bts

Jakarta, Selular.ID – Setelah memastikan bakal melelang spektrum frekuensi 2,1 Ghz dan 2,3 GHz, Kementerian Kominfo akan mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) terkait lelang kedua frekuensi itu pada awal April 2017. Namun demikian, PM tersebut sepertinya harus kembali mengalami penundaan setelah sebelumnya direncanakan akan diterbitkan Maret 2017.

“Belum, masih dibahas dan difinalkan,” jawab Dirjen SDPPI Kemenkominfo Ismail kepada Selular, ketika ditanya apakah PM Lelang Frekuensi jadi ditandatangan awal April ini lewat pesan singkat (1/4/2017).

Ismail lebih lanjut menyampaikan, belum akan ditandatanganinya PM tersebut dikarenakan masih dalam koridor perencanaan. Selain itu, hasil konsultasi publik terkait lelang frekuensi ini juga belum disampaikan kepada publik oleh Kementerian Kominfo.

Meski beralibi masih banyak yang dibahas dan difinalkan, molornya PM lelang, tak terlepas dari sikap kehati-hatian Ismail. Sebelumnya, diketahui bahwa Ismail pernah melakukan konsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Jumat (24/3).  Ismail pun menegaskan bahwa konsultasi ini sebenarnya tak hanya dengan LKPP saja namun juga lembaga lain yang terkait.

“Konsultasi yang kita lakukan hanya untuk kehati-hatian saja. Kita akan diskusi dengan semua pihak yang terkait dengan lelang frekuensi,” terangnya.

Sikap kehati-hatian yang dilakukan Dirjen SDPPI memang sangat wajar. Mengingat sejauh ini banyaknya pihak, baik lembaga maupun perorangan, melemparkan pandangan pandangan yang berseberangan dengan kebijakan Kemenkominfo. Ismail tentunya tak ingin lelang frekwensi di kemudian hari akan meninggalkan gunungan masalah. Yang nantinya membuat ia bolak-balik berurusan dengan aparat hukum.

Apa dan bagaimana persoalan yang saat ini berkembang, saya merangkumnya menjadi lima isu besar yang membuat banyak pihak mengkritisi kebijakan lelang frekwensi 2,1 Ghz dan 2,3 Ghz.

Selanjutnya

[nextpage title=”Pembatasan Peserta”]

 

 

 

Pembatasan Peserta

Dalam dokumen uji publik mengenai tata cara lelang frekuensi 2.1 Ghz dan 2.3 Ghz, pasal 7 huruf 1 tertulis peserta seleksi hanya dapat memenangkan pita frekuensi radio 2.1 GHz atau pita frekuensi radio 2.3 GHz. Dengan aturan tersebut, artinya jika satu perserta sudah menang lelang pada frekuensi tertentu, maka operator tersebut tidak bisa ikut serta pada lelang selanjutnya.

Ketentuan pembatasan peserta lelang membuat banyak pihak bersuara keras. Salah satunya datang dari Ombudsman.

“Aturan mengenai peserta seleksi hanya dapat memenangkan pita frekuensi radio 2.1 GHz atau pita frekuensi radio 2.3 GHz itu tidak ada dalam regulasi dan perundang-undangan. Sehingga Kominfo tidak boleh membuat aturan demikian,” terang komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah.

“Seharusnya pemerintah main di kreteria atau evaluasi saja. Tidak boleh membatasi operator yang membutuhkan frekuensi untuk ikut tender di kedua blok yang akan dilelang tersebut,” tegas Alamsyah.

Senada dengan Ombudsman, kalangan DPR juga tak sejalan dengan kebijakan pembatasan peserta lelang. Hanafi Rais, Anggota Komisi I DPR RI, menegaskan bahwa peserta lelang tidak perlu dibatasi agar pendapatan negara bisa maksimal.

