Kejagung Cegah 25 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Dugaan Korupsi BAKTI Kominfo

Selular.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) total mencegah 25 orang ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi BAKTI Kominfo.

Kasus dugaan korupsi BAKTI Kominfo ini terkait penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

Sebelumnya ada 23 orang yang Kejagung larang ke luar negeri dan terbaru, penyidik juga mencegah lagi 2 orang.

TONTON JUGA:

“Pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022, Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan keputusan tentang pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 2 orang,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Kejagung Panggil 4 Saksi Lagi Terkait Kasus Korupsi BAKTI Kominfo

Ketut menerangkan dua orang yang dicegah ke luar negeri itu yakni JS dari swasta dan Direktur PT Anugerah Mega Perkasa inisial DT.

Pencegahan terhadap kedua orang itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-14/D/Dip.4/02/2023 dan Nomor: KEP-15/D/Dip.4/02/2023 tertanggal 7 Februari 2023.

“Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-14/D/Dip.4/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama JS (pihak swasta), dan berlaku selama 6 bulan. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-15/D/Dip.4/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pencegahan dalam Perkara Pidana atas nama DT (Direktur PT Anugerah Mega Perkasa), dan berlaku selama 6 bulan,” ujarnya.

Ketut menerangkan dua orang itu dicegah selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan proses penyidikan.

Ketut menyebut total ada 25 orang yang sudah dicegah ke luar negeri dalam kasus ini.

“Dengan dicegahnya dua orang tersebut, maka jumlah orang yang dicegah ke luar negeri guna kepentingan proses penyidikan dalam perkara dimaksud menjadi 25 orang,” katanya.

Tak hanya itu, Kejagung juga kembali menerima pengembalian uang dari PT Sansaine Exindo pada 24 Maret 2023 sebesar Rp 36.800.000.000.

“Selanjutnya dalam perkara ini, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali menerima pengembalian uang dari PT Sansaine Exindo pada 24 Maret 2023 sebesar Rp36.800.000.000,” tuturnya.

Ketut mengatakan surat pencegahan tersebut telah Kejagung keluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022.

Sebelumnya 23 orang tersebut tidak boleh ke luar negeri selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan proses penyidikan dan menggali keterangan.

“Keputusan tersebut Kejagung keluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama 6 bulan, karena dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” katanya.

Baca juga: BPK Soroti Pelaksanaan BTS 4G BAKTI Kominfo di Daerah 3T, Klaim Tanpa Cek Lapangan