Ilustrasi jaringan telekomunikasi (Foto: Hendra/Selular.ID)
Ilustrasi jaringan telekomunikasi (Foto: Hendra/Selular.ID)

Jakarta, Selular.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika RI menegaskan bahwa awal April 2015 ini semua operator harus sudah membuat kesepakatan mengenai metode yang akan dilakukan terkait penataan frekuensi 1800Mhz. Jika sampai batas waktu yang ditentukan belum terjadi kesepakatan maka Kominfo akan melibatkan diri untuk pengambilan keputusan.

“Kalau semuanya mengambang baru saya masuk untuk memutuskan. Tenggat waktunya awal April 2015 ini,” tegas Rudiantara, Menkominfo RI di Jakarta (24/3/2015).

Seperti diketahui Kominfo telah mengeluarkan kebijakan penataan frekuensi 1800Mhz yang akan digunakan untuk menggelar layanan 4G LTE. Dalam penataan ini operator diberikan kebebasan untuk memilih metode yang akan dipilih apakah menggunakan metode direct dimana operator langsung memindahkan blok frekuensi tanpa “mampir” terlebih dahulu di blok persinggahan.

Alternatif kedua adalah menggunakan metode indirect dimana oerator menyediakan blok untuk persinggahan. Metode ini terbilang relatif lebih aman dari dampak terjadinya gangguan terhadap layanan pelanggan hanya saja biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar. Ongki Kurniawan Direktur Service Management XL bahkan memperkirakan biaya yang harus ditanggung operator menjadi dua kali lebih besar. “Biayanya bisa mencapai dua kali yaitu sekitar Rp2 triliun,” jelasnya.

Namun demikian menurut Budi Setiawan, Dirjen SDPPI biaya sepertinya tidak menjadi masalah penting bagi operator. “Biaya sepertinya bukan jadi persoalan bagi operator, mereka lebih memikirkan kalau terjadi gangguan harus ada backup,” ungkapnya.

Terkait akan munculnya class action yang dilakukan masyarakat akibat adanya gangguan layanan yang mereka alami Dirjen SDPPI ini menyampaikan kominfo akan memberikan payung hukum berupa Keputusan Menteri. Selain itu operator juga akan memberi pengumuman kepada pelanggan sehari sebelum dilakukannya proses tuning tersebut.

Selain permasalahan metode perpindahan, hal yang harus disepakati juga adalah dari mana penataan tersebut akan mulai dilakukan. Menurut Budi Setiawan penataan akan mulai dilakukan mulai dari daerah dengan jumlah pelanggan 2G paling sedikit.

Saat menurutnya telah disepakati penataan tersebut dibagi ke dalam 29 zona. “Kita akan mulai dari daerah yang jumlah pelanggannya paling sedikit. Kemungkinan kita mulai dari Indonesia paling Timur,” paparnya.

Sejalan dengan Dirjen SDPPI, Indosat menurut Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat menginginkan penataan dimulai dari Papua. Sementara itu, Ongki kepada para wartawan mengatakan bahwa XL berharap penataan bisa dimulai dari pulau Bali. (bda)