Wednesday, November 13, 2019
Home News Feature Warisan Rudiantara yang Perlu Dituntaskan Johnny G Plate

Warisan Rudiantara yang Perlu Dituntaskan Johnny G Plate

-

Jakarta, Selular.ID – Anggota DPR dari Dapil NTT, Johnny G Plate ditunjuk sebagai Menkominfo baru, periode 2019 -2024. Johnny yang jebolan Universitas Katolik Atmajaya, sebelumnya adalah Sekjen Partai NasDem, dan duduk di komisi XI/DPR RI.

Terpilihnya Johnny terbilang mengejutkan. Pasalnya, beberapa hari sebelum pelantikan, kandidat kuat pengganti Rudiantara itu, masih berpusat pada satu nama, yaitu Wisnu Sakti Trenggono, mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional Pemenangan Jokowi Maruf Amin, yang juga bos PT Tower Bersama Infrastruktur Group (TBIG).

Titik terang Johnny G Plate sebagai Menkominfo sebenarnya sudah bisa terlihat, saat dirinya diminta datang ke Istana oleh Pesiden Joko Widodo (21/10).

Usai pertemuan dengan Jokowi, Johnny menyebutkan bahwa ia bakal mengemban tanggung jawab yang berkaitan dengan startup dan pengembangan digitalisasi.

Pada akhirnya, dalam pelantikan resmi sebagai Menkominfo di Istana Negara (23/10), Jokowi secara spesifik menyebutkan sejumlah tugas yang menjadi tanggung jawab Johnny.

“Berkaitan dengan cyber crime, kedaulatan data, kemudian industri teknologi informasi di domestik, jadi wilayah beliau,” ungkap Jokowi saat memperkenalkan menteri-menterinya.

Sementara dalam pernyataan pertama usai dilantik di kantor Kemenkominfo di Medan Merdeka Barat, Jakarta (23/10), Johnny menegaskan bahwa ini bukan periode awal, tapi merupakan lanjutan.

Sebagai pejabat baru, sudah menjadi tugasnya untuk meneruskan program yang sudah dilakukan oleh Menkominfo sebelumnya.

“Tentu yang diminta adalah akselerasi dan penyesuaian-penyesuaian yang perlu dikoreksi untuk kepentingan masa kini dan masa depan bangsa”, ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Johnny, sesuai dengan instruksi Presiden, yang dibutuhkan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) hebat yang mampu mensukseskan program kerja pemerintah.

“Saya hadir di sini untuk mempermudah yang sulit-sulit tersebut, untuk mengurai benang kusut, agar akselerasi pembangunan negara bisa dilakukan”, papar Johnny kepada Indra Khairudin, Editor Selular, saat serah terima jabatan dengan Menkominfo sebelumnya Rudiantara.

Di sisi lain, Johnny menginginkan intensifikasi penerimaan negara dari sektor kominfo harus dilihat secara komprehensif.

“Tidak perlu bertambah dari deret ukur, tapi dapat berkembang secara quantum leap agar nilai tambah yang dihasilkan bisa lebih besar lagi”, imbuhnya.

Fasilitator dan Akselerator

Tak dapat dipungkiri, akselerasi memang menjadi kata kunci dalam setiap agenda pembangunan. Tak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Tak terkecuali dengan Kemenkominfo yang posisinya semakin strategis di era digital saat ini.

Harus kita akui, selama lima tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Kemenkominfo, Rudiantara telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat agenda-agenda yang menjadi tugas dari kementeriannya.

Kita ketahui, selama periode Rudiantara, Kemkominfo telah bertransformasi dari sekedar regulator menjadi fasilitator dan akselerator.

Di sini fokus utama Kemkominfo, adalah percepatan pembangunan jaringan, perangkat, dan aplikasi (Network, Device and Application/NDA). Ketiganya merupakan pilar dari tumbuhnya ekonomi digital. Alhasil, banyak terobosan yang telah dilakukan.

Terkait percepatan pengembangan jaringan (Network), beberapa langkah taktis telah dilakukan, misalnya percepatan adopsi teknologi 4G yang dilakukan sejak 2015, guna mendorong infrastruktur digital ke seluruh wilayah Indonesia.

Sehingga sampai saat ini penyebaran jaringan 4G berkembang sangat pesat, mencapai 80 persen di seluruh Indonesia, dan sekitar 97 persen sudah menjangkau wilayah perkotaan.

Sedangkan untuk jaringan pita lebar, Kemkominfo gencar mengimplementasikan jaringan fix broadband dan juga wireless broadband yang kecepatan aksesnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan ekonomi digital.

Salah satu yang dilakukan adalah penuntasan proyek Palapa Ring. Proyek yang dibagi menjadi tiga bagian (Barat, Tengah dan Timur) ini menargetkan semua wilayah terluar, terdepan, terpencil di Indonesia.

Dengan slogan “Merdeka Sinyal”, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut, pada akhirnya dapat menikmati kecepatan internet broadband pada akhir 2019, seperti halnya penduduk yang tinggal di perkotaan. 

Selain jaringan, Kemkominfo juga merelisasikan kebijakan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) sebesar 30 persen untuk perangkat 4G bagi vendor smartphone asing yang memasuki wilayah Indonesia.

Kebijakan TKDN tersebut dikombinasikan, antara tingkat kandungan lokal dari sisi manufaktur, kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras (software dan hardware), serta komitmen investasi. 

Sedangkan dari sisi aplikasi, menjamurnya perusahaan rintisan teknologi (start up) di Indonesia saat ini merupakan bukti bahwa ekosistem ekonomi digital tumbuh dengan baik.

Mengutip Startupranking.com, Indonesia menempati urutan keenam dunia dengan jumlah 1.902 startup, setelah AS, India, Inggris, Kanada, dan Jerman.

Dari banyaknya start up itu, beberapa sudah menjelma menjadi unicorn. Saat ini di ASEAN ada tujuh unicorn, empat di antaranya berasal dari Indonesia, masing-masing Bukalapak, Tokopedia, Traveloka dan OVO. Bahkan sejak Juli 2019, GoJek telah menjelma menjadi decacorn, mengimbangi Grab, perusahaan teknologi asal Malaysia.

Untuk terus mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan di Indonesia, Kemkominfo memiliki program “Gerakan 1000 Startup”, yang turut memicu kelahiran startup-startup lokal agar mampu mengatasi berbagai persoalan dengan solusi-solusi cerdas berbasis teknologi digital. 

Peran Regulator

Diakui, peran sebagai fasilitator dan akselerator, membuat Kemkominfo cukup berhasil dalam mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi digital berbasis NDA. Terutama dari sisi aplikasi yang memunculkan gaya hidup baru di masyarakat.

Mengakses media sosial, membalas email, selancar di dunia maya, meng-upload/download foto atau dokumen kerja, bermain game, menonton video online dengan kualitas HD, membeli barang di toko e-commerce, serta beragam aktifitas lainnya, telah menjadi kebiasaan baru, terutama pada generasi milenial.

Ini adalah lompatan yang luar biasa, mengingat beberapa tahun  lalu, masyarakat masih terbiasa dengan layanan dasar (voice dan SMS).

Khusus kebijakan TKDN 30%, kita perlu angkat topi. Pasalnya, dengan beleid itu, membuat Indonesia tak lagi sekedar pasar, namun sudah menjadi basis produksi ponsel, meski masih sebatas EMS (Electronic Manufacturer Services) alias perakitan.

Begitu juga dengan program registrasi prabayar yang mengharuskan pengguna ponsel untuk mendaftarkan nomor yang dimiliki kepada operator.

Dampak dari program registrasi prabayar itu, saat ini costumer base yang dimiliki operator terbilang bersih, bukan sekedar klaim seperti sebelumnya.

Perilaku pengguna juga sudah berbeda. Rata-rata sudah menjadi konsumen yang loyal alias tidak gonti-ganti kartu. Hal ini menurunkan churn rate yang sebelumnya berada pada kisaran 20% setiap bulannya karena maraknya penjualan kartu perdana murah.

Dari sisi tarif, meski saat ini masih marak promo yang disediakan operator selular, namun fenomena tersebut masih dalam tahap yang wajar. Operator tidak lagi jor-joran, karena harga yang ditawarkan cenderung akan semakin rasional, sehingga akan berdampak pada peningkatan revenue sekaligus laba bagi perusahaan.

Meski demikian, dalam berbagai isu regulasi lain yang nota bene merupakan tugas utama Kemenkominfo sebagai regulator, Rudiantara justru terlihat kedodoran. Malah banyak yang tidak tuntas, hingga akhir masa bakti pria yang akrab dipanggil Chief RA itu.

Padahal, program-program kerja yang tertunda itu, masih dalam lingkup kementerian yang dipimpinnya. Sejatinya, jika Rudiantara dapat menyelesaikan isu-isu tersebut, industri selular, khususnya operator dipastikan akan jauh lebih sehat.

Di antara isu tersebut adalah revisi tarif interkoneksi, revisi PP 52/53 Tentang Network Sharing dan Frekwensi Sharing, Permen (Peraturan Menteri) Layanan OTT (Over The Top), Revisi UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi, Formulasi Tarif Data, Permen Konsolidasi Operator Selular, dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Kebijakan lain yang juga tak kalah penting adalah aturan IMEI untuk menekan beredarnya ponsel ilegal di Indonesia. Aturan IMEI sudah diteken oleh tiga menteri (Menkominfo, Mendag, Menperin), hanya beberapa hari sebelum pengumuman menteri baru.

Pada prakteknya, beleid ini memerlukan waktu selama enam bulan sebagai masa transisi, sebelum kelak dapat diterapkan oleh pemerintah. Artinya, jika tak ada aral melintang, aturan IMEI akan berlaku efektif pada April 2020.

Berbagai agenda yang masih menggantung itu, tentunya menjadi warisan yang wajib diselesaikan oleh Johny G Plate, sebagai Menkominfo baru.

Johny sendiri, dalam pisah sambut Menkominfo baru, mengatakan bahwa ia akan melanjutkan program-program yang sudah dijalankan oleh Rudiantara.

“Ada beberapa, salah satunya legislasi undang-undang yang harus diselesaikan. Ada beberapa juga yang barangkali membutuhkan pengambilan keputusan cepat, dan saya akan mengambil keputusan tepat,” ungkap Johnny.

Kini, publik menunggu terobosan yang dilakukan Johnny G Plate. Meminjam peribahasa Inggris “No root, no fruit”. Tidak ada akar, tidak ada buah. Inilah waktunya bagi Johnny untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi dari pendahulunya, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Terima kasih buat Chief RA. Selamat bekerja untuk Pak Johnny ..

Latest