Selular.ID – Nama Meutya Hafid kembali menjadi sorotan setelah beredar rumor dirinya bakal dicopot dari posisi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dalam reshuffle Kabinet Merah Putih.
Meski belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto, isu tersebut membuka kembali perdebatan mengenai kinerja Meutya selama memimpin sektor komunikasi dan digital Indonesia.
Kabar pergantian Meutya sejauh ini harus ditempatkan sebagai rumor, bukan fakta pencopotan.
Nama Menkomdigi memang pernah beberapa kali masuk spekulasi reshuffle, tetapi keputusan mengenai pergantian menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Baca juga:
- SE Menkomdigi Terkait Kuota Internet Tidak Boleh Hangus Bersifat Sementara
- Sudah Tak Jadi Menkeu, Purbaya Bikin Geger Warga TikTok
Rumor ini muncul usai Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan, dari yang sebelumnya ditempati Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara.
Selain Menkomdigi, rumor yang beredar juga menyebut ada sejumlah posisi menteri Kabinet Merah Putih yang bakal direshuffle.
Di antaranya Menteri ATR/BPN, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan hingga Menteri Ketenagakerjaan.
Polemik Menkomdigi
Sebelumnya, di awal tahun 2026 ini, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle sudah menjadi kebutuhan setelah lebih dari setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan.
Menurutnya, terdapat sejumlah menteri yang dinilai memiliki kinerja rendah.
“Salah satunya Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. Kinerja Meutya dinilai rendah setidaknya mengacu pada hasil survei Center of Economic and Law Studied (CELIOS) yang memberi nilai minus dua (-2),” ujar Jamiluddin, di awal tahun ini.
Ia menilai rendahnya penilaian tersebut beralasan karena kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital belum terlihat signifikan dalam mendukung program-program kabinet.
Menurutnya, peran kementerian tersebut dalam pemberantasan judi online dinilai belum optimal.
Padahal, sektor digital menjadi domain utama kementerian yang dipimpin Meutya yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
“Indikasi itu terlihat dari pemberantasan judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital praktis tidak terlihat fungsinya sebagai kementerian yang menangani digital,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya peran kementerian dalam situasi krisis, seperti saat terjadi bencana di Sumatera.
Dalam kondisi darurat, kata dia, diperlukan komunikasi nasional yang terintegrasi agar informasi dapat tersampaikan secara efektif.
“Saat bencana sangat memerlukan komunikasi integral secara nasional dengan mengoptimalkan semua jejaring komunikasinya. Namun kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital tidak tampak,” ujarnya.
Ia juga mengkritik belum adanya pola komunikasi terpadu antar sektor dan masyarakat dalam menghadapi disrupsi teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang dinilai semakin liar dan rawan penyalahgunaan.
“Kementerian Komunikasi praktis tidak mempunyai pola penanganan dan tindakan dalam penanganan teknologi AI,” kata dia.
Karena itu, Jamiluddin menilai wajar bila Presiden melakukan evaluasi terhadap kementerian tersebut.
Ia menegaskan reshuffle seharusnya didasarkan pada kinerja, integritas, dan kompetensi.
