Tuesday, February 18, 2020
Home News Polemik Netflix, DPR Desak Presiden Keluarkan Pepres

Polemik Netflix, DPR Desak Presiden Keluarkan Pepres

-

Jakarta, Selular.ID – Permasalahan Netflix terus bergulir. Layanan video on-demand itu disebut belum mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Pasalnya, memuat konten pornografi, serta LGBT. Namun, Presepsi mengenai ‘Netflix’ sendiri masih menjadi polemik.

Jika dilihat isinya, Netflix memang menyajikan konten film layaknya siaran TV berlangganan yang bisa diatur dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) milik KPI.

Namun, sebaliknya, layanan video on-demand itu tersalurkan melalui jaringan telekomunikasi, tidak secara konvensional layaknya program siaran lain. Sayangnya, di Indonesia sendiri masih belum ada regulasi yang mengatur layanan video on-demand layaknya Netflix. Masih ada celah hukum yang belum dibuat.

Merespon hal ini, Bobby Aditya Rizaldi, Anggota Komisi I DPR RI, mengungkapkan bahwa perlu ada cara taktis menangani Netflix. Menurutnya, ada celah bagi Presiden untuk menyusun Peraturan Presiden (Perpres).

“Kiranya berkenan, pemimpin tertinggi kita, bapak Presiden, itu bisa membuat Perpres” ujar Bobby, dalam forum diskusi polemik Netflix di Jakarta, Kamis (16/01).

Anggota fraksi Golkar itu menjabarkan jika Perpres bisa menjembatani semua pihak, layaknya perbedaan sikap keempat Menteri di Tanah Air. Perpres dinilai lebih efektif tak seperti Peraturan Pemerintah yang hanya memayungi 1 undang-undang saja.

Baca juga: KPI Siap Awasi Konten Netflix

“Misalkan, 4 Menteri saja bingung terkait Netflix, nah Perpres bisa menutupi semua,” jelas Bobby.

“Ini adalah celah hukum yang bisa dibuat untuk mengatur semua digital services (Netfix)” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agung Suprio, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, juga sependapat. Menurutnya, Netflix perlu regulasi khusus, tak terkecuali Perpres.

“Kalo bisa Presiden mengeluarkan Perpres tentang hal ini (Netflix), nah itu lebih cepat lagi,” ujar Agung, di jakarta, Kamis (16/01).

Lebih lanjut, Agung juga menyebut jika regulasi butuh waktu lebih lama. Sementara di Indonesia, masih ada kekosongan regulasi terkait layanan seperti Netflix. Perlu diketahui, secara konten, Netflix bisa diatur dengan P3SPS atau UU penyiaran. Namun, disisi lain juga bisa diatur dengan UU ITE terkait dengan penyebarannya melalui telekomunikasi.

Latest