Monday, May 25, 2020
Home News Telco Tidak Prioritas, Dana Proyek SATRIA Bisa Digunakan untuk Penanganan COVID-19

Tidak Prioritas, Dana Proyek SATRIA Bisa Digunakan untuk Penanganan COVID-19

-

Jakarta, Selular.ID – Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 kepada DPR-RI.

Meski pemerintah sudah mengajukan Perpu No. 1 Tahun 2020, Kardaya Warnika, anggota Badan Anggaran DPR-RI mengatakan angka resmi menggenai anggaran perubahan yang diajukan pemerintah ke DPR belum diterima. Meski demikian Kardaya mendukung pemerintah yang tengah fokus dalam penanganan dan penanggulangan Pandemi COVID-19.

“Kita mendukung program pemerintah yang akan memfokuskan dan merealokasikan anggaran pemerintah pusat guna penanggulangan, penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Karena ini berkaitan dengan nyawa rakyat. Dan kami siap mendukung,” terang Kardaya kepada rekan-rekan media.

Kardaya mempersilakan pemerintah untuk memotong anggaran yang besar-besar dan tidak berhubungan langsung serta tidak memiliki urgensi yang tinggi terhadap penanganan dan penanggulangan Pandemi COVID-19. Menurut politikus Partai Gerinda, pemerintah bisa memotong anggaran infrastruktur yang jumlahnya cukup besar. Sehingga dapat dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan Pandemi COVID-19.

Selain anggaran infrastrktur, Kardaya melihat anggaran yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) juga dapat dioptimalkan dan diefesienkan untuk penanganan serta penanggulangan Pandemi COVID-19. Salah satu BLU yang saat ini disorot oleh Badan Anggaran DPR-RI adalah BAKTI.

“Kenyataannya saat ini pemerintah masih membutuhkan banyak dana untuk penanganan serta penanggulangan Pandemi COVID-19. Dana yang dikelola BAKTI dapat dipergunakan oleh Kementrian Keuangan terlebih dahulu untuk penanganan COVID-19,” terang Kardaya.

Seperti kita ketahui, sata ini BAKTI menggelola dana USO dan berencana menggunakan dana tersebut yang dikelolanya sekitar Rp 3,2 triliun guna membiayai Proyek Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA.

Proyek SATRIA sendiri rencananya akan menelan dana investasi tidak kurang dari Rp21 triliun. Namun, hingga saat ini masih belum jelas dimana saja 150.000 titik kantor polisi, TNI, pemerintahan daerah, rumah sakit, dan sekolah yang rencananya akan dihubungkan oleh SATRIA. Koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait seperti Polri, TNI, Kemendagri, Kemenkes, dan Kemendikbud juga belum pernah dilakukan oleh BAKTI.

Dengan kondisi seperti itu serta ditambah lagi oleh skema availability payment yang digunakan pada Proyek SATRIA berisiko menjadikannya sebagai aset yang underutilized sedangkan pembayarannya kepada konsorsium pemenang tender Proyek SATRIA tetap ditanggung penuh oleh Negara.

Disamping itu, operator telekomunikasi juga telah melayani konektifitas bagi Kementerian/ Lembaga tersebut sehingga Proyek SATRIA berpotensi pula menjadi overinvestment. Proyek yang berisiko merugikan negara dan bersifat overinvestment tentunya tidak layak untuk dilanjutkan terlepas dari ada atau tidak pandemi Covid-19.

Kardaya menilai alangkah mulianya jika pemerintah menggunakan dana Proyek SATRIA yang dikelola BAKTI guna penanganan serta penanggulangan Pandemi COVID-19. Dana Proyek SATRIA dapat dipergunakan untuk membeli peralatan kesehatan penanganan COVID-19, memberi makan kepada masyarakat miskin dan memberi tunjangan kepada tenaga medis yang saat ini tengah berjuang di garda terdepan dalam mencegah dan mengobati pasien COVID-19.

“Jadi dana harus difokuskan dan direalokasikan untuk penanganan serta penanggulangan Pandemi COVID-19. Jangan ke sektor lainnya sebab keselamatan dan kesehatan rakyat lebih tinggi dari kepentingan yang lain. Kita juga harus memastikan anggaran pemerintah dipergunakan untuk insentif para tenaga medis. Tujuannya agar mereka fokus merawat pasien COVID-19,” terang Kardaya.

DPR juga akan akan terus mengawasi penggunaan anggaran untuk penanggulangan COVID-19. Jangan sampai anggaran penanganan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 dipergunakan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

“DPR ingin memastikan agar tidak ada anggaran yang bocor sehingga dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kita ingin seluruh anggaran dapat dipergunakan untuk penanganan serta penanggulangan Pandemi COVID-19. Badan Anggaran DPR ingin memastikan kebijakan anggaran pemerintah singkron dengan penanganan serta penanggulangan COVID-19. Jangan seperti program pembelian modul pelatihan di Program Prakerja yang bertentangan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri,” terang Kardaya.

Dari pada kartu Prakerja dibelikan modul yang mengguntungkan pihak-pihak tertentu, Kardaya menilai alangkah baiknya jika anggaran tersebut dipergunakan untuk para relawan COVID-19. Pekerja yang dirumahkan dapat dibayar oleh pemerintah sebagai relawan yang menjaga lingkungannya dan memastikan warganya tidak terkena COVID19.

“Dengan mengalokasikan dana bagi relawan untuk menjaga lingkungannya, dua manfaat bisa didapatkan pemerintah. Pertama menanggulangi pengganguran dan yang kedua mengoptimalkan program PSBB,” pungkas Kardaya.

TERBARU

Sampaikan Ucapan Lebaran Lewat Stiker WhatsApp, Ini Caranya

Jakarta, Selular.ID - Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan ucapan lebaran. Biasanya, mayoritas...

XL Axiata Ajak Mudik Secara Virtual

Jakarta, Selular.ID - Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia menjadikan XL Axiata membuat inisiatif mudik...

Pengguna Zoom di China, Akan Dibatasi

Jakarta, Selular.ID - Sejak pandemi covid-19, aktivitas yang biasa dilakukan diluar rumah, sementara waktu...

Latest