Cara Negara-negara di Dunia Menghentikan Praktek Monopoli Google

Monopoli Google

Selular.ID – Google Alphabet Inc, yang pengaruhnya dalam pencarian, sistem operasi ponsel cerdas Android, dan iklan online menjungkirbalikkan pasar, terus menghadapi pertarungan antimonopoli di banyak negara. Mulai dari AS, Eropa, Inggris, Korea Selatan, hingga India.

Berikut ini adalah beberapa pertempuran antimonopoli yang diperangi Google secara global, sebagian diantaranya berujung denda besar.

Alih-alih hanya sekedar menjatuhkan denda, AS dan Uni Eropa kini tengah menyusun kebijakan yang secara langsung dapat membatasi gurita bisnis Google di masa datang.

Amerika Serikat

Departemen Kehakiman AS menggugat Google Alphabet untuk kedua kalinya pada Selasa (24/1), menuduh perusahaan tersebut menyalahgunakan dominasinya dalam bisnis periklanan digital dan mengatakan bahwa para mitra dipaksa untuk menjual paket iklannya. Delapan negara bagian bergabung dalam gugatan tersebut.

Diketahui,

Gugatan yang dilayangkan Selasa (24/1) meminta Google untuk menjual paket platform Google Ad Manager suite, yang pada 2021 kemarin menghasilkan 12 persen dari total penghasilan Google. Ad Manager ini menghubungkan antara pengiklan dengan publisher.

DOJ meyakini Google memonopoli industri teknologi periklanan dengan menguasai “tech stack”, mewajibkan pengguna menggunakan produk Google, hingga mengakuisisi kompetitor seperti DoubleClick (2008) dan AdMob (2009).

“Google telah menggunakan cara anti persaingan, pengecualian dan melanggar hukum untuk menghilangkan atau sangat mengurangi ancaman terhadap dominasinya atas teknologi periklanan digital,” tulisan gugatan anti-monopoli tersebut, dilansir Reuters.

Google, yang bisnis periklanannya menyumbang sekitar 80% dari pendapatannya ini, mengatakan pemerintah “menggandakan argumen cacat yang akan memperlambat inovasi, menaikkan biaya iklan, dan mempersulit pertumbuhan ribuan usaha kecil dan penerbit.”

“DOJ hari ini membidik jantung kekuatan raksasa internet itu (Google),” kata Charlotte Slaiman, direktur kebijakan persaingan organisasi non-profit Public Knowledge, kepada Reuters.

Baca Juga: Demi Keamanan, Google Akan Hapus Aplikasi Lawas di Android 14

Penilaian Charlotte tidak berlebihan, pasalnya bisnis periklanan menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan Google.

Diketahui, Departemen Kehakiman AS pertama kali menggugat Google pada 2020 karena melanggar undang-undang antimonopoli untuk mempertahankan dominasi dalam penelusuran dan memperluas dominasinya ke area lain. Sejumlah besar negara bagian mengajukan gugatan terkait.

Sebelumnya pada 2020, Texas, yang didukung oleh sembilan negara bagian lainnya mengajukan gugatan terhadap Google, menuduh perusahaan pencarian internet itu melanggar undang-undang antimonopoli dalam menjalankan bisnis periklanan daring. Kasus tersebut dipindahkan ke New York, untuk disidangkan dengan kasus serupa lainnya.

Google Korea

Korea Selatan: Regulator antimonopoli mendenda Google Alphabet, dengan mengatakan pihaknya menyalahgunakan posisi pasar dominannya untuk membatasi persaingan di pasar sistem operasi selular.

Komisi Perdagangan yang Adil Korea (KFTC) pada Selasa (14/09/2021), menghukum Google dengan denda senilai hampir 180 juta dolar AS (lebih dari Rp 2,5 triliun).

Sanksi tersebut diberikan karena raksasa internet milik Alphabet Inc itu dinilai telah menyalahgunakan dominasinya dalam pasar usaha sistem operasi seluler dan aplikasi.

Menurut KFTC, investigasi terhadap Google telah berjalan sejak tahun 2016. Google diduga menghalangi produsen smartphone dalam negeri seperti Samsung untuk melakukan penyesuaian dalam sistem operasi Android-nya.

KFTC mengatakan bahwa Google menghambat persaingan usaha lewat “perjanjian anti-fragmentasi (AFA)” yang mencegah pembuat smartphone melakukan pemasangan Android yang sudah dimodifikasi – dikenal dengan nama “Android forks” – dalam perangkatnya.

“Karena ini, pembuat perangkat tidak dapat meluncurkan produk inovatif dengan layanan baru,” kata KFTC dalam pernyataanya. “Alhasil, Google dapat lebih jauh meningkatkan dominasinya di pasar OS seluler,” tambah pernyataan itu.

Baca Juga: Dua Pendiri Google Turun Gunung Karena Muncul ChatGPT, Begitu Hebatkah?

Sikap keras Korea Selatan terhadap Google terus berlanjut. Pada 15 September 2022, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi (PIPC) Korea Selatan menghukum Google denda sebesar KRW 100 miliar atau sekitar Rp 1 triliun karena melanggar undang-undang privasi.

Google tidak sendirian dalam kasus tersebut. META yang merupakan induk Facebook, juga dihukum dengan denda yang sama.

Eropa: Selama dekade terakhir, Google telah mengeluarkan 8,25 miliar euro ($8,24 miliar) dalam denda antimonopoli UE setelah tiga penyelidikan terhadap praktik bisnisnya.

UE juga menuduh Google memberlakukan pembatasan yang melanggar hukum pada produsen perangkat seluler Android dan operator jaringan seluler untuk mengkonsolidasikan posisi dominan mesin pencarinya.

Diketahui, pejabat Uni Eropa pada Kamis (24/3/2022) menyetujui perjanjian sementara penting yang bertujuan untuk menekan perusahaan online terbesar, yang dijuluki “penjaga gerbang” digital, dengan menyusun daftar yang harus dan tidak boleh dilakukan.

Dengan aturan itu, selangkah lagi blok tersebut dapat mencegah raksasa teknologi seperti Google, Meta, dan Apple mendominasi pasar digital.

Kebijakan baru itu, berbeda dari praktik sebelumnya yang mengeluarkan denda besar untuk pelanggaran antimonopoli di masa lalu.

Inggris: Otoritas Persaingan dan Pasar juga bergerak untuk mengendalikan Google dan Facebook. Inggris bahkan membentuk lembaga khusus yang diberi nama Unit Pasar Digital, diberi wewenang untuk menangguhkan, memblokir, dan membalikkan keputusan yang dibuat oleh perusahaan teknologi dan untuk menjatuhkan hukuman finansial untuk ketidakpatuhan.

Baca Juga: Popularitas ChatGPT Bikin Google ‘Parno’, Berujung PHK 12.000 Karyawan

Diketahui pada September 2022, Google tengah menghadapi gugatan 25 miliar euro di Inggris dan Uni Eropa yang menuduh perusahaan teknologi tersebut melakukan tindakan antipersaingan di pasar periklanan digital.

India – Otoritas India memastikan bahwa raksasa mesin pencari asal AS, Google, telah menyalahgunakan posisinya yang dominan untuk memonopoli pasar.

Komisi Persaingan India (CCI) memutuskan Google bersalah menggunakan Android untuk mendominasi sebagian pasar selular India dan mendendanya INR13,4 miliar ($164,1 juta) pada Oktober 2022.

Investigasi di India selama beberapa tahun menentukan Google menggunakan praktik anti-persaingan yang berkaitan dengan OS Android-nya.

Ini bukan kali pertama Google berurusan dengan CCI. Pada 2020, pengawas anti monopoli India mengenakan denda 1,36 miliar rupee (USD19 juta) pada Google dengan alasan “bias pencarian” dan penyalahgunaan posisi dominan.

Dalam kasus itu, CCI  menemukan Google telah menempatkan fungsi pencarian penerbangan komersial di posisi yang menonjol pada halaman hasil pencarian. Google mengajukan banding atas keputusan itu.

Baca Juga: Google PHK 12 Ribu Karyawan Global