Monday, June 17, 2019
Home News PNBP Tak Jadi Prioritas Bagi Kominfo, Menkeu: Kita Terus Sosialisasikan Peningkatan PNBP

PNBP Tak Jadi Prioritas Bagi Kominfo, Menkeu: Kita Terus Sosialisasikan Peningkatan PNBP

-

IMG_20170224_101559Jakarta, Selular.ID – Kementrian Komunikasivdan Informatika (Kominfo) RI akan segera melakukan tender penambahan alokasi frekuensi. Bagi negara ini merupakan hal yang baik karena hasil tender tersebut dapat memberikan pemasukan bagi negara berupa penerimaan negara bukan pajak.

Upaya peningkatan penerimaan negara, baik melalui pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terus diupayakan Kementrian Keuangan RI untuk membiayai program-program pemerintah.

Sosialisasi upaya peningkatan penerimaan negara ini terus dilakukan Kemenkeu seperti disampaikan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI saat ditemui Selular dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan PB NU tentang kerjasama pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan di kantor pusat PB NU Jakarta (23/2/2017).

“Kementrian Keuangan terus melakukan sosialisasi upaya peningkatan penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak untuk membiayai program-program pemerintah,” katanya.

Namun upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu ini sepertinya harus bertepuk sebelah tangan dalam upaya mendapatkan penerimaan negara yang maksimal dari hasil tender frekuensi.

Hal ini dikarenakan PNBP bukan menjadi prioritas utama Kementrian Kominfo dalam pelaksanaan tender frekuensi tersebut.

“Karena kalau lelang yang fokusnya kuat-kuatan uang, rusak industri kita. Memang saya harus fokus pada PNBP, tapi PNBP bukan satu-satunya KPI untuk Kominfo,” ucap Rudiantara Menkominfo RI pada acara diskusi mengenai “Optimalisasi Penggunaan Spektrum Radio Guna Mendorong Akselerasi Program Nawacita” di Jakarta (20/2/2017).

“Pokoknya bagaimanapun juga kita terus berupaya supaya pendapatan negara terus naik,” kata Sri Mulyani mengomentari tidak jadi prioritasnya PNBP bagi Kominfo.

Seperti diketahui dalam pelaksanaan tender frekuensi tersebut Kominfo akan melakukannya dengan mekanisme lelang yang telah “dimodifikasi” dimana operator hanya boleh memasukkan domumen tender untuk satu spektrum saja.

Adapun spektrum yang akan dilelang ini terdiri dari 2 kanal di spektrum 2,1Ghz dan 1 kanal di 2,3Ghz. Dengan mekanisme ini maka akan ada tiga operator pemenang.

Menurut Ian Yosef, Akademisi ITB, mekanisme ini mirip arisan yang cenderung hanya bagi-bagi kavling saja. Padahal dalam PP No.80 tahun 2015 tentang PNBP disebutkan bahwa mekanisme tender dilakukan dengan lelang.

Lebih lanjut Ian menyampaikan bahwa seharusnya jika mekanisme tender menggunakan metode lelang, operator boleh mengikuti semua kanal yang tersedia.

“Harusnya semua peserta bisa mengikuti lelang semua blok. Tidak boleh dibatasi. Tujuannya agar pendapatan negara optimal dan frekuensi dikelola oleh operator yang benar-benar membutuhkan.”ujarnya.

Sementara itu, Faisal Basri, Ekonom UI juga sependapat dengan Ian bahwa tender frekuensi ini harus dilakukan dengan lelang seperti yang diamanatkan dalam PP No.80 tahun 2015 tentang PNBP.

Lelang dikatakannya menentukan arah industri telekomunikasi dan juga kapasitas negara.

“Lelang merupakan yang terbaik untuk mendapatkan penerimaan negara yang optimal. India saja bisa dapat USD8 Miliar di hari pertama lelang frekuensi,” ungkapnya.

Latest