Jakarta, Selular.ID – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pertemuan dengan platform mikro blogging Twitter, yang diwakilkan oleh Kathleen renn Twitter Pasific dan Agung Wicaksono Twitter Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut telah disepakati tiga poin dalam menanggapi konten teroris, kebencian, hoax ataupun akun palsu yakni literasi, percepatan respon dan verifikasi.
Hal tu diungkapkan Samuel Abrijani Pangerapan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika yang mewakili Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika, menurut dia tiga poin ini akan meminimalisir konten-konten yang tidak dinginkan serta akun palsu yang sangat meresahkan akhir-akhir ini.
“Jadi jika ada laporan mengenai konten yang tidak diinginkan seperti yang disebutkan maka dalam waktu satu kali 24 jam kita akan supend akun tersebut, dan kedepannya kami akan verifikasi terhadap semua akun, bukan untuk kalangan public figure atau pejabat saja verifikasi tersebut” ujar Samuel di Jakarta (20/02/2017).
Lebih jauh Samuel menuturkan, karena biasanya waktu untuk menindaklanjuti laopran tersebut butuh waktu yang cukup lama, namun dari pertemuan tadi disepakati hl itu akan ditindak lanjuti dan diusahakan dalam waktu 24 jam serta diatur dalam Permen no 19 tahun 2014.
Dikatakan Samuel untuk meriview isi dari twett-an Twitter telah memiliki tim yang bisa memeriksa isi Twitter tersebut, karena menurut Samuel isi yang ada dalam kontek Indonesia hanya bisa dipahami oleh tim Indonesia.
“Kalau di Indonesia kontennya sudah Negatif belum tentu Twitter.Amerika misalnya melihat itu negatif jadi twitter sudah ada tim khusus untuk itu, berapa jumlah timnya kami kurang jelas,” imbuh Samuel
Samuel juga menambahkan, Twitter akan menggunakan gabungan ulasan manusia dan teknologi machine learning atau algoritma agar pengguna yang telah diblokir tidak bisa kembali bergabung.
