Selular.id – Pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi.
Data terbaru menunjukkan penetrasi 5G baru mencapai 10 persen, jauh tertinggal dari Malaysia yang telah mencapai 80 persen.
Kondisi ini mengundang perhatian para pengamat telekomunikasi mengenai masa depan transformasi digital di tanah air.
Heru Sutadi, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, mengungkapkan bahwa alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama.
Akibatnya, kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.
“Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru, Selasa (28/10/2025).
Heru menjelaskan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya.
Dia menambahkan, sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.
“Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.
Regulasi dan Biaya Operator
Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler.
Heru mengatakan operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi.
Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.
Menurut dia, pelepasan spektrum 5G ke operator dengan harga terjangkau harus dibarengi dengan pemantauan pembangunan infrastruktur dan penetapan target yang jelas oleh pemerintah.
Hal ini sejalan dengan upaya berbagai pihak dalam rangkaian inovasi ZTE dorong pengembangan jaringan 5G di Indonesia yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.
Baca Juga:
Use Case dan Implementasi Nyata
Heru juga menekankan pentingnya pengembangan use case atau penerapan konkret teknologi 5G agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat dan industri.
“Karena persoalan 5G di banyak negara itu kan use case. Kalaupun misalnya di Indonesia use case yang mungkin hanya data, untuk kuota, untuk kecepatan segala macam, untuk menonton video apa gitu, tapi kan memang kita berharap ada use case yang lebih juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi industri misalnya,” tuturnya.
Pengembangan use case ini menjadi semakin penting mengingat potensi teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui implementasi AI berdaulat yang diproyeksikan tambah PDB Indonesia USD140 miliar pada 2030.
Teknologi 5G diharapkan dapat menjadi fondasi bagi berbagai inovasi digital masa depan.
Pencapaian dan Target Jangkauan
Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025).
Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.
Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo.
Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.
Upaya percepatan infrastruktur 5G juga terlihat dalam persiapan event besar seperti yang dilakukan Telkomsel yang siapkan 300+ BTS 4G/LTE dan Hyper 5G untuk MotoGP Mandalika 2025.
Ini menunjukkan komitmen dalam menyediakan konektivitas berkualitas tinggi di lokasi strategis.
Rencana Pemerintah dan Spektrum Baru
Pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.
Langkah ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan spektrum yang selama ini menjadi kendala utama.
Heru menyebutkan, pemerintah mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru tersebut sebagai solusi mengatasi masalah ketersediaan frekuensi.
Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.
“Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).
Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah.
Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%.
Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.
Perkembangan teknologi telekomunikasi ini juga berkaitan dengan tren global lainnya, termasuk adopsi teknologi seperti eSIM yang adopsinya di China terbilang telat dibandingkan Indonesia.
Sementara alternatif konektivitas satelit seperti Starlink yang turun drastis membuat konsumen hadapi biaya tinggi di Indonesia juga menjadi pertimbangan dalam strategi konektivitas nasional.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, percepatan pengembangan 5G di Indonesia memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, operator telekomunikasi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Penyediaan spektrum frekuensi yang memadai, biaya regulasi yang reasonable, serta pengembangan use case yang relevan menjadi kunci dalam mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga.
