JAKARTA, SELULAR.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta kepada pemangku kepentingan untuk mengambil peran aktif dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024.
Salah satunya dengan menekan penyebaran konten negatif di ruang digital dengan melakukan klarifikasi dan kontranarasi.
Secara khusus, Menkominfo mengimbau penyelenggara platform digital untuk menekan penyebaran konten negatif yang berkaitan dengan Pemilu Serentak 2024.
Baca juga: Kominfo Gandeng Asosiasi Blockchain Kembangkan Ekosistem
“Saya perlu tekankan bahwa segala upaya perlu diperkuat dan dikerjakan secara serius (mengendalikan penyebaran konten negatif terkait Pemilu),” tuturnya di Jakarta belum lama ini.
“Untuk itu, saya imbau khusus kepada Meta, TikTok, Twitter, YouTube dan Google dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI, dan LKBN Antara untuk lebih aktif mendukung Sosialisasi Pemilu Damai 2024,” tuturnya di Jakarta belum lama ini.
TONTON JUGA:
@selular.id Hadir di Indonesia Vivo Y100 5G Paling Dinanti! #vivo #vivoy100 #vivoyseries #vivoy #vivoy1005g
Menurut Budi, berbagai inisiatif dan kolaborasi telah dilaksanakan demi mendukung agenda Pemilu Damai 2024.
Namun demikian, konten negatif masih banyak ditemukan di ruang digital.
Baca juga: Politik Identitas dan Hoaks Menurun di Media Sosial saat Pemilu 2024, Ini Penyebabnya
“Berdasarkan data yang himpun hoaks terkait Pemilu mengalami kenaikan pada kurun waktu 1 Juli 2023 s.d 27 Januari 2024 yakni mencapai total 2.852 konten hoaks yang tersebar di berbagai platform,” jelasnya.
Dari hasil pantauan Tim AIS Kementerian Kominfo, penyebaran konten negatif di platform Facebook sebanyak 1.224 konten, X (dulu Twitter) 953, TikTok 411, Instagram 198, YouTube 36 dan Snack Video 30 konten.
Oleh karena itu, Menkominfo mendorong seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi.
“Dari masifnya angka penyebaran konten negatif tersebut saya mendorong kementerian, lembaga, lembaga penyiaran, lembaga kantor berita dan platform media sosial untuk memasifkan kolaborasi yang lebih erat di masa yang akan datang, terutama dalam waktu untuk krusial tinggal 14 hari lagi menuju 14 Februari 2024,” tuturnya.
Baca juga: Guru Jadi Profesi yang Paling Banyak Gunakan Pinjol
Budi menegaskan LPP atau Lembaga Penyiaran Publik dan platform digital memiliki peran penting dalam mendukung agenda Pemilu Damai 2024.
Secara khusus, Budi memberikan perhatian pada upaya menjaga ruang digital agar berbagai informasi penting kepemiluan menjadikan masyarakat mendukung pelaksanaan pesta demokrasi yang damai, aman dan kondusif.
“Saya juga minta kepada semua platform media sosial lebih serius, responsif dan cepat dalam menangkal dan menindak konten hoaks, ujaran kebencian dan konten-konten lain yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait Pemilu 2024,” tandasnya.
Baca juga: Revisi UU ITE Disahkan, Penyebar Hoaks Terancam Sanksi Berat
