Kontroversi Layanan OTT

Kontroversi Layanan OTT

SHARE

Oleh: Abdul Salam Taba

ilustrasi - ottHingga awal tahun 2014, persoalan over the top (OTT) belum ditemukan solusinya dan tampaknya akan berbuntut panjang. Indikasinya, terlihat dari  menajamnya perbedaan pendirian pihak yang pro maupun kontra. Pemerintah sebagai beranggapan kiprah OTT harus diatur untuk melindungi kepentingan operator telekomunikasi dan penyedia jasa internet lokal. Sebaliknya, Mastel yang merupakan asosiasi operator telekomunikasi menilai kegiatan OTT tidak perlu diatur oleh regulator dan biarkan hukum pasar yang mengaturnya. Mekanisme operasionalnya cukup berdasarkan kerjasama berbasis model business to business (B to B) antara OTT dengan operator.

Menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud OTT?  OTT dapat diartikan sebagai penyedia layanan yang menumpang memasarkan aplikasi di atas jaringan operator telekomunikasi dan penyelenggara jasa internet  (internet service provider/ISP) tanpa keharusan membayar, alias gratis.Awalnya, kehadiran OTT dibutuhkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan ISP (selanjutnya disebut operator) untuk meningkatkan jumlah pelanggannya dan keuntungan yang diperoleh. Sebab, aplikasinya –baik yang diinstall aftermarket (Skype, Viber dan Whatsapp) maupun ditawarkan via sistem operasi (iMessage, Google Talk, Yahoo Messanger) dan beragam jenis games– digandrungi dan membuat masyarakat keranjingan berinterkasi di dunia maya.

Namun, belakangan keberadaan  OTT menjadi bumerang bagi operator. Karena selain tidak membayar, aplikasi yang disalurkan merupakan layanan messaging yang banyak menguras kapasitas jaringan dan berakibat menurunkan kualitas layanan. Akibatnya, memicu peningkatan keluhan pengguna dan perpindahan pelanggan dari satu operator ke operator lain. Ironisnya, ditengah perolehan laba yang cenderung stagnan bahkan berkurang dari tahun ke tahun, operator justeru dituntut senantiasa mengembangkan infrastruktur dengan modal investasi yang cukup besar. Sementara OTT bebas beroperasi kapan dan dimana saja dengan perolehan keuntungan yang terus meningkat tanpa perlu membayar kepada operator lokal.

Riset yang dilakukan Ovum secara global menunjukkan geliat pemain OTT dalam menyediakan layanan messaging, misalnya, telah banyak merugikan operator. akibat digerogoti layanan messaging OTT. Dalam hitungan Ovum, revenue operator dari layanan sandek (SMS) di seluruh dunia telah anjlok USD 23 miliar pada tahun 2012, dan kerugian ini diprediksi terus meningkat hingga mencapai USD 58 miliar pada tahun 2016. Di Indonesia sendiri, data ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia) mengungkap belanja modal operator yang dihabiskan untuk peningkatan jaringan dan layanan data selama 2011 berkisar Rp 30 Triliun dimana 90 persennya dipakai, sedang pada 2012 porsinya sebanyak 60 persen. Namun, dana yang diinvestasikan tidak sebanding keuntungan yang diperoleh operator. Sebab, menurut sejumlah asosiasi bisnis OTT mengangkangi lebih 80 persen aplikasi di ponsel dan menguasai revenue hampir 90 persen (Merdeka.com; 23/8/2013).

Dengan kondisi tersebut, rasanya naif dan tidak rasional bila OTT dibiarkan melenggang kankung tanpa pengaturan dengan beberapa alasan. Pertama, sepak terjang OTT membuat pranata dan substansi hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan menjadi tak relevan. Sebab, OTT mengeruk keuntungan dari aplikasi yang dialirkan di jaringan operator, tanpa membayar kepada operator sebagai pemilik jaringan. Argumentasi OTT yang menyatakan mereka berkontribusi dalam menarik pelanggan dan menguntungkan operator, juga tampaknya salah kaprah. Sebab, selain melanggar prinsip level playing field dalam berbisnis, aplikasi yang dijalankan telah menggerogoti jaringan dan menuntut operator terus meningkatkan kualitas jaringan dan layanan data tanpa kontribusi OTT.

Pun, penilaian Mastel yang menghendaki regulator tidak perlu mengatur OTT, secara yuridis tidak beralasan. Sebab, kerjasama B to B antara OTT dengan operator yang diusulkan Mastel berpotensi merugikan masayarakat, misalnya, jika informasi dan transaksi yang dilakukan lewat layanan OTT disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan. Singkatnya, keterlibatan regulator bertujuan menjamin keamanan dan kualitas layanan serta privasi bagi pengguna. Lagi pula, OTT beroperasi di wilayah yang nota bene merupakan kedaulatan penuh tiap negara, yang berkonsekuensi perlunya OTT diatur dan membayar pajak kepada pemerintah (regulator) setempat selaku pemilik frekuensi. Pembayaran ini merupakan bentuk kompensasi diizinkannya beroperasi dan proteksi regulator kepada masyarakat maupun operator jika terjadi sengketa dengan OTT.

Dalam konteks demikian, regulasi yang sudah ada –seperti PP No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permen Kominfo No. 21/2013 tentang Konten Seluler dan FWA– harus dilaksanakan dan terus disempurnakan, untuk menghasilkan regulasi yang mengakomodasi kepentingan setiap pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, khususnya operator dan regulator. Upaya penyempurnaan ini memang tidak mudah, karena selain ditentang beberapa kalangan di dalam negeri, juga pebisnis OTT tidak menghendaki pengaturan yang mengikat kebebasannya beroperasi. Karena itu, selain menyempurnakan regulasi, diperlukan pula upaya sosialisasi yang berkesinambungan mengenai perlunya regulasi yang dapat menggiring OTT untuk berbagi keuntungan dan tanggungjawab.

Untuk memudahkan realisasi kedua upaya tersebut, pemangku kepentingan (khususnya regulator dan operator) perlu menggalang persepsi yang sama dengan regulator dan operator di negara lain tentang pentingnya regulasi yang mampu mengatur OTT berdasarkan prinsip keadilan, tepo seliro, dan kesetaraan dalam berbisnis. Penggalangan persepsi itu bisa dilakukan baik di forum bilateral, regional (AFTA dan APEC) maupun multilateral (ITU dan WTO/GATS).

Kemampuan operator dan regulator menciptakan regulasi dan menggalang persepsi –baik secara nasional dan internasional– tentang pengaturan OTT yang mengedepankan prinsip keadilan, tepo seliro, dan kesetaraan, setidaknya akan berimplikasi ganda. Selain membuat operator bergairah membangun infrastruktur telekomunikasi dan meningkatkan kualitas layanannya, juga menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang berhasil, setidaknya inisiator yang berkemampuan mengatur bisnis OTT secara global.

* Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan School of Economics, The University of Newcastle, Australia.

URL: http://selular.id/D5wI7