TikTok dapat digunakan oleh pemerintah China untuk memata-matai pengguna
Juru bicara TikTok mengatakan kepada BBC bahwa perusahaan itu sepenuhnya independen dan “belum pernah memberikan data pengguna kepada pemerintah China, juga tidak akan melakukannya jika diminta”.
Meskipun ini sering membuat kesal para pakar privasi, sebagian besar dari kita menerima bahwa menyerahkan sebagian besar data pribadi adalah kesepakatan yang kita buat dengan jejaring sosial.
Sebagai imbalan untuk layanan yang mereka berikan secara gratis, mereka mengumpulkan pengetahuan tentang kita dan menggunakannya untuk menjual iklan di platform mereka, atau menjual data kita ke perusahaan lain yang ingin membuat iklan yang menyasar kita di tempat lain di internet.
Baca Juga: Giliran Belgia Melarang Aplikasi TikTok, Perdana Menteri Sebut Intelijen
Masalah para pengkritik dengan TikTok ialah platform itu dimiliki oleh raksasa teknologi ByteDance yang berbasis di Beijing, menjadikannya unik sebagai aplikasi mainstream non-Amerika.
Facebook, Instagram, Snapchat, dan YouTube, misalnya, juga mengumpulkan data dalam jumlah besar tetapi semuanya adalah perusahaan yang didirikan di AS.
Selama bertahun-tahun, anggota parlemen AS, serta banyak negara lain di dunia, telah percaya, sampai level tertentu, bahwa data yang dikumpulkan oleh platform-platform ini tidak akan digunakan untuk alasan jahat yang dapat membahayakan keamanan nasional.
Perintah eksekutif Donald Trump pada 2020 menuduh pengumpulan data TikTok berpotensi memungkinkan China untuk “melacak lokasi karyawan dan kontraktor federal, membuat berkas informasi pribadi untuk keperluan pemerasan, dan melakukan spionase perusahaan”.
Sejauh ini, bukti yang ada menunjukkan bahwa risiko ini hanya teori — tetapi sebuah undang-undang China yang disahkan pada 2017 memicu ketakutan.
Pasal tujuh Undang-Undang Intelijen Nasional China menyatakan bahwa semua organisasi dan warga negara China harus “mendukung, membantu, dan bekerja sama” dengan upaya intelijen China.
Kalimat ini kerap dikutip oleh orang-orang yang curiga tidak hanya pada TikTok, tetapi semua perusahaan China.
Namun, peneliti dari Institut Teknologi Georgia berpendapat bahwa kalimat ini diambil di luar konteks, dan mencatat bahwa undang-undang tersebut juga mencakup peringatan yang melindungi hak pengguna dan perusahaan swasta.
Baca Juga: Senator AS Buat RUU Melarang TikTok, Ada Anggota Parlemen yang Menentang?
Sejak 2020, para eksekutif TikTok telah berulang kali mencoba meyakinkan orang-orang bahwa para staf di China tidak bisa mengakses data pengguna non-China.
Namun pada bulan Desember ByteDance mengakui bahwa beberapa karyawannya yang berbasis di Beijing mengakses data setidaknya dua jurnalis AS dan “sejumlah kecil” orang lainnya, untuk melacak lokasi mereka dan untuk memeriksa apakah mereka bertemu dengan karyawan TikTok yang diduga membocorkan informasi ke media.
Juru bicara TikTok mengatakan karyawan yang mengakses data diberhentikan pada Desember tahun lalu.
Perusahaan menegaskan bahwa data pengguna disimpan di AS dan Singapura dan tidak pernah disimpan di China.
Perusahaan mengatakan sedang dalam proses untuk membuat penyimpanan data di tempat lain, misalnya di Irlandia tempat mereka berencana memproses semua data pengguna Inggris dan UE pada tahun 2024.
TikTok bisa digunakan sebagai alat ‘cuci otak’
Juru bicara TikTok mengatakan: “Pedoman Komunitas kami melarang misinformasi yang dapat membahayakan komunitas kami atau publik yang lebih luas, termasuk terlibat dalam perilaku non-autentik yang terkoordinasi.”
Pada November 2022, Christopher Wray, direktur Biro Investigasi Federal (FBI), berkata kepada anggota parlemen AS: “Pemerintah China dapat… mengontrol algoritme rekomendasi, yang dapat digunakan untuk operasi pengaruh.”
Kekhawatiran itu semakin diperparah oleh fakta bahwa aplikasi ‘kembaran’ TikTok yang hanya tersedia di China, Douyin, disensor secara ketat dan menurut sejumlah laporan direkayasa untuk mempromosikan konten-konten pendidikan dan bermanfaat.
Baca Juga: 8 Negara yang Memblokir Aplikasi TikTok, Simak Juga Berbagai Alasannya
Semua jejaring sosial disensor ketat di China, dengan pasukan polisi internet yang rutin menghapus konten-konten yang kritis terhadap pemerintah atau memicu kerusuhan politik.
Pada awal kebangkitan TikTok, ada kasus penyensoran yang terkenal di aplikasi itu: akun seorang pengguna di AS ditangguhkan karena membahas perlakuan Beijing terhadap Muslim di Xinjiang; setelah reaksi publik yang keras, TikTok meminta maaf dan memulihkan akun tersebut.
Sejak itu tidak ada banyak kasus penyensoran, selain jenis keputusan moderasi kontroversial yang harus dihadapi oleh semua platform.
Para peneliti di Citizen Lab melakukan perbandingan antara TikTok dan Douyin. Mereka menyimpulkan bahwa TikTok tidak menggunakan sensor politik yang sama.
“Platform [TikTok] tidak menerapkan sensor yang jelas,” kata para peneliti.
Analis dari Institut Teknologi Georgia juga menelusuri topik-topik yang dianggap sensitif seperti kemerdekaan Taiwan atau lelucon tentang Perdana Menteri China Xi Jinping, dan menyimpulkan: “Video dalam semua kategori ini dapat dengan mudah ditemukan di TikTok. Banyak dari mereka yang populer dan dibagikan secara luas.”
Terlepas dari persoalan geopolitik yang terus menerpa TikTok, bagaimana pun jejaring sosial merupakan fenomena yang tak dapat dibantahkan.
TikTok tersedia di lebih dari 150 negara, memiliki lebih dari 1 miliar pengguna, dan telah diunduh lebih dari 210 juta kali di Amerika Serikat saja.
Jika audiens target merek Anda mencakup siapa saja yang berusia antara 13 dan 60 tahun, Anda harus menggunakan TikTok sekarang.
Baca Juga: Hubungan China dan Amerika Serikat Memanas Gara-gara TikTok, Sebut Penakut
