Jakarta, Selular.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI akan menerapkan Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Perizinan Bidang Penyiaran.

Penerapan itu disampaikan Ahmad M. Ramli Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta agenda Kementerian Kominfo mewujudkan First Class Broadcasting Licensing.

Menurut Dirjen yang akrab disapa Ramli, Direktorat Penyiaran melakukan simplifikasi sistem perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta penyederhanaan regulasi dari empat Peraturan Menteri menjadi satu Peraturan Menteri saja.

BACA JUGA:
Penyalahgunaan NIK Bakal Diusut Polisi

“Peningkatan pelayanan publik dalam hal ini di sektor penyiaran termasuk dalam agenda keempat dengan melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi dan menciptakan iklim industri penyiaran yang kondusif,” katanya dalam acara Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran untuk Menuju First Class Broadcasting Licensing di Denpasar, Bali, Rabu (6/6/2018.

BACA JUGA:
Terus Menggerus Keuntungan Operator, Pemain OTT Harus Berkontribusi dalam Pembangunan

Lebih lanjut disampaikan Ramli, upaya mewujdukan pelayanan perizinan yang prima atau First Class Broadcasting Licensing didukung dengan Peraturan Menteri Kominfo terbaru. Peraturan itu mencakup Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, hingga Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran.

“Selain itu, Dirjen PPI juga akan mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran FM untuk Keperluan Khusus,” jelasnya.

BACA JUGA:
Ini Tugas dan Kewenangan Baru BRTI

Tujuan enyederhanaan regulasi tersebut menurutnya untuk memastikan efektifitas dan efisiensi, percepatan waktu pelayanan/proses perizinan penyiaran, adanya kejelasan proses, waktu dan sanksi untuk setiap tahapan proses perizinan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Industri Penyiaran

Melalui penyelenggaraan sosialisasi, diharapkan seluruh stakeholders memahami dan mendukung langkah yang diambil oleh Kementerian Kominfo dalam penyederhanaan perizinan bidang penyiaran.