“Kalau lelang model seperti ini tetap dilakukan Kominfo, akan menimbulkan kesan bahwa memang ada kepentingan Kominfo untuk memberikan priviledge kepada operator tertentu,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Hanafi, saat ini ada niatan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

“Di tengah kondisi negara yang sulit untuk mendapatkan tambahan penerimaan maka PNBP dari lelang frekuensi ini sah-sah saja untuk jadi prioritas. Oleh karena itu peserta lelang tidak boleh dibatasi,” tambahnya.

Apalagi saat ini, dikatakan anak politikus Amien Rais ini, upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara dari program tax amnesty masih jauh dari target yang diharapkan.

Untuk memaksimalkan pendapatan negara, bisa dilakukan dengan membuat mekanisme lelang yang tidak sesederhana sekarang. Perlu dibuat mekanisme sedemikian rupa supaya penawaran bisa setinggi-tingginya, imbuh Hanafi.

Selanjutnya sebelumnya

[nextpage title=”Dampak Lelang Hanya 15 Mhz”]

 

 

 

Dampak Lelang Hanya 15 Mhz

Lelang pada frekwensi 2,3 Ghz, menimbulkan tiga pertanyaan besar. Pertama, mengapa Kemenkominfo hanya melelang 15 Mhz saja, padahal di spektrum tersebut terdapat lebar pita 30 Mhz. Kedua, tidak ada kejelasan sisa 15 Mhz lainnya apakah sudah atau akan dialokasikan untuk operator lain, atau kemungkinan untuk tujuan lain. Ketiga, frekwensi di rentang 2.300-2.330 Ghz sudah bebas dari semua interferensi, sehingga layak dialokasikan untuk future mobile technology.

Lebih jauh dari dampak dari RPM yang hanya melelang 1 blok itu adalah sebagai berikut.

Pertama, mengandung perlakuan yang tidak sama bagi pemenang lelang di frekuensi tersebut, mengingat Smart Telecom dan konsolidasi operator BWA (Broadband Wireless Access) masing‐masing dialokasikan 30 MHz dan hal ini mengganggu kompetisi.

Kedua, seleksi 1 blok dengan lebar bandwidth 15 MHz pada spektrum frekuensi 2.3 GHz bukan merupakan lebar pita yang optimal bagi operator dalam memanfaatkan spektrum frekuensi. Kebijakan tersebut berdampak pada tidak optimalnya investasi operator pemenang Seleksi. Untuk kapasitas jaringan yang sama, operator pemenang seleksi harus melakukan investasi yang lebih besar untuk pembangunan BTS agar dapat berkompetisi dengan baik.

Ahli dari Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef, berpendapat jika lelang tidak akan efektif karena hanya digelar untuk 15 MHz. Padahal kebutuhan operator telekomunikasi minimal adalah 20 Mhz.

“Untuk menjalankan teknologi LTE TDD (Long Term Evolution Time Division Duplexing) di frekuensi 2.3 Ghz secara efektif, minimal lebar pita harus 20 Mhz. Kalau hanya 15 Mhz tidak akan optimal. Semakin lebar pitanya semakin murah investasi yang dikeluarkan operator,” ujar Ian.

Ketiga, Kebijakan lelang 15 MHz ini tidak mendukung program efisiensi industri yang dicanangkan Menkominfo. Pasalnya, pemenang lelang harus melakukan investasi lebih mahal untuk membangun jaringan.

Keempat, Alokasi 30 MHz tersebut sudah kosong selama 97 bulan sejak frekuensi 2.3 GHz ditetapkan sebagai frekuensi untuk penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri nomor : 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi

Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz tanggal 19 Januari 2009.

Kelima, lelang hanya 15 MHz pada pita 2.3 GHz berpotensi mengurangi optimalisasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang akan diterima pemerintah dan indirect income serta manfaat lainnya yang bisa didapatkan oleh negara dan masyarakat pengguna.

Perhitungan potensi kerugian negara akibat Kemenkominfo hanya melakukan lelang 2.3 GHz sebesar 15 MHz, dapat dilihat dari harga Reserved Price, yakni sebesar 183 M. Sehingga apabila lebar pita 15 MHz sisanya baru dilelang setahun kemudian  (2018), maka negara akan mengalami kehilangan potensi pendapatan sebesar minimal Rp 183 milyar.

