spot_img
BerandaNewsEnterpriseKemendagri Akselerasikan Smart Governance dengan Nutanix

Kemendagri Akselerasikan Smart Governance dengan Nutanix

-

Jakarta, Selular.ID – Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia telah diterbitkan Pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan manajemen berbasis data di seluruh instansi pemerintah guna mempercepat layanan yang lebih cerdas.

Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) sendiri, sudah memiliki sistem informasi pemerintah daerah (SPID) melalui Nutanix, untuk 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Selain meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem mereka, Kemendagri juga dapat menyertakan 99% dari seluruh target provinsi mereka dalam waktu kurang dari setahun.

“Tata kelola data sangat penting bagi kami dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas. Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik. Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi) untuk menarik data secara cepat dan akurat,” kata Asmawa Tosepu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) di Kemendagri.

“Dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini kami memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis. Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” lanjut Asmawa Tosepu.

Tantangan

Asmawa mengungkapkan, lingkungan sebelumnya terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.

Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Team TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi. Kemendagri pun mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi cloud yang scalable untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, budgeting, dan reporting di semua tingkat pemerintah daerah.

“Dengan memberikan kendali yang lebih besar terhadap infrastrutur cloud kami, Nutanix membantu mewujudkan misi utama kami: mengimplementasikan e-governance guna mengatasi korupsi di pemerintahan provinsi di Indonesia dan menyediakan layanan yang lebih baik semaksimal mungkin,” Asmawa Tosepu berujar.

Solusi

Ketika Kemendagri memulai perjalanannya bersama platform cloud Nutanix, mereka baru pada tahap awal pengadopsian teknologi tersebut. Sekarang, sebanyak 90% dari infrastruktur kementerian sudah bermigrasi ke 20-node cluster dari Nutanix yang menawarkan transformasi digital luar biasa.

“Setelah menggunakan Nutanix HCI (hyperconverged infrastructure), kami dapat memecahkan banyak persoalan yang tadinya kami rasa tidak bisa diselesaikan. Kami telah mengintegrasikan sistem online antara pemerintah pusat dan daerah terkait budgeting, procurement, purchasing, dan audit. Kami kini memiliki standarisasi data dan interoperabilitas antar daerah. Reporting dan budgeting sudah kami persingkat secara signifikan dengan pendekatan baru ini,” papar Asmawa Tosepu.

“Dan dengan kemampuan untuk melihat secara lebih mendetail kebutuhan anggaran daerah masing-masing instansi pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami mengalami peningkatan dalam akuntabilitas pemerintahan serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik,” imbuh Asmawa.

Hasil: Good Government

Nutanix Cloud Platform membantu team TI di Kemendagri menjalankan layanan turnkey storage, komputasi, dan virtualisasi untuk aplikasi apa saja. Solusi ini memberikan insight bagi Kemendagri untuk memastikan zero downtime pada workflow e-gov yang sangat penting: mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data tanpa disrupsi. Dilengkapi dengan kendali terpusat untuk seluruh layanan TI, Kemendagri kini sudah mencapai penghematan biaya yang diharapkan serta akan ada banyak lagi benefit lainnya.

Artikel Terbaru