Friday, August 23, 2019
Home Kabar Redaksi Setahun Menjabat, Apa Saja Pencapaian Menkominfo? (Bag.2)

Setahun Menjabat, Apa Saja Pencapaian Menkominfo? (Bag.2)

-

Menkominfo Rudiantara saat ditemui di kantor kemkominfo (foto: Choi/Selular)
Menkominfo Rudiantara saat ditemui di kantor kemkominfo (foto: Choi/Selular)

Jakarta, Selular.ID – Pada 27 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik 34 Menteri Kabinet Kerja, salah satunya Rudiantara sebagai nahkoda Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bagaimana hasil rapor kepemimpinan pria yang akrab disapa Chief RA? Apa saja prestasi Kemenkominfo setahun ini? Berikut uraiannya.

Secara garis besar, pencapaian Kominfo terbagi dalam tiga bidang, mereka adalah Kemandirian Nasional, Kedaulatan Negara, dan Reformasi Birokrasi. Kalau kemarin kita sudah menjabarkan kinerja di bidang Kemandirian Nasional, berikut dua bidang lainnya.

Kedaulatan Negara

Terkait kedaulatan negara, beberapa pencapaian Kominfo di antaranya: Penataan frekuensi, Konektivitas nasional, Pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (KPU/USO), Penapisan situs bermuatan negative, Nomor panggilan tunggal darurat, dan Revisi UU ITE.

Pada poin pertama, Menkominfo telah melakukan penataan pita frekuensi 1.800MHz di 31 wilayah Indonesia, dari 42 wilayah/cluster dimulai dari wilayah Indonesia Timur ke Indonesia Barat. Penataan di seluruh Indonesia resmi selesai pada 17 November 2015. Dengan begitu, teknologi internet cepat 4G LTE sudah bisa diterapkan di mana pun, sesuai dengan pertimbangan operator penyelenggara. Dengan berakhirnya keseluruhan proses migrasi di Jabodetabek, diharapkan dapat meningkatkan layanan broadband 4G LTE di pita frekuensi tersebut.

Seperti diketahui, frekuensi 1.800MHz harus ditata ulang sebelum bisa digunakan untuk menggelar layanan komunikasi berteknologi 4G LTE. Pasalnya, alokasi frekuensi milik masing-masing operator di spektrum tersebut belum berdampingan, ditambah lagi masih ada yang menggunakan untuk layanan 2G.

Terkait konektivitas nasional, pemerintah juga sudah menggelar jaringan backbone pita lebar serat optik di Indonesia Timur, seperti fasilitas pembangunan di jalur Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) oleh PT Telkom dengan penggelaran kabel laut sepanjang 5.444km dan kabel darat sepanjang 655km. Di jalur Merauke Jayapura, juga sudah dibangun jaringan Luwuk-Tutuyan oleh PT Telkom.

Kemudian ada pembangunan jaringan backbone nasional Palapa Ring melalui infrastruktur yang tidak feasible, yang dilakukan operator untuk 57 kabupaten/kota dengan lelang pemerintah badan usaha (PBU) dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2015. Diharapkan, pada 2017 seluruh kabupaten/kota akan terjangkau oleh layanan broadband melalui jaringan serat optik nasional.

Serta, Kominfo juga melakukan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah perbatasan, seperti fasilitas pembangunan BTS di Kaltim dan Kalut, tepatnya di desa Tiong Ohang, Long Apari, Long Lunuk, Agung Baru, dan Long Layu, oleh PT Telkomsel.

Masih dalam poin konektivitas nusantara, pemerintah memiliki program Desa Broadband Terpadu (DBT) yang menjanjikan pembangunan akses internet di beberapa kabupaten dan membuka peluang kepada pengembang untuk menyediakan aplikasi digital yang relevan dengan potensi desa, yang pada tahun 2015 akan dibangun sebanyak 50 desa dan akan terus dikembangkan.

DBT merupakan satu dari program Kemkominfo yang memanfaatkan dana kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi atau universal service obligation (USO). Program USO akan berhasil dengan dukungan dari Pemda, operator telekomunikasi, dan penyiaran diharapkan bisa mewujudkan konektivitas Indonesia. Tujuan USO, membangun koneksi di mana infrastruktur dasar telekomunikasi harus terbangun terlebih dahulu agar masyarakat, minimal, bisa melakukan telepon dan mengirim pesan. Selanjutnya, memberikan koneksi internet, pemanfaatan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Kominfo-Kedaulatan-NegaraDalam rangka membentuk sistem pusat panggilan darurat terpadu guna mempermudah koordinasi antar instansi terkait, Kominfo menerapkan nomor panggilan darurat tunggal. Memang, sebagian kota sudah menerapkan nomor panggil darurat masing-masing, namun ada yang belum terintegrasi antar instansi satu dan lainnya. Bandung contohnya, nomor panggilan darurat 113 untuk pemadam kebakaran sementara 110 untuk kepolisian.

Dengan nomor panggilan darurat tunggal, diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam mengingat angkanya ketika berada dalam situasi darurat. Dengan begitu, bisa mempercepat penanggulangannya juga. Hingga akhir Oktober, Kominfo telah menandatangani Mou di 10 Kabupaten/kota dengan nomor tunggal 112, dengan Batam sebagai pilot project.

Masih di bidang kedaulatan negara, RUU Perubahan UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) telah selesai diharmonisasikan dengan Kemkumham, dan sudah dipresentasikan ke Menkopolhukam. Revisi UU ITE ini berangkat dari sejumlah pasal yang kerap menuai masalah, di antaranya pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Namun sampai akhir Oktober, naskah revisi UU ITE belum masuk DPR. Bisa jadi diundur sampai 2016.

Dalam mendukung internet sehat, menjelang bulan puasa lalu hingga kini, Kominfo melakukan penapisan (filtering) 764.361 situs. Bersama forum penanganan situs internet bermuatan negatif, yaitu situs berbau porno, situs investasi illegal, dan perjudian. Tidak hanya situs, penapisan juga dilakukan kepada akun-akun di social media seperti twitter, dan facebook page yang berbau pornografi. Serta, Kominfo melakukan normalisasi situs-situs yang sempat diblokir.

Kominfo-Kedaulatan-NegaraReformasi Birokrasi

Sementara di bidang reformasi birokrasi, Kominfo telah melakukan reformasi perizinan delapan peraturan menteri kemudahan perizinan, seperti memperpendek hari kerja pemrosesan perizinan rata-rata 60 hari menjadi 16 hari, 28 hari menjadi 10 hari, dan 14 hari kerja menjadi 7 hari.

Selain itu, menyederhanakan jenis perposan, pendelegasian kewenangan pemberian izin, penyederhanaan perizinan standardisasi komponen dalam negeri (Kemkominfo, Kemdag, Kemperin), dan peluncuran layanan M2M (Machine to machine interface), dengan mempersingkat proses perizinan dari 30 hari menjadi 40 menit untuk memproses lebih kurang 325.000 Izin Stasiun Radio (ISR) senilai Rp1,1 Triliun per tahun.

Latest