Jakarta, Selular.ID – Tahun sudah berganti, namun hingga kini belum ada tanda-tanda polemik yang melibatkan operator selular di negeri ini akan berakhir. salah satu polemik tersebut, yakni terkait dengan konsep berbagi jaringan antar operator.
Seperti diketahui, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih ‘ngotot’ memaksakan agar aturan berbagi jaringan di industri telekomunikasi dapat segera diterapkan di Indonesia. Dalilnya yang selalu dilontarkan oleh Kominfo adalah dengan berbagi jaringan akan membuat efisiensi dan terjadinya pemerataan pembangunan infrastrktur telekomunikasi di Indonesia.
Sayang, konsep yang sepintas terbilang baik itu, tidak serta merta diterima seluruh operator yang beroperasi di negeri ini. Menurut para pengamat, wajar jika tidak semua operator bisa menerima konsep berbagai jaringan yang disodorkan pemerintah. Situasi itu sah-sah saja, karena setiap operator tentu memiliki perhitungan sendiri, dalam menjalankan roda bisnisnya.
Mohammad Reza Hafiz A, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai, idealnya aturan berbagi jaringan tidak dilakukan secara umum.
“Sebaiknya berbagi jaringan, hanya diberlakukan di daerah terpencil yang belum terlayani jaringan selular. Dengan konsep tersebut, tujuan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang belum memiliki akses telekomunikasi (unserved) melalui berbagi jaringan dapat terwujud dan memperkecil jurang ketimpangan (inequality),” ucapnya.
Sayangnya, Reza melanjutkan, konsep berbagi jaringan ala pemerintah justru berlaku secara umum. “Jika konsepnya secara umum, justru akan membuat operator hanya membangun di daerah-daerah yang menguntungkan saja. Padahal filosofi sesungguhnya dari berbagi jaringan, adalah sharing cost di daerah yang belum terjangkau sarana telekomunikasi seperti di daerah terluar dan terujung wilayah Indonesia,” terang Reza saat ditemui rekan media.
Selain itu Reza menilai pemberlakuan berbagi jaringan tanpa adanya kewajiban pembangunan infrastruktur, dikhawatirkan hanya akan menguntungkan operator yang selama ini tidak memenuhi kewajiban pembangunan.
“Karenanya jika pemerintah tetap memaksakan berbagi jaringan ini berjalan, maka dampak yang terjadi adalah perluasan coverage dan kualitas pelayanan menjadi tidak optimal,” papar reza beranalisis.
“Semua itu mungkin saja terjadi, karena selama ini operator cenderung memilih untuk sewa infrastruktur yang sudah ada, dibanding membangun di wilayah baru,” tutup Reza.
