Butuh Regulasi Setingkat UU Untuk Perkuat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik  

Butuh Regulasi Setingkat UU Untuk Perkuat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik  

Jakarta, Selular.IDMenteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih terkendala penerapan yang belum terintegrasi, oleh karena itu diperlukan regulasi setingkat undang-undang untuk memperkuatnya.

“Gagasan untuk meningkatkan di level undang-undang sebagai payung hukum ketentuan e-government, tentu disambut dengan baik. Rumusan payung hukum yang lebih afirmatif atau lebih tinggi akan menjadikan tata kelola e-government lebih baik,” kata Johnny saat Rapat Kerja bersama Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI mengenai RUU SPBE.

SPBE atau e-government perlu regulasi utama yang mengatur integrasi data demi mengurangi risiko keamanan informasi.

Hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia memiliki server untuk menyimpan dan mengelola data. Dari ribuan data di server yang ada di Indonesia, baru sekitar 3 persen yang memenuhi standar internasional.

“Banyak di antaranya masih independent server bahkan ethernet. Dari segi pelayanan bagi masyarakat, hal ini menjadi kurang efisien. Masyarakat diminta untuk berkali-kali menyerahkan data untuk kepentingan administrasi karena perbedaan dan belum terintegrasinya sistem electronic government,” kata Johnny.

Praktik ini juga menyebabkan perbedaan basis data di antara instansi pemerintah yang memuat data sejenis.

Saat ini kebijakan pemutakhiran SPBE yang terpadu dan terintegrasi secara nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, BPPT, BSSN, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.