Transformasi digital kerap terhalang oleh regulasi yang kaku, tumpang tindih, dan lambat beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi. Aturan kaku ini karena terlalu mengikat membuat pelaku usaha fokus memenuhi pasal hukum ketimbang menjawab kebutuhan inovasi pengguna.
Selain itu, adanya tumpang tindih kebijakan antarlembaga atau antar-kementerian sering saling mengunci dan dilandasi ego sektoral, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor maupun pelaku industri. Padahal kolaborasi antar lembaga, hingga pemerintah dengan pihak swasta, pelaku industri, akademisi maupun masyarakat diperlukan untuk semakin tercapainya digital transformasi.
Lalu, apa yang diperlukan untuk mencapai digital transformasi yang berkesinambungan antar lembaga, pelaku industri, akademisi hingga masyarakat? Selular telah merangkumnya dalam laporan khusus berikut ini.
