spot_img
BerandaNewsFinTechTindak Pinjol Ilegal, YLKI Singgung Urgensi Perlindungan Data Pribadi

Tindak Pinjol Ilegal, YLKI Singgung Urgensi Perlindungan Data Pribadi

-

Jakarta, Selular.ID – Kasus pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyeruak belakangan ini, merupakan kasus lama yang sudah membelit masyarakat sekian lama.

Sularsi, Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menejelaskan jika pengaduan soal kasus pinjol ini sangat tinggi.  “Di YLKI itu pengaduan pinjol pada 2017 sudah menduduki peringkat 3 besar. Dan pada 2018, 2019 dan 2020 sudah menduduki peringkat 1, mengalahkan pengaduan soal perbankan, perumahan dan lain sebagainya. Itu artinya sangat besar sekali, dan YLKI hanya satu indikator saja lho, di luar kami tentu sebaran aduan juga banyak sekali tentunya,” terang Sularsi, kepada Selular, Selasa (19/10).

Hal ini bisa terjadi karena memang proses pinjol menagih, bunga tinggi, atau menjajakan usahanya cenderung tidak terkontrol. Bahkan tidak sedikit masyarkat yang minim literasi terjerat dengan mudahnya, hingga terlilit hutang besar.

Dan Sularsi menilai antara pinjol ilegal dan legal menurut pandangan OJK, Asosiasi beda. Tapi pada praktiknya sama. Terlebih pinjol yang terbungkus financial teknologi memungkinkan akses yang lebih luas ke para korbannya.

“Semua bisa diakses melalui platform teknologi, ketika kita menyerahkan nomor ponsel kita. Bahkan cenderung kelewatan, memori pada smartphone kita bisa diakses untuk mengambil foto untuk dimanfaatkan penagihan, isi kontak rekannya pun digunakan. Dan kasus ini sebenarnya juga menandakan pentingnya perlindungan data pribadi sangat mendesak saat ini,” paparnya.

Lalu secara praktik peminjamannya pun sudah tidak masuk akal, dan Sulatsi pun tidak menampik pentingnya layanan financial seperti pinjol ini untuk membantu keuangan masyarkat.

“Memang masyarakat membutuhkan dana segar, ke bank persyaratanya memang sulit dan masyarakat pun meminjamya juga tidak besar antara Rp500 ribu – Rp5 juta. Meski memang mudah mendapakan dana segar dari pinjol, tapi ujungnya bukan meringankan malah menyulitkan, bunga tinggi sekali lalu pinjam misal Rp1,5 juta, yang diterima masyarakat Rp800 ribu saja. Sisanya terpotong biyaya administrasi, pajak dan lain sebagainya ini kan sudah tidak masuk akal,” tegas Sulastsi.

Langkah tegas berantas pinjol ilegal ini diinisiasi oleh arahan tegas presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung soal pinjol di acara OJK Virtual Innovation day 2021.

“Kami sangat mengapsesias langkah pak Jokowi untuk membrantas pinjol ilegal, kami sudah teriak ke OJK, pihak Kepolisian sejak tahun 2017, saya berharap pemberantasan ini benar-benar dilakukan, dan saya meyakini pemiliki pinjol ilegal itu pasti memiliki usaha atau brand rentenir dunia maya lain yang serupa, kalau pinjol yang legal kan jelas nama perusahaan dan orangnya siapa,” tegas Sularsi.

Sementara itu Anggota Badan Anggaran DPR RI ini Sukamta pun menegaskan, kebijakan OJK yang membolehkan akses IMEI ke Pinjol perlu dihapus.

Menurutnya, verifikasi data yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) ditambah SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) milik OJK (sebelumnya BI checking) harusnya sudah cukup.

“Apalagi data tersebut terintegrasi dengan NIK dan nomor KK. SLIK juga bisa memberi tahu riwayat dan performa kredit nasabah. Jika persoalan hulu ini selesai, semoga persoalan di hilir akan lebih mudah diatasi,” tutupnya.

Artikel Terbaru