Wednesday, June 19, 2019
Home Fokus Ini Bagi-Bagi Tugas 3 Menteri Terkait TKDN

Ini Bagi-Bagi Tugas 3 Menteri Terkait TKDN

-

image

Jakarta, Selular.ID – Setelah ditandatanganinya Peraturan Menteri (Permen) terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), tiga Kementrian akan mulai berbagi tugas melakukan wewenangnya sesuai bidang masing-masing.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri menurut Rudiantara, Menkominfo RI sudah mengawali tugasnya dengan membuat kebijakan terkait TKDN.

“Kominfo akan membuat policy,  tidak hanya dari sisi subscriber (pelanggan), tetapi juga dari sisi jaringan. Keduanya harus berjalan seimbang,” jelas Rudiantara, saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Sementara itu Kementerian Perdagangan (Kemendag), menurut Chief RA mempunyai wewenang mengatur perizinan impor dan peredarannya berdasarkan rekomendasi Kominfo.

Dengan ditetapkannya aturan komponen lokal sebesar 30 persen untuk smartphone LTE yang ingin edar di Indonesia, kemungkinan beredarnya produk ilegal di pasaran dikhawatirkan semakin meningkat.

Saat ini saja menurut data Kemendag, konsumsi smartphone di Indonesia sebesar USD3,5 miliar untuk perangkat yang masuk secara resmi ke tanah air. Sedangkan kalau ditambah  dengan peredaran barang black market nilainya menncapai USD5 milyar.

Untuk mengantisipasi maraknya peredaran perangkat ilegal ini, Kemendag mengaku telah menyiapkan langkah-langkah preventif. “Kami sudah siapkan langkah-langkahnya, tapi tidak dapat disebutkan disini karena nanti mereka tau duluan,” jelas Rahmat Gobel, Menteri Perdagangan RI pada kesempatan yang sama.

Sedangkan kementrian Perindustrian (Kemenperin) sendiri akan akan mengontrol dari sisi industrinya. “Kemenperin juga akan menghitung dan mengukur sejauh mana komposisi TKDN,” kata Chief RA.

Terkait komposisi TKDN, Pak Menteri mengatakan saat ini sudah disepakati oleh tiga Kementerian dimana komposisinya meliputi hardware (preinstalled dan full manufacturers), software dan hak merek.

“Nantinya komposisi akan dituangkan dalam pengaturan detail bersifat teknis. Selain itu, kami akan mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatur agar tidak ada lagi interpretasi berbeda,” terangnya.

Latest