Alamsyah Saragih, Ombudsman

Jakarta, Selular.ID – Indepedensi calon anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Badan Regulasi Telekomunikasi (KRT-BRTI) dipertanyakan banyak pihak terkait beberapa nama yang masih terafiliasi terhadap operator.

Menurut Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia adanya calon KRT yang terafiliasi dengan operator tertentu dan bahkan ada yang masih menjadi karyawan aktif pada operator tersebut, akan membuat potensi benturan kepentingan antara regulator dan operator tertentu tersebut.

Diakui Alamsyah, memang aturan secara formal yang mengatur mengenai KRT BRTI dari operator belum ada. Namun dari prinsip governance value atau tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di regulator yang harus inparsial, sudah seharusnya pansel dan Menkominfo bisa mempertimbangkan asal muasal dan kedekatan calon KRT BRTI dari unsur operator telekomunikasi tersebut.

Jangan sampai terlalu banyak orang yang masih aktif di industri ditarik ke BRTI, tujuan dibentuk BRTI nanti jadi hilang. Kalau industrinya tidak well perform, merugi terus dan orang yang ada di korporasi seperti itu ditarik, ditaruh di BRTI kan aneh. Orang-orang akan menduga-duga, jangan-jangan ada motif untuk menyelamatkan indystri yang bersangkutan. Akhirnya BRTI jadi tempat berbisnis regulasi bukan regulator,” kata Alamsyah kepada Selular.

BACA JUGA:
Kominfo Resmi Umumkan BRTI Terpilih Periode 2018 – 2022

Menurut komisioner Ombudsman tersebut, seharusnya sebelum calon KRT BRTI tersebut bergabung menjadi KRT BRTI, harus ada masa jeda beberapa tahun terlebih dahulu. Ini disebabkan tugas vital dari BRTI sebagai regulator yang harus independen dan bisa menjaga kerahasiaan perusahaan telekomunikasi yang diawasinya.

“Menurut saya tugas BRTI sangat vital yaitu menyangkut kerahasiaan perusahaan telekomunikasi tempat mereka bekerja dahulu, kerahasiaan perusahaan telekomunikasi yang akan diawasi oleh BRTI, kerahasiaan badan regulasi tersebut, relasi-relasi mereka saat ini dan kewajiban jangka pendek mereka saat ini. Meski tak ada regulasinya, namun dari sisi prinsip imparsialitas, mungkin Menkominfo dan panita seleksi bisa mempertimbangkan masa jeda untuk anggota KRT BRTI dari unsur masyarakat tersebut. Khususnya yang masih aktif menjadi karyawan salah satu operator,”terang Alamsyah.

Jika prinsip imparsialitas di BRTI tidak diperhatikan, Alamsyah memperkirakan akan membuat rumit BRTI dalam prsepsi publik. Publik pastinya akan berspekulasi banyak seperti aneksasi dari kelompok bisnis atau operator tertentu yang menaruh orang-orangnya di badan regulasi. BRTI harus memperjuangkan sendiri untuk mengcounter presepsi dan membangun prinsip imparsialitas sendiri di hadapan di hadapan publik.

BACA JUGA:
BRTI Tindak Tegas Nomor Telepon Terindikasi Penipuan ATM

“Salah satu kunci dari governance adalah public trust. Public trust diabaikan itu sudah tak zamannya lagi. Apa lagi di dunia IT. Ombudsman berharap Menkominfo dan panitia seleksi BRTI mengabaikan social capital yang dinamakan public trust,”papar Alamsyah.

Memang operator bisa merekomendasikan KRT yang berasal dari unsur masyarakat. Tetapi para operator bisa merekomendasikan nama-nama public figure yang dianggap layak, independen dan mengerti mengenai industri telekomunikasi. Tujuannya untuk mensupport kepercayaan public kepada badan regulasi.

“Jadi seharusnya jalurnya operator bukannya malah menaruh orang-orangnya untuk duduk di BRTI seperti yang terjadi saat ini dengan dalih mencari orang yang berpengalaman di industri telekomunikasi. Harusnya operator memilih dari orang yang independen. Bukan untuk mewakili kepentingan operator tertentu. Tujuannya agar mereduksi aneksasi kepentingan dari salah satu operator,”terang Alamsyah.

BACA JUGA:
Laksanakan USO, BAKTI Tidak Boleh Cari Untung

Alamsyah meminta agar Menkominfo tak bermain-main dengan regulasi telekomunikasi, karena menyangkut industri fundamental. Nasib bangsa ini ke depan akan ditentukan oleh regulasi telekomunikasi yang otonom dan imparsial. Prinsip imparsialitas harus diterapkan secara baik dalam rekrutmen anggota BRTI. Jika tidak, akan merusak governance di sektor telekomunikasi ke depan.

Jika Menkominfo masih ngotot memilih KRT BRTI yang dekat dengan salah satu operator, Alamsyah yakin masyarakat akan semakin curiga terhadap sepak terjang Rudiantara dalam mengambil keputusan tersebut. Bahkan masyarakat akan membuka semua beneficial ownership dari operator yang ‘menitipkan’ karyawannya di BRTI baik itu secara formal maupun non formal dan mengkaitkannya dengan kekuasaan.

“Jika itu sampai terjadi maka akan sangat berbahaya. Membuat kepercayaan publik kepada pemerintah dan regulator rontok. Sehingga nanti publik bukan mencari tau benar atau salah lagi. Tetapi justru ketidak percayaan kepada regulator. Ini membuat kontra produktif terhadap industri telekomunkasi,” ujar Alamsyah.