Marak Tanda Tangan Digital Untuk Keperluan Finansial, Ini Kata OJK

Tanda Tangan Digital
Tanda Tangan Digital

Selular.ID – Terkait maraknya tanda tangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut berkomentar.

Hal ini karena menjamurnya bank digital dan fintech di Indonesia, akses terhadap layanan finansial menjadi semakin mudah masyarakat nikmati.

Seiring semakin luasnya kesempatan akan akses layanan tersebut, tentunya pelindungan data konsumen menjadi salah satu fokus utama dari para penyedia layanan.

Hal ini mengingat bayang-bayang ancaman siber yang juga semakin tinggi.

Baca juga: Daftar Investasi Ilegal atau Bodong dari OJK, dari Money Games hingga Robot Trading

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengemban tanggung jawab dalam membuat kebijakan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia.

OJK telah mengatur manajemen risiko teknologi untuk memberikan kepastian keamanan transaksi yang dilakukan dalam lanskap digital.

Hal ini OJK ungkapkan dalam sebuah podcast media nasional bertajuk “Menjamin Keamanan Digital dengan Tanda Tangan Elektronik”.

Tony, Deputi Direktur Basel & Perbankan Internasional, Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan OJK menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik sering masyarakat gunakan terutama dalam rangka Know Your Customer.

Di mana salah satu persyaratan Know Your customer itu adalah penyelenggara jasa keuangan wajib meminta spesimen tanda tangan dari nasabahnya.

“Namun dalam digital era, spesimen tanda tangan itu, menjadi sulit,” jelas Tony.

“Kalau misalnya penyelenggara jasa keuangan memberikan layanan secara digital, mereka sangat membutuhkan yang namanya Tanda Tangan Digital untuk mengumpulkan dokumen dan tentunya dengan adanya peraturan OJK yang sudah seperti itu, itu saling berkaitan dan saling mendukung proses untuk melakukan Know Your Customer dan itu sangat penting buat penyedia jasa keuangan,” sambungnya.

Namun meski OJK telah menyerukan implementasi penggunaan Tanda Tangan Digital dan e-KYC untuk memastikan keamanan transaksi digital, masih harus ada standarisasi yang dapat memperkuat layanan Tanda Tangan Digital.

Baca juga: Ada 105 Daftar Terbaru Pinjol Ilegal Maret 2022 Sudah Diblokir OJK

VIDA, merupakan penyedia layanan identitas digital dan merupakan PSrE yang memiliki wewenang dalam menerbitkan Tanda Tangan Digital berbasis sertifikat elektronik.

Mereka memiliki caranya sendiri dalam menerapkan standar yang tinggi guna menjamin pelindungan data dan mitigasi risiko keamanan digital.

“Sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang di-regulate di bawah Kominfo, kami terus comply dengan regulasi yang diatur oleh Kominfo,” ujar Chaerany Putri, SVP Government Relations VIDA.

“Selain itu kami juga tercatat sebagai layanan Inovasi Keuangan Digital di OJK cluster e-KYC,” sambungnya.

Bergerak di industri yang regulasi dengan ketat, VIDA memandang kewajiban untuk selalu comply dengan regulasi-regulasi yang diatur oleh para pemangku kepentingan bukan hanya sebatas persyaratan saja, tetapi merupakan investasi dan cara menjalankan bisnis.

Dengan prinsip beyond compliance, VIDA menetapkan standard tertinggi, baik untuk layanan tanda tangan digital dan e-KYC.

OJK menyatakan dengan adanya Undang-Undang ITE sejak 2008 dan PP no. 71 tahun 2019, tanda tangan digital sudah diakui sebagai pengganti dari tanda tangan basah yang biasa digunakan oleh masyarakat.

Tanda Tangan Digital adalah Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik seperti VIDA.

Keberadaan regulasi ini, lanjut Tony, memang untuk mendorong kontrak-kontrak di bidang ekonomi digital seluruhnya secara elektronik.

“Tentunya bagi OJK itu menjadi satu landasan hukum yang kuat,” kata Tony.

“Karena sebagai tanda tangan yang sudah diakui oleh secara hukum berdasarkan PP, maka tentunya itu (tanda tangan digital) dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan juga.”

“Di mana sektor keuangan pun digitalisasi juga semakin marak.”

“Tentunya ini sangat membantu proses transaksi, maupun perjanjian-perjanjian yang dilakukan di sektor jasa keuangan.”

“Apalagi dengan adanya bank digital, asuransi juga go digital, pasar modal yang dari dulu juga digital, hampir seluruh sektor di sektor jasa keuangan sudah digital. OJK tentu mengatur supaya berbagai inovasi layanan keuangan ini dapat lebih menjamin keamanan, khususnya mengacu pada peraturan yang disebutkan di PP no. 71 tahun 2019,” sambungnya.