Tuesday, July 14, 2020
       
Home News Feature Bagaimana Industri Telekomunikasi Menjadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi Vietnam?

Bagaimana Industri Telekomunikasi Menjadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi Vietnam?

-

Jakarta, Selular.ID – Tiga dekade lalu Vietnam masih dianggap sebagai “anak bawang”. Konflik yang nyaris tak berkesudahan pasca perang saudara, disusul pertikaian dengan negara tetangga Kamboja dan aksi embargo ekonomi oleh Amerika Serikat, membuat kondisi ekonomi negeri di kawasan Indo-China itu lama terpuruk.

Namun perkembangan Vietnam selama 30 tahun terakhir terasa sangat luar biasa. Tengok saja, pada akhir perang, 70% orang di Vietnam hidup di bawah garis kemiskinan resmi. Saat ini, jumlah itu diperkirakan kurang dari 20%. Tingkat melek huruf Vietnam sekarang menjadi 95%, sebuah pencapaian yang mengesankan.

Reformasi ekonomi dan politik di bawah payung Doi Moi, yang diluncurkan pada 1986, telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Mengubah predikat Vietnam dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurut laporan Bank Dunia, sepanjang 2002 – 2018, PDB per kapita Vietnam meningkat 2,7 kali, mencapai lebih dari US $ 2.700 pada 2019, dan lebih dari 45 juta orang telah diangkat dari jurang kemiskinan.

Tercatat tingkat kemiskinan menurun tajam dari lebih dari 70% menjadi di bawah 6% (US $ 3,2 / hari PPP – Purchasing Power Parity). Saat ini sebagian besar sisa penduduk miskin Vietnam – 86% – adalah etnis minoritas.

Pada 2019, ekonomi Vietnam terus menunjukkan kekuatan dan ketahanan mendasar, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan manufaktur yang berorientasi ekspor.

Data awal menunjukkan bahwa PDB riil tumbuh sekitar 7% pada 2019, mendekati angka yang dilaporkan pada 2018, dan salah satu tingkat pertumbuhan tercepat di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain, keberhasilan Vietnam dalam menangani pandemi corona, memberi kredit tersendiri. Hingga Mei 2020 lalu, jumah pasien pengidap corona mencapai 271 kasus dengan nol kematian. Langkah-langkah proaktif di tingkat nasional maupun provinsi, membuat ekonomi Vietnam tidak separah dibandingkan negara-negara lain.

Alhasil, Bank Dunia menilai kondisi makro-ekonomi dan fiskal Vietnam akan tetap tangguh. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan PDB yang dilaporkan sebesar 3,8 persen pada kuartal pertama 2020.

Harus diakui, dampak krisis COVID-19 yang sedang berlangsung sulit diprediksi, mengingat ketidakpastian seputar besaran dan durasinya. Sehingga seperti halnya negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Vietnam diperkirakan akan melambat menjadi 3%-4% pada 2020 dibandingkan dengan proyeksi sebelum krisis, sebesar 6,5%.

Menurut Bank Dunia, imbas corona membuat persyaratan pembiayaan publik meningkat sebagai hasil dari pendapatan yang lebih rendah dan pengeluaran yang lebih tinggi. Sebab pemerintah harus mengeluarkan paket stimulus yang diperlukan untuk mengimbangi efek negatif dari pandemi terhadap rumah tangga dan dunia bisnis.
Namun berkat fundamental ekonomi yang kuat, dan dengan asumsi pandemi COVID-19 yang relatif dapat dikendalikan dengan baik di Vietnam maupun di dunia, Bank Dunia memprediksi ekonomi Vietnam akan kembali pulih pada 2021.

Telekomunikasi dan E-Commerce

Tak dapat dipungkiri, Vietnam telah jauh dari model ekonomi agraris yang sebelumnya dominan, karena terus melakukan lompatan besar di sektor ekspor, pariwisata, pertambangan dan telekomunikasi.

Negara ini terus mengungguli negara-negara Asia Tenggara dalam ekspor, dan sudah berada di peringkat 24 dunia pada 2015.
Ekonomi negara pesisir – yang mengalami kebangkitan besar setelah ketidakstabilan ekonomi sepanjang 70-an dan 80-an – telah memantapkan dirinya sebagai ekonomi terbesar ke-47 di dunia dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB).

Beberapa lembaga internasional bahkan telah menggembar-gemborkan PDB negara sosialis itu, dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi hingga 2050. Ketika negara itu menuju puncak peningkatan ekonomi, sektor telekomunikasi menjadi salah pilar yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejak beberapa tahun terakhir industri telekomunikasi di Vietnam tumbuh sebesar 24% per tahun. Prestasi ini menjadikan Vietnam sebagai negara dengan pertumbuhan terbesar kedua setelah China dalam sektor telekomunikasi.

Berdasarkan laporan GSMA, Vietnam memiliki 146 juta koneksi seluler pada akhir Maret 2020. Dengan era digital yang menjamur secara global, Vietnam pun tidak ketinggalan.

Negara bekas komunis ini telah melihat lonjakan konstan dalam penggunaan internet dan kehadiran media sosial. Dari populasi lebih dari 90 juta, 53% adalah pengguna internet aktif, 48% adalah pengguna media sosial aktif, dan 43% dari mereka adalah pengguna sosial mobile yang aktif.

Berkat meluasnya pembangunan jaringan selular, terutama 4G hingga ke pelosok, industri berbasis internet pun berkembang dengan sangat cepat, seperti e-Commerce.

Seperti dikutip dari laman This Week in Asia (30/1/2020), Pertumbuhan e-commerce di Vietnam tercatat melonjak 30% pada 2018 untuk mencapai rekor baru dengan penjualan mencapai US$8 miliar. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Malaysia.

Penetrasi pengguna adalah 56,7 persen pada 2019 dan diperkirakan akan mencapai 64,4 persen dalam empat tahun ke depan. Sedangkan dari sisi pengeluaran e-commerce per kapita melonjak 29 persen menjadi US$65 pada 2018. Hampir sepertiga dalam peringkat global.

Dua kota terbesar di Vietnam, Hanoi dan Kota Ho Chi Minh, bersama-sama menyumbang 70 persen dari total transaksi e-commerce negara itu, meskipun 70 persen penduduknya tinggal di daerah pedesaan.

Saat ini lima dari 10 platform e-commerce Asia Tenggara paling sukses beroperasi di Vietnam. Masing-masing Lazada, Shopee, Tiki, Thegioididong, dan Sendo.

Dengan pertumbuhan yang terbilang signifikan, Vietnam pun mengusung target tinggi dalam industri e-commerce. Pemerintah menargetkan pertumbuhan tahunan dua digit dalam sektor bisnis tersebut selama lima tahun ke depan, dengan nilai penjualan sebesar US$35 miliar pada 2025.

Target tinggi yang diusung pemerintah Vietnam tak lepas dari persaingan industri e-commerce di Asia Tenggara yang tumbuh pesat sejak beberapa tahun terakhir. Vietnam tak ingin hanya menjadi bayang-bayang sejumlah negara, terutama Indonesia yang kini memimpin pasar e-commerce di kawasan ini.

Menurut laporan riset Google dan Temasek bertajuk ‘e-Conomy SEA 2018’, GMV (gross merchandise value) dari sektor e-commerce di Asia Tenggara mencapai US$23 miliar atau setara Rp333 triliun pada 2018. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 60 persen dibandingkan 2017.

Khusus Indonesia, sektor e-commerce memperoleh GMV sebesar US$12,2 miliar atau setara Rp176 triliun pada 2018. Bisnis ini di Indonesia telah menyumbang 1 dolar AS dari tiap 2 dolar AS yang dibelanjakan di Asia Tenggara.

Artinya, e-commerce Indonesia telah menyumbang 50 persen transaksi belanja online di kawasan tersebut. Nilai ini merupakan yang terbesar. Mengalahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang hanya US$2 miliar, Philippines US$1,5 miliar, Singapore US$1,8 miliar, Thailand US$3 miliar dan Vietnam US$2,8 miliar.

Diperkirakan lebih setengah dari 96 juta penduduk Vietnam akan berbelanja online pada 2025, menurut strategi pengembangan e-commerce pemerintah yang diumumkan Senin (18/5/2020).

Mengutip laporan media pemerintah, Reuters menyebutkan bahwa belanja online di Vietnam belakangan ini semakin marak, didorong oleh pembatasan pergerakan terkait dengan wabah virus corona, dengan penjualan online naik hingga 20% dibandingkan periode pra-pandemi.

Tiga Agenda

Dengan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi nasional, industri telekomunikasi terus menjadi perhatian pemerintah. Meski menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, berbagai persoalan masih menghadang.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Informasi dan Komunikasi (MIC) Vietnam menerbitkan siaran pers yang menyoroti pertumbuhan industri telekomunikasi di negara itu. Persiapan untuk infrastruktur 5G, kebijakan portabilitas nomor ponsel (MPN), dan penghilangan kartu sim ‘sampah’, menjadi tiga agenda penting yang harus diselesaikan.

Menurut MIC, industri telekomunikasi di Vietnam menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun layanan tradisional mulai mengalami kejenuhan. Tercatat pendapatan sektor telekomunikasi pada 2019 adalah VN 470 triliun (sekitar US$20,2 miliar), meningkat 19% dibandingkan dengan 2018.

Perluasan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi membantu meningkatkan posisi Vietnam di peringkat internasional (memiliki promosi 10 tingkat dalam indeks daya saing global – GCI).

Meski mengalami pertumbuhan yang signifikan, MIC menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Terutama menyangkut kerangka hukum yang harus diselaraskan dengan kebutuhan industri. MIC mengakui beberapa peraturan sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat mengikuti perkembangan sektor ini.

Menurut MIC, meski layanan data semakin diminati pelanggan, saat ini pendapatan operator selular masih bergantung pada layanan tradisional, terutama panggilan dan pesan SMS (76,6% dari pendapatan). Selain itu, persaingan di pasar telah menyebabkan ‘kartu sampah’, pesan dan panggilan spam, serta kecurangan (fraud).

Mobile Portabilitas Number

Kebijakan Mobile Portabilitas Number (MNP) yang diluncurkan pada 2018, memungkinkan pelanggan ponsel untuk mempertahankan nomor telepon mereka ketika beralih ke layanan dari operator jaringan selular lainnya.

Kebijakan ini telah diterapkan untuk semua pelanggan, baik pra-bayar dan pasca-bayar. Berlaku untuk semua operator di negara itu, yakni Viettel, VinaPhone, MobiFone, dan Vietnam Mobile.

Setelah satu tahun kebijakan itu diterapkan, sekitar satu juta pelanggan telah berhasil mengubah operator jaringan selular, atau 82% pelanggan mendaftarkan perubahan tersebut.

Badan Telekomunikasi Vietnam percaya bahwa MNP bermanfaat bagi pelanggan. Dengan MNP, selain memberikan pilihan yang lebih leluasa untuk layanan dan operator, pengguna berkesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih murah terhadap layanan yang ditawarkan, juga menghindari biaya yang diakibatkan perubahan nomor pelanggan.

Pilihan pelanggan untuk berpindah secara otomatis, akan memaksa operator jaringan selular untuk meningkatkan daya saing mereka. Penyedia layanan pada akhirnya tidak hanya bersaing dalam harga layanan, tetapi juga kualitas layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan.

Kartu Sim Sampah

Selain mengawasi penerapan MNP, MIC menyatakan bahwa operator selular harus bertanggung jawab atas keberadaan kartu sim “sampah”. Jaringan selular yang masih memiliki kartu SIM “bodong” tidak akan mendapatkan lisensi untuk menyediakan layanan baru.

Sebuah laporan yang diterbitkan media pemerintah, menunjukkan bahwa jumlah kartu SIM “sampah” telah turun 17 juta dibandingkan dengan Oktober 2018. Menurunnya peredaran kartu itu, membuat jumlah keluhan tentang pesan spam berkurang drastis hingga 90%.

Meski mengalami penurunan yang signfikan, MIC memperkirakan masih terdapat sekitar 6,8 juta kartu SIM dengan informasi tidak jelas yang beredar di masyarakat. Namun angka itu kini menyumbang kurang dari 5% dari total pelanggan aktif.

Untuk mengatasi penyebaran SIM “sampah”, MIC sejauh ini sudah bersikap tegas. Pada awal Juni 2020, otoritas telekomunikasi Vietnam itu menghukum empat operator selular karena mendaftarkan pelanggan prabayar secara ilegal, mengeluarkan denda sebesar VND777 juta ($33.377).

Laporan surat kabar setempat Tuoi Tre News, menyebutkan bahwa audit oleh kementerian yang dilakukan pada Oktober 2019 dan November 2019 menemukan Viettel, Vinaphone, Mobifone, dan Vietnamobile menggunakan informasi palsu untuk mendaftarkan pelanggan baru.

Surat kabar terkemuka Vietnam itu, menjelaskan bahwa registrasi kartu SIM memerlukan nama lengkap pengguna, tanggal lahir dan nomor ID nasional. Kementerian telah menyita sebanyak 6.900 kartu SIM selama inspeksi. Setiap operator didenda VND90 juta, dan pengecer juga dihukum.

Operator tampaknya menggunakan informasi dari pemegang kartu SIM yang ada untuk mendaftar pelanggan baru, yang sering dijual kepada para wisatawan yang tidak mengetahui persyaratan pendaftaran, tambah Tuoi Tre News.

Saat ini sebanyak lima MNO dan dua MVNO beroperasi di Vietnam setelah peluncuran layanan virtual oleh Mobicast beberapa waktu lalu.

Infrastruktur 5G

Seperti halnya Singapura, Malaysia dan Thailand, Vietnam sedang mengambil langkah cepat menuju komersialisasi 5G, yang dijadwalkan meluncur pada 2020.

MIC telah memberikan lisensi kepada Viettel, VinaPhone, dan MobiFone untuk meluncurkan layanan 5G di pusat-pusat kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh.

Sejauh ini uji coba 5G telah menunjukkan hasil positif. Kapasitas 5G yang sebenarnya sama dengan 80% – 90% dari kecepatan teoritis dengan kedua band frekuensi, mmWave dan C-Band.

Beberapa perusahaan Vietnam berencana untuk memproduksi chip yang digunakan untuk jaringan inti 5G, perangkat IoT, dan untuk mengembangkan ponsel dan perangkat 5G. Hal ini akan mengurang ketergantungan Vietnam terhadap vendor-vendor asing.

Pada 2019, Vietnam juga menandatangani Resolusi 52-NQ/TW, yang menguraikan pedoman dan kebijakan untuk berpartisipasi aktif dalam Revolusi Industri Keempat (FIR). Strategi ini menetapkan target untuk memiliki jangkauan jaringan 5G nasional yang terjangkau pada tahun 2030.

MIC meyakini, layanan 5G dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, membantu negara menciptakan serangkaian produk baru untuk beragam industri dan layanan kota pintar.

Keseriusan Vietnam dalam meluncurkan teknologi 5G, membuat lembaga pemeringkat dunia, Fitch Solution memprediksikan operator di Vietnam akan dengan cepat pindah atau migrasi ke 5G. Pasalnya, pemerintah telah memprioritaskan teknologi dan bangsa ini memamerkan kemampuan manufaktur handset yang menawarkan keuntungan di sekitar biaya perangkat.

Dalam sebuah laporan, perusahaan konsultan asal Inggris itu, menyatakan layanan komersial 5G dapat diperkenalkan pada pertengahan tahun ini di Vietnam, setelah uji coba yang sudah dimulai pada Mei 2019.

Fitch Solutions percaya bahwa dampak penyebaran 5G di Vietnam akan menjadi yang terbesar di segmen perusahaan, terutama di sektor manufaktur, dengan inisiatif pemerintah yang mendukung penyerapan industri.

Saat ini pemerintah Vietnam belum menetapkan spektrum atau lisensi 5G. Meski demikian, Fitch Solutions meyarankan otoritas dapat mengubah dengan lisensi percobaan.

Latest