Pihak JAKI kemudian merespons soal dugaan peretasan aplikasi milik Pemprov DKI itu.
Pihaknya melakukan deteksi untuk mitigasi gangguan.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang diakibatkan gangguan teknis yang baru-baru ini terjadi,” tulis di akun resmi JAKI.
“Kami berupaya untuk melakukan deteksi dan respons cepat untuk memitigasi segala gangguan untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna JAKI,” sambungnya.
JAKI juga menyampaikan keamanan aplikasi menerapkan sistem manajemen keamanan informasi sesuai standar ISU/SNI 27001.
Untuk memastikan penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, tim melakukan monitoring ancaman dan kerentanan keamanan.
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan dan keamanan dan privasi data pengguna kami,” tulis akun JAKI.
Anies juga turut menanggapi mengenai dugaan peretasan aplikasi JAKI. Anies meminta pemerintah untuk mengusut hal itu.
“Nggak boleh terjadi dan pemerintah harus mengusut, harus,” kata Anies usai menghadiri debat capres di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).
Anies mengatakan jika peristiwa itu terjadi maka negara kita membutuhkan suatu perubahan. Ia mulanya tak mengetahui soal adanya peretasan di aplikasi JAKI.
“Masa serius?,” jawab Anies soal aplikasi JAKI yang diretas.
“Menurut saya Ini salah satu adalah ciri bahwa kita harus berubah jangan sampai ketika ada ungkapan politik, kebebasan berbicara, lalu harus berhadapan dengan rasa takut,” sambungnya.
Baca juga: Viral e-KTP Bakal Diganti IKD, Kominfo Berikan Penjelasan Begini
