JAKARTA, SELULAR.ID – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) meminta pemerintah untuk menarik penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kepada over the top (OTT).
Pasalnya selama ini hanya industri operator telekomunikasi yang wajib memberikan PNBP kepada pemerintah.
Padahal OTT bisa berkembang pesat seperti sekarang ini karena telah mendapatkan pondasi infrastruktur internet dari para operator telekomunikasi.
Wakil Ketua Umum ATSI, Merza Fachys yang mengungkapkan hal tersebut saat acara diskusi Selular Business Forum atau SBF beberapa waktu lalu.
TONTON JUGA:
Merza Fachys mengatakan kondisi industri digital sedang meningkat pesat.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan industri telekomunikasi infrastruktur.
Baca juga: Urgensi Regulasi OTT Demi Mengembalikan Kesehatan Industri Seluler
Padahal, ujar Merza, industri telekomunikasi infrastruktur yang sedang berdarah-darah ini dibebankan biaya penyelenggaraan yang cukup besar.
Sementara di sisi lain, industri digital justru hanya dibebankan biaya pajak.
“Jangan cuma menarik biaya dari infrastruktur, (pemerintah) menarik (biaya) juga dari digital,” ujar Merza pada paparannya, Senin (13/11/2023).
Merza yang juga merupakan Presiden Direktur dari Smartfren mengatakan para industri digital ini dapat dibebankan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ataupun biaya hak penyelenggaraan (BHP) universal service obligation (USO).
Merza bercerita pemerintah seakan tidak adil pada operator telekomunikasi infrastruktur.
Menurut Merza, rasio BHP frekuensi terhadap pendapatan kotor operator seluler mencapai 12%.
Angka inipun jauh lebih tinggi daripada data global yang sebesar 7% dan APAC 8,7%.
Dikenakan PNBP Padahal, BHP frekuensi merupakan salah satu dari sekian banyak biaya yang dibebankan pada operator infrastruktur.
Baca juga: Guru Jadi Profesi yang Paling Banyak Gunakan Pinjol
Selain itu, Merza menambahkan pendapatan operator seluler saat ini hanya tumbuh sebesar 5,96%.
Pertumbuhan trafik data di Indonesia yang mencapai 80,7% juga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan operator.
Merza pun sempat curhat kalau industri operator juga ingin beralih ke dunia digital.
Namun, menurutnya jika semuanya beralih ke digital, hal ini akan membuat perkembangan infrastruktur jadi terhenti dan akan sangat membahayakan telekomunikasi Indonesia.
Menurut Merza, kehadiran industri operator infrastruktur penting dalam transformasi digital untuk menunjang potensi ekonomi digital, dengan adanya teknologi 5G.
Sebagai informasi, riset ITB dengan Qualcomm dan Axiata menemukan teknologi 5G akan berkontribusi Rp3.500 triliun pada GDP dan akan membuka 5,1 juta tenaga kerja baru.
“Justru dua-dua nya harus tumbuh bareng-bareng, dua-duanya harus dijaga bareng-bareng, dua-duanya harus sehat bersama-sama,” ujar Merza.
Baca juga: Sejumlah Pihak Desak Kominfo Segera Keluarkan Regulasi OTT
