Kamis, 18 Juli 2024
Selular.ID -

Sejumlah Pihak Desak Kominfo Segera Keluarkan Regulasi OTT

BACA JUGA

JAKARTA, SELULAR.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo hingga saat ini belum menerbitkan regulasi layanan Over The Top (OTT).

Padahal sejumlah pihak menutut supaya Kominfo segera meramu formula hingga segera menerbitkan regulasi layanan Over The Top (OTT).

Pada pertengahan tahun 2023 lalu, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta Kementerian BUMN dan Kominfo segera menerbitkan regulasi layanan Over The Top (OTT).

Saat itu, Andre mengatakan saat ini masyarakat Indonesia semakin bergantung terhadap layanan OTT asing.

TONTON JUGA:

Terlebih selama ini masyarakat sering mengeluh mengenai kelambatan akses internet yang ternyata didominasi layanan OTT asing.

“Saya sudah beruang-ulang kembali bicara over the top karena kita tahu pemerintah ingin internet kita ini cepat, Telkom ditugaskan membangun infrastruktur besar-besaran supaya internet kita cepat, tapi yang menikmati Netflix dan Meta tanpa berkontribusi kepada negara dan tidak ada kerja sama,” kata Andre dalam keterangannya.

Baca juga: Digerus OTT, Operator Selular Kehilangan US$2,5 Miliar Sepanjang 2023

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu menuturkan, berdasarkan data yang ia peroleh bahwa dominasi layanan OTT seperti Netflix memberatkan kualitas internet di Indonesia.

Kondisi internet lemot itu seringkali dikeluhkan masyarakat.

Dia melihat kemudian publik menyampaikan keluhan kepada operator yakni Telkom padahal OTT yang membebani bandwith operator hanya menumpang secara gratis.

Menurut Andre, traffic Netflix dan layanan OTT lainnya memakan banyak bandwith internet sehingga mengganggu internet publik di tanah air.

Padahal, layanan internet bisa diprioritaskan untuk kepentingan pendidikan, seminar daring, layanan kesehatan, perkantoran dan juga pemerintahan.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu juga menuturkan, operator dalam negeri seperti Telkom dan lainnya sudah habis-habisan berinvestasi dalam rangka menyediakan jaringan hingga pelosok negeri.

Tetapi menurutnya bandwidth habis untuk OTT yang tidak begitu banyak berkontribusi untuk kepentingan infrastruktur nasional.

“Anak-anak kita ini butuh internet cepat untuk belajar melalui jaringan internet, Telkom bangun infrastruktur tapi yang menikmati Netflix, yang menikmati Meta, orang-orang asing yang gak jelas kontribusinya bayar ke negara,” sesal Andre.

Dia berharap pemerintah bergerak cepat mewujudkan kolaborasi antara operator dan OTT, sehingga terdapat pengaturan penggunaan bandwith yang seimbang, dengan demikian akan menguntungkan masyarakat secara umum, operator dan juga pelaku bisnis OTT.

Lebih lanjut, Andre menjelaskan, OTT memang telah dikenakan PPN oleh negara melalui Perpu 1/2020 yang dipertegas dengan Permenkeu 48/2020.

Namun, PPN tersebut dibebankan kepada masyarakat.

Baca juga: Guru Jadi Profesi yang Paling Banyak Gunakan Pinjol

Dalam Perpu 1/2020 juga telah ada landasan hukum untuk mengenakan PPh kepada OTT, namun detilnya harus segera diatur dalam Permenkeu.

Di samping itu, saat ini regulasi yang ada berlaku secara asimetris.

Industri telekomunikasi diatur dengan sangat ketat baik pajak maupun kewajiban PNBP lainnya termasuk kewajiban untuk mengembangkan jaringan ke daerah-daerah terpencil.

Sedangkan OTT relatif tidak terikat oleh aturan tersebut. Hal ini membuat persaingan cenderung menjadi tidak sehat.

Lebih jauh, Andre menuturkan, saat ini ada ancaman bagi pendapatan PT Telkom (Persero).

Sebab, Telkom berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp3-4 triliun dari SMS pertahun.

“Karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan sudah tidak lagi menggunakan SMS (Short Message Service/layanan pesan singkat) tapi menggunakan WA (WhatsApp) yang lebih murah dan WA itu kontribusinya juga nggak jelas,” tuturnya.

“WA itu namanya WhatsApp Bussines Solution provider. Ini potensi aturannya nggak ada, Telkom fasilitas infrastrukturnya tapi dimanfaatkan oleh WA, dan WA juga nggak punya kontribusi untuk negara. Jadi negara harus mengatur kewajiban kerja sama dengan operator sebagai wujud bahwa kita negara yang berdaulat,” tegasnya.

Selain itu, Director and Chief Business Officer PT Indosat Tbk (ISAT) Muhammad Buldansyah juga meminta pemerintah agar mengatur para operator OTT ini.

Pria yang kerap disapa Dani ini juga ingin pemerintah mengingatkan operator OTT global tentang cara berbisnis.

“Kami bukan mau marah, tapi bagaimana mengatur dengan baik,” ujar Buldansyah.

Baca juga: Revisi UU ITE Bisa Pidanakan Perusahaan Pinjol hingga Debt Collector

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU