JAKARTA, SELULAR.ID – Pengamat teknologi sekaligus Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), Kamilov Sagala mengomentari pendirian pabrik ponsel di Indonesia.
Pembangunan pabrik ponsel di Indonesia menjadi bahan perbincangan masyarakat usai menjadi bahan pertanyaan saat debat terakhir calon presiden (capres), hari Minggu (9/2/2024).
Tiga capres baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo menyampaikan gagasan berbeda soal pembangunan pabrik handphone (HP) dalam negeri.
“Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam, impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp 30 triliun padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?” demikian pertanyaan dari panelis yang dibacakan oleh moderator debat Pilpres, Minggu (4/2/2024).
TONTON JUGA:
@selular.id Kok Bisa!! 3 hape 1 akun WhatsApp! #fiturbaru #whatsapp #2023 #aplikasi2023 #multichat #AdaCintaAdaKitKat #kepo #rabuhujan #tipsandtricks #carawhatsapp
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan pada intinya ingin negara yang menjadi regulator untuk pendirian pabrik ponsel di Indonesia.
“Ketika sampai kepada kegiatan praktis, maka pendekatannya kolaboratif. Negara adalah regulator, dan negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN, sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler,” ujarnya.
Baca juga: Bangun Pabrik Ponsel di Indonesia, Tak Semudah Itu Ferguso!
Sementara itu, capres nomor urut dua, Prabowo Subianto menjelaskan jika perlu kehendak politik jika ingin membangun pabrik yang diperkirakan membutuhkan dana setengah triliun rupiah.
“Kalau memang hanya setengah triliun, perlu kehendak politik, ya bangun itu pabrik. Segera,” ujarnya.
Lalu, capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengatakan sebenarnya sudah ada industri swasta yang membuat gawai atau gadget.
Dia mengatakan harga barang dari pabrik itu lebih terjangkau dan bisa membantu produsen dalam negeri jika masuk ke ekatalog.
“Kita bisa menugaskan kepada PT LEN kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini, satu komputer, satu laptop maksimum Rp 1 juta,” ucapnya.
Dia mengatakan pemerintah harus memberi penugasan yang jelas untuk produksi teknologi industri.
Dia mengatakan pemerintah juga bisa menggandeng merek-merek besar untuk membuat pabrik di Indonesia.
“Di India pernah dilakukan, sehingga transformasi pengetahuan, teknologinya bisa dilakukan,” ujarnya.
Dia meyakini hal itu dapat membuat Indonesia bisa tidak terlalu tergantung pada impor produk teknologi informasi.
Pemerintah Harus Peduli
Baca juga: Guru Jadi Profesi yang Paling Banyak Gunakan Pinjol
