Selular.ID – Serangkaian dugaan kebocoran data dan serangan siber terhadap lembaga negara dan swasta di Indonesia, rasanya perlu untuk menyoroti sifat serangan siber yang berkembang pesat dan semakin agresif.
Untuk melindungi pemerintah, bisnis, dan masyarakat umum, mengusulkan kombinasi langkah-langkah kebijakan preventif dan kuratif untuk memastikan transformasi digital yang aman di Indonesia.
Pratama Persadha, Chairman Cybersecurity Research Institute & Communication and Information System (CISSREC) bersama Genie Sugene Gan, Head of Government Affairs untuk Kaspersky di Asia Pasifik, merumuskan beberapa rekomendasi penting guna melindungi serangan siber yang kian massif di Indonesia ini.
- Mengembangkan regulasi keamanan siber dan perlindungan data pribadi
Kami mendorong pengembangan Strategi Keamanan Siber Nasional dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang. Diperlukan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat keamanan siber di lembaga publik dan swasta serta meminimalkan ancaman serangan siber dan kebocoran data.
“Mengutamakan hal ini sangat penting, mengingat kerugian signifikan yang diakibatkan oleh serangan siber dan kebocoran data. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera mencapai mufakat dalam hal ini,” tegas Pratama, Rabu (23/2)
- Meningkatkan kesadaran keamanan siber
Keamanan siber adalah urusan semua orang, setiap orang memiliki peran untuk dimainkan dalam memastikan keamanan siber kolektif kita.
Penting juga untuk mempersiapkan masyarakat demi melindungi diri mereka dari ancaman siber, misalnya melalui kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber (dan ‘kebersihan’ siber) di seluruh populasi umum. Ada empat kelompok utama yang harus ditargetkan oleh kampanye tersebut:
Pratama menceritakan keamanan siber pelu ditampilkan dalam kurikulum pendidikan bagi siswa, digital natives sehingga mereka dapat mempraktikkan kewaspadaan sejak usia muda.
“Amanat ini harus ditetapkan dengan undang-undang, baik melalui RUU PDP maupun UU Sistem Pendidikan Nasional,” lanjutnya.
Selanjutnya, masyarakat umum juga harus diberikan pengetahuan dasar mengenai ancaman siber dan cara memitigasinya.
“Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat, acara-acara di tingkat kecamatan atau provinsi, dan saat reses bagi anggota legislative,” kata Pratama.
Lalu yang juga tidak kalah penitng, dalam hal meningkatkan keamanan siber ialah soal pembuat kebijakan yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang dan peraturan serta mengalokasikan anggaran negara harus menyadari dampak serangan siber dan perlu bertindak lebih cepat, sehingga menurut Pratama kita bisa selangkah lebih dekat dalam membuat regulasi yang pro keamanan siber menjadi kenyataan.
Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting ialah peraturan keamanan siber yang komprehensif dan jelas. “Sektor swasta kemudian dapat didorong untuk meningkatkan standar keamanan siber dasar mereka di ruang lingkup bisnis masing-masing,” paparnya.
Baca Juga: Teknologi yang Bakal Menjadi Tren di 2022 Ini, Perlu Peningkatan Keamanan Siber
Halaman Selanjutnya