Sementara menurut Maftuchan, Direktur Eksekutif Prakarsa, tak digunakannya pita frekuensi 2,3 GHz selama 97 bulan sejak ditetapkan menjadi teknologi netral, telah menghilangkan potensi penerimaan PNBP mencapai Rp 2,3 Triliun. Dan setiap penundaan turut mengakumulasi potensi kehilangan PNBP hingga Rp 250 miliar per tahun.

Jika lelang frekuensi tersebut ditunda lebih lama lagi, maka negara berpotensi akan kehilangan pendapatan yang lebih besar lagi. Belum termasuk kerugian yang ditanggung  masyarakat karena tidak mendapatkan layanan dengan kualitas yang lebih baik

Selanjutnya sebelumnya

[nextpage title=”Tak Ada Komitmen Pembangunan”]

 

 

 

Tak Ada Komitmen Pembangunan

Dengan alasan tujuan lelang untuk mengatasi masalah kesenjangan kapasitas di sejumlah kota besar, maka peserta hanya boleh memenangkan lelang untuk salah satu pita frekuensi. Sepintas alasan ini cukup masuk akal dengan maksud mencegah dominasi penguasaan pita frekuensi oleh salah satu peserta sehingga persaingan bisnis telekomunikasi yang sehat tetap terjaga.

Namun menurut Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, argumen kapasitas ini mengandung ambigu. Lisensi frekuensi yang akan dilelang memiliki cakupan nasional, sementara konsep lelang ditujukan hanya untuk mengatasi kesenjangan kapasitas di lima kota besar.

“Cakupan nasional berkonsekuensi membatasi operator lain untuk menggunakan spektrum tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Itu sebabnya pemberian lisensi nasional sangat relevan disertai komitmen untuk membangun di kawasan kurang terlayani”, ujar Alamsyah.

Ia menambahkan, evaluasi rekam jejak komitmen pembangunan menjadi penting. Sampai saat ini Kementerian Kominfo masih menutup rapat informasi hasil evaluasi komitmen pembangunan para operator.

Informasi ini perlu dibuka sebagai bentuk akuntabilitas publik. Informasi dapat dibatasi hingga satuan wilayah kabupaten/kota agar persaingan bisnis yang sehat tetap terjaga. Bagaimanapun frekuensi adalah sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara.

Jika alasan lelang adalah untuk memperbesar kapasitas pelayanan di wilayah padat, mengapa izin yang diberikan tidak hanya pada wilayah yang telah memiliki kepadatan tinggi?

Hal ini tak terjelaskan dengan baik pada kerangka pengaturan yang termuat dalam Rancangan Peraturan Menteri.Kebijakan ini dapat mengancam salah satu tujuan Indonesia Broadband Plan.

Di sisi lain, karena sudah ada operator yang dialokasikan 30 MHz di 2300 MHz ( Smart) dengan komitmen pembangunannya, maka untuk menjaga persaingan yang sehat maka perlu dipersyaratkan komitmen pembangunan yang sama dan Pembayaran BHP Frekuensi yang sama.

Demi menjaga persaingan usaha yang sehat, pengalokasian 30 MHz, bagi pemenang seleksi merupakan suatu keharusan.  Karena lebar frekuensi menentukan berapa banyak BTS yang akan dibangun operator dan menentukan kualitas layanan kepada pelanggannya.

Selanjutnya sebelumnya

[nextpage title=”PNBP Bukan Prioritas”]

 

 

 

PNBP Bukan Prioritas

 Upaya peningkatan penerimaan negara, baik melalui pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terus diupayakan Kementrian Keuangan RI untuk membiayai program-program pemerintah. Sosialisasi upaya peningkatan penerimaan negara ini terus dilakukan Kemenkeu seperti disampaikan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI saat ditemui Selular dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan PB NU di kantor pusat PB NU Jakarta (23/2/2017).

“Kementrian Keuangan terus melakukan sosialisasi upaya peningkatan penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak untuk membiayai program-program pemerintah,” katanya.

Namun upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu ini sepertinya harus bertepuk sebelah tangan dalam upaya mendapatkan penerimaan negara yang maksimal dari hasil tender frekuensi. Hal ini dikarenakan PNBP bukan menjadi prioritas utama Kementrian Kominfo dalam pelaksanaan tender frekuensi tersebut.

“Karena kalau lelang yang fokusnya kuat-kuatan uang, rusak industri kita. Memang saya harus fokus pada PNBP, tapi PNBP bukan satu-satunya KPI untuk Kominfo,” kilah Menkominfo Rudiantara pada acara diskusi mengenai “Optimalisasi Penggunaan Spektrum Radio Guna Mendorong Akselerasi Program Nawacita” di Jakarta (20/2/2017).

“Lelang adalah metode yang sudah ditentukan pemerintah guna memastikan pemenang. Tentunya kita menghormati proses lelang yang akan segera berjalan. Namun bagaimanapun juga kita terus berupaya supaya pendapatan negara terus naik,” kata Sri Mulyani mengomentari tidak jadi prioritasnya PNBP bagi Kominfo.

Senada Sri Mulyani, ekonom senior Faisal Basri mengatakan bahwa  mekanisme lelang adalah pilihan tepat. Operator yang kebutuhan frekuensinya sangat kritis akan melakukan penawaran harga yang tinggi.

”India bisa mendapatkan USD 8 miliar di hari pertama lelang frekuensi dilakukan,” ungkapnya.

Tak hanya India yang sukses memaksimalkan penerimaan dari lelang frekwensi. Bila melihat Singapura, negara tetangga ini mampu meraup SDG 1.15 miliar (USD 822 juta) dalam lelang spektrum tiga band frekuensi untuk dua operator terbesar di negara itu, yakni Singtel dan StarHub. Keduanya memperoleh bagian terbesar dari penjualan.

Infocomm Media Development Authority (IMDA) mengalokasikan total 175 MHz spektrum tersebut tahun ini untuk layanan mobile, dari pita 700MHz, 900 MHz and 2.5 GHz. Hal ini juga termasuk spektrum untuk refarming dari layanan 2G, yang ditutup pada 1 April lalu.

Operator terbesar Singtel menghabiskan dana sebesar SGD 563.7 juta untuk spektrum 75 MHz di semua tiga band. Sedangkan StarHub memperoleh pita selebar 60 MHz di tiga band dengan nilai SGD 349.6 juta.

Selain itu, operator M1 mengambil 30 MHz di 700 MHz dan 900 MHz band dengan harga SGD 208 juta, dan pendatang baru TPG Telecom membeli 10MHz di band 2.5 GHz senilai SGD 23.8 juta.

Operator fixed-line asal Australia, TPG Telecom, sukses melibas MyRepublic dalam kompetisi untuk mengantongi lisensi seluler keempat di Singapura, dalam lelang spektrum terbuka yang diperuntukkan bagi pendatang baru.

“Minat yang kuat dalam spektrum radio merupakan bukti kepercayaan para operator jaringan mobile di pasar ponsel yang terus bergerak maju,” kata Tan Kiat How, CEO IMDA. “Mirip dengan hasil lelang spektrum terakhir, IMDA berencana untuk menginvestasikan kembali uang yang diterima untuk membantu perusahaan-perusahaan infocomm media dan tenaga kerja mengembangkan kemampuan mereka, memperkuat infrastruktur digital, dan siap diri untuk ekonomi digital.”

Tiga operator incumbent masing-masing memperoleh frekuensi seluas 10 MHz di spektrum 900 MHz dan 700 MHz dengan pembagian Singtel 40 MHz, StarHub 30 MHz dan M1 20 MHz. StarHub menempati lebar pita 20 MHz di frekuensi 2.5 GHz, sementara Singtel memiliki lebar pita 15 MHz.

Tak harus menunggu lama, Tan Kiat How memastikan, pemenang lelang dapat mulai menggunakan spektrum yang telah mereka peroleh pada 1 Juli mendatang.

sebelumnya