Jakarta, Selular.ID – Diketahui selama ini, hanya perusahaan telekomunikasi saja yang membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Padahal jika ditelisik, para pemain Over The Top (OTT), seperti Facebook, Google, Twitter dan lainnya banyak memperoleh keuntungan dari layanan yang disediakan operator di Indonesia.

Menanggapi soal itu, Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) menghimpau para pemain OTT ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur di indonesia

Menurut Kamilov Sagala, Ketua LPPMII, keuntungan industri telekomunikasi mulai tertekan selama satu dekade terakhir.

BACA JUGA:
Jelang Pilpres Isi Konten Negatif Meningkat Setiap Bulannya

“Karena sudah mengerus keuntungan disini, mereka harusnya ikut mendanai pembangunan infrastruktur,” ujar Kamilov saat diskusi bertajuk ‘Merdeka Sinyal 100 Persen dan Menyongsong Industrialisasi 4.O’ di Jakarta, (27/12/18).

Menurutnya, saat ini pengguna smartphone sudah jarang berkirim pesan SMS, dan telepon. Lebih senang menggunakan aplikasi Whatsapp, Air.

“Seharusnya OTT dipajaki. Pajaknya bisa dipakai oleh Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), yang juga memberikan kontribusi kepada infrastruktur di Indonesia,” kata Kamilov lagi.

BACA JUGA:
Terkendala Geografis, Paket Timur Ditargetkan Rampung Pertengahan Tahun

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia juga berniat untuk menetapkan pajak bagi pemain OTT dalam rancangan Peraturan Menteri (Permen) OTT tersebut. Namun, hingga kini Permen OTT tersebut masih belum rampung, padahal direncanakan selesai pada kuartal ke dua 2018.

Melihat keuntungan yang sudah diperoleh pemain OTT, diharapkan Permen OTT tersebut bisa segera diselesaikan. Supaya para pemain OTT mematuhi semua peraturan di Indonesia termasuk masalah pembayaran pajak dan perlindungan privasi pengguna.

BACA JUGA:
Kominfo Dinilai Terlalu Memaksakan Revisi PP 82/2012

Beberapa waktu lalu Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mengakui bahwa Facebook Indonesia belum bayar pajak.

Karena saat ini, kantor Facebook Indonesia masih berbentuk perusahaan layanan (service company), bukan menangani bisnis. Artinya, Facebook Indonesia belum secara resmi membayar pajak pendapatan di Tanah Air.