Selular.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan 80% penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 akan bersumber dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, sertifikasi alat, serta Izin Stasiun Radio (ISR). Total target PNBP Komdigi tahun ini mencapai Rp25,25 triliun, naik 11% dari realisasi 2024.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengungkapkan kontribusi terbesar berasal dari Ditjen Infrastruktur Digital dengan nilai sekitar Rp20 triliun. “Target di kami Rp20 triliun kurang lebih,” ujar Wayan, Selasa (8/7/2025). Perhitungan ini merujuk pada nilai ISR, BHP, dan hasil lelang frekuensi periode sebelumnya.
ISR merupakan izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang dikeluarkan Komdigi, sementara BHP frekuensi mewajibkan pengguna membayar biaya tertentu. Keduanya menjadi tulang punggung PNBP sektor komunikasi, terutama dari operator seluler dan penyiaran. Sebelumnya, Komdigi tercatat sebagai penyumbang PNBP terbesar di antara kementerian/lembaga pada kuartal I/2025.
Baca Juga:
Realisasi dan Target PNBP 2025
Hingga 4 Juli 2025, realisasi PNBP Komdigi mencapai Rp8,66 triliun (34,32% dari target). Angka ini diproyeksikan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun, mengacu pada capaian 2024 sebesar Rp22,6 triliun. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan optimisme dengan dukungan peningkatan layanan dan pengelolaan aset. “Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), tahun ini mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK,” tegas Meutya.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menambahkan, pagu anggaran 2025 senilai Rp7,73 triliun telah direvisi menjadi Rp8,73 triliun setelah pembukaan blokir anggaran dan saldo kas. Langkah ini sejalan dengan usulan tambahan anggaran untuk proyek digital, termasuk perluasan jaringan internet.
Dengan dominasi BHP frekuensi dan ISR, Komdigi berpotensi mempertahankan posisinya sebagai kontributor utama PNBP. Namun, tantangan seperti optimalisasi pengawasan frekuensi dan percepatan realisasi proyek infrastruktur tetap perlu diantisipasi.
