Saturday, July 11, 2020
Home News Resmi Diserahkan ke DPR, Intip Isi RUU Perlindungan Data Pribadi

Resmi Diserahkan ke DPR, Intip Isi RUU Perlindungan Data Pribadi

-

Jakarta, Selular.ID – Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Rancangan Undang-undang Perindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah diserahkan ke DPR. Adapun dalam hal ini telah mendapat surat dari Presiden Republik Indonesia.

Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (MenKominfo), mengatakan bahwa telah mengirim draft RUU PDP bersamaan dengan surat Presiden ke DPR sejak minggu lalu.

“Pemerintah sudah sampaikan surat Presiden ke DPR dengan mengirim secara resmi RUU PDP ke DPR. Kami harap dapat diproses secara cepat di DPR.” jelas Johnny dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (28/01).

Sayangnya, Johnny tak menyebut kapan UU PDP dapat terselesaikan. Namun, MenKominfo itu memaparkan isi dari RUU PDP, meski tak secara detil. Draft undang-undang itu terdiri dari 15 Bab dengan 72 Pasal didalamnya.

Adapun isinya yang pertama mencakup tentang keamanan data. Kedua, terkait kepemilikan data atau data owner. Ketiga, terkait dengan pengguna data yang membutuhkan data akurat. Terakhir, tentang pengelolaan lalu lintas data, baik antar wilayah maupun negara (Cross Border).

Baca juga: Penting, RUU PDP Akan Diserahkan ke DPR Akhir Tahun Ini

Johnny mengungkapkan pengeolaan data bisa saja dilakukan dengan pihak swasta maupun pemerintah. Menurutnya, kedua pihak bisa menjadi pengelola data yang mengacu pada UU PDP nanti.

“Pengelola data itu macam-macam ada pemerintah dan swasta yang mengacu pada UU itu nanti yang akan diterapkan.” ujarnya.

Lebih lanjut, RUU PDP juga memuat tentang sanksi pidana maupun perdata. Bahkan, disebutkan denda terbesar didalam RUU PDP mencapai Rp100 miliar. Sementara, isi dari rancangan undang-undang ini disebut telah memperhatikan beberapa contoh dari negara lain yang telah menerapkan GDPR (General Data Protection and Regulation).

“RUU ini telah memperhatikan best-best practices dari GDPR UU yang menerapkan ini yang tentunya ramah terhadap inovasi dan investasi.” jelas Johnny.

Jika UU PDP telah terlaksana nantinya, Indonesia menjadi negara kelima di ASEAN yang telah memiliki regulasi perlindungan data pribadi. Secara global, Indonesia bakal menjadi negara ke 127, diantara negara-negara didunia.

Latest