Onno W Purbo
Onno W Purbo
Onno W Purbo

Jakarta, Selular.ID – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menerima ajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan penutupan sejumlah situs dakwah yang diduga menganut paham radikal dan teroris. Banyak kecaman dan protes yang muncul sebagai respon dari kasus ini, terutama di media sosial.

Onno W Purbo, praktisi teknologi, menyebut Kemkominfo telah melakukan tindakan yang sembarangan dan sembrono. Dalam akun sosialnya di Facebook, bahkan Onno juga menilai bahwa Kemkominfo bisa saja melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi dalam Deklarasi Human Right, di mana setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui media apa saja dan tanpa batasan. Termasuk pada situs-situs berbau agama.

Aktivis open source ini menyadur Artikel 19 dari Deklarasi Hak Azasi Manusia yang berbunyi: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

“Hati-hati Kemkominfo bisa-bisa menjadi pelanggar HAM kalau praktek ceroboh ini diteruskan tanpa kontrol yang baik,” bunyi salah satu baris kalimat di postingan Facebook milik Onno.

Onno menambahkan, bahwa proses blokir situs sebenarnya bisa juga disebut sebagai┬áproses penyadapan. Merujuk pada UU Tata Cara Penyadapan, skema penyadapan harus berdasarkan perintah pengadilan. “Blokir situs, dasarnya apa ya?” timpalnya. (bda)