spot_img
BerandaFokusMenunggu Ujung Dari Polemik Tarif Interkoneksi

Menunggu Ujung Dari Polemik Tarif Interkoneksi

-

Ilustrasi nelphonJakarta, Selular.ID – Saat membuka gelaran ICS 2016 (2/6) di JCC Jakarta, Menkominfo Rudiantara kembali menegaskan kembali tentang pentingnya upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi di Industri telekomunikasi Indonesia.

“Membuat industri ini menjadi lebih efisien menjadi salah satu agenda bersama. Kita harus mendorong network sharing, mencoret biaya yang membuat beban industri seperti interkoneksi, dan segala macam biaya lainnya,” Ujarnya.

Untuk itu, menteri yang akrab dipanggil Chief RA ini mengungkapkan siap menurunkan tarif interkoneksi yang saat ini turun hingga 25% dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan, biaya interkoneksi setiap dua tahun direview, dan sudah dua kali hanya single digit turunnya. Ia memastikan bahwa penurunannya kali ini harus signifikan, sesuai dengan kondisi industri saat ini.

Tentu saja rencana penurunan tarif interkoneksi secara signifikan tak lepas dari dorongan sejumlah operator. XL Axiata misalnya, menilai bahwa biaya telepon lintas operator yang saat ini sekitar Rp250 Rupiah disebut-sebut masih terlalu mahal. Sehingga membuat pengguna ponsel enggan mengandalkan percakapan langsung,

Saat ini pelanggan lebih senang mengandalkan layanan di luar telepon seperti Whatsapp dan Line. Padahal hal ini tentunya akan sangat menguntungkan mereka para raksasa OTT asing. Alhasil, XL Axiata malah mengharapkan biaya interkoneksi dari segi bisnis sebaiknya diturunkan hingga 40% dari harga Rp 250 rupiah.

Dian Siswarini CEO XL Axiata menuturkan sejatinya, penghitungan ulang tarif interkoneksi sendiri bertujuan untuk menyehatkan industri selular sekaligus juga memberikan layanan yang terjangkau bagi masyarakat umum sebagai end user.

“Dengan adanya penurunan biaya interkoneksi ini membuat persaingan antar operator lebih kompetitif, dan pelanggan pun tidak takut jika harus telepon lintas operator,” ujar Dian.

Senada dengan Dian, Direktur Utama Smatfren Telecom Merza Fachys mengatakan tarif on net dan off net di Indonesia memiliki perbedaan yang terlalu jauh jika dibandingkan dengan negara lain.

“Tingginya biaya tersebut dikarenakan tingginya biaya interkoneksi yang terlalu mahal, maka berdampak terhadap tingginya perbedaan tariff on net dan off net pelanggan,” ujarnya.

Merza menambahkan, kesenjangan tersebut membentuk kebiasaan pelanggan yang malas menggunakan layanan voice  antar operator. Di sisi lain, Direktur Intercarrier, Government and Regulator Relation Hutchison Tri Indonesia (H3I) Chandra Hawan Aden mengungkapkan tarif interkoneksi merupakan bagian dari hak pelanggan, sehingga diharapkan tarif tersebut dapat turun dan berimbas penurunan pada tarif off net.

“Interkoneksi itu hak dari pelanggan, jangan dibatasi satu wilayah operator aja. Saya rasa jika dihitung dari biaya, saat ini layanan voice sudah lebih murah, apalagi titik berat operator saat ini adalah layanan data,” ujarnya.

Chandra menambahkan,  saat ini teknologi sudah semakin efisien dan semakin murah. Dia pun menekankan, jika nantinya tarif interkoneksi turun tidak akan berdampak pada revenue perusahaan.

“Sekitar setengah lebih revenue perusahaan berasal dari layanan data, sehingga tidak akan berdampak jika tarif interkoneksi turun,” tambah Chandra.

Sekedar diketahui, saat ini sesuai dengan ketentuan pemerintah tarif interkoneksi antar operator adalah sebesar Rp 450/menit (tarif bicara – jarak Jauh).  Sedangkan tarif ritel off net pelanggan Rp 1.800/menit (tarif voice – jarak jauh).

 

Tak Setuju

Meski rencana penurunan tarif interkoneksi hingga 25% akan diberlakukan pada Juni 2016, namun tak semua operator mendukung langkah itu. Keberatan tersebut disuarakan langsung oleh Telkomsel yang menilai penurunan tarif interkoneksi sesungguhnya tidak berdampak langsung kepada turunnya tarif ritel untuk percakapan lintas operator.

Menurut Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah,  jika pemerintah ingin menurunkan tarif ritel, maka tidak akan signifikan dengan cara memangkas biaya interkoneksi. Karena sejak 2008, penurunan biaya interkoneksi itu tidak pernah berdampak signifikan kepada penurunan tarif ritel off-net.

“Tarif interkoneksi cuma sebagian kecil (sekitar 15%) dari variable komponen tarif retail secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa variable biaya”, ujar Ririek.

Alhasil, rencana pemangkasan tarif interkoneksi sebesar itu, dinilai menafikan komponen perhitungan lain dari tarif ritel dimana selain biaya interkoneksi ada variabel lain yakni service activation fee, marketing fee dan margin keuntungan.

 

Padahal biaya interkoneksi sebenarnya adalah biaya jaringan yang dimiliki operator. Kekhawatiran Telkomsel adalah dalam jangka panjang, sebagai operator dominan, akan kesulitan mengembangkan infrastruktur karena biaya dibawah ongkos produksi. Di sisi lain, kondisi ini akan menguntungkan operator penantang yang cenderung melakukan network sharing untuk menjaga margin. Jika ini terjadi, pada akhirnya masyarakat yang dirugikan karena kualitas layanan menurun.

 

Senada dengan Ririek, pengamat telekomunikasi Pengamat telekomunikasi Kalamullah Ramli berpendapat bahwa tarif interkoneksi dihitung berdasarkan biaya jaringan masing-masing operator yang terdiri dari beberapa variabel seperti coverage operator, pelanggan, trafik bicara, trafik internet dan investasi elemen jaringan.

“Oleh karena itu biaya interkoneksi masing-masing operator akan berbeda tergantung dari jangkauan dan kapasitas jaringan,” kata mantan Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemkominfo tersebut saat dihubungi terpisah.

Kalamullah menerangkan, sesuai dengan Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2006, perhitungan biaya interkoneksi yang disesuaikan dengan masing-masing akan membuat operator tetap dapat membangun karena basisnya adalah biaya investasi masing-masing operator.

Menanggapi anggapan penurunan tarif interkoneksi akan berdampak pada turunnya tarif ritel sehingga pelanggan bisa menikmati harga yang murah, Kalamullah berpendapat bahwa kondisi ini apabila memang terjadi hanya akan baik untuk masyarakat secara jangka pendek saja.

“Namun sebaliknya, secara jangka panjang hal tersebut akan berdampak buruk, dikarenakan operator akan berkurang kemampuannya untuk memperluas cakupan jaringan dan mempertahankan kualitas layanan yang baik,” pungkasnya.

Bagaimana ujung dari polemik tarif interkoneksi? Adakah solusi lain untuk menghindari polemik ini?  Publik pun masih menunggu.

Artikel Terbaru