak ketika bidang usaha lainnya mengalami kemajuan berkat kemajuang digitalisasi lantaran penyediaan jaringan dan infrastruktur yang mereka bangun tetapi perusahaan operator tidak mendapatkan apapun dan justru menanggung beban yang berat.
“Kalau kita lihat-lihat dari laporan tahunan para operator menunjukkan angka angka yang ya ibaratnya trend-nya kurang sehat. Mari kita sama-sama cari solusinya. Sudah saatnya kita cari pengembangan baru,” ujar Wakil Ketua Umum ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), Merza Fachys.
Baca juga: Merza Fachys Ungkap Kisah di Balik Kemajuan Industri Selular, Mari Cari Solusi